TIGA PROBLEMA HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DI ERA GLOBALISASI EKONOMI

Jurnal Review

DR. RIDWAN KHAIRANDY, SH, MH

 

TIGA PROBLEMA HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DI ERA GLOBALISASI EKONOMI

 

Abstrak

There are three legal problems in relation to activities of international business transaction namely jurisdiction or competency of a certain court, choice of law, and implementation of the verdict of foreign court. The three problems may be caused by legal system differences amongst businesses country in addtition to certain political reasons of developed country to insist on developing country in acceptance of their main arrangements and rules of trading for their benefit.

            This trend of international transaction seems to provoke an emerging thought that views trading liberalization as a neo-imperialism in its new format upon developing country. Dilemma of developing country is in one hand when they fight to globalization stream it means that they will be alienated or isolated, in other hand when they follow the globalization stream it means that they accept risk of asymmetry in trading causingof economy disaster for developing country. The catastrophe face by developing country is caused by legal, political, and economy infrastructures are unready yet to deal with globalization.

Ada tiga problema hukum terkait dengan kegiatan transaksi perdagangan internasional yaitu masalah kompetensi lembaga hukum yang berwenang atau yurisdiksi, masalah hukum mana yang akan dipilih, dan masalah implementasi atau pelaksanaan putusan pengadilan asing. Ketiga masalah tersebut bisa terjadi akibat adanya perbedaan sistem hukum dari negara para pelaku bisnis disamping juga alasan-alasan politik tertentu dari negara-negara maju untuk memaksa negara-negara berkembang menerima begitu saja aturan-aturan main dalam transaksi bisnis internasional yang menguntungkan mereka.

Kecenderungan inilah tampaknya yang mendorong munculnya penilaian bahwa liberalisasi perdagangan tidak lebih merupakan bentuk penjajahan baru negara-negara maju atas negara-negara berkembang. Dilema bagi negara berkembang ialah jika melawan arus globalisasi perdagangan risikonya adalah terasing atau terkucilkan, sedangkan juga mengikuti arus globalisasi berarti menghadapi masalah ketimpangan perdagangan yang akan menciptakan malapetaka ekonomi bagi negara-negara berkembang. Malapetaka terjadi karena negara berkembang secara infrastruktur hukum, politis dan ekonomis sangat tidak siap menghadapi globalisasi.

 

A. Pendahuluan

            Transaksi bisnis internasional pada dasarnya adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan komersial yang melintas batas negara yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang berasal dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Adanya perbedaan sistem hukum tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan individu atau juga perbedaan kebangsaan perusahaan atau badan hukum yang melakukan transaksi tersebut. Transaksi bisnis ini merupakan bagian dari hukum perdata internasional (private international law). Ada tiga problema hukum yang harus dicermati dan diantisipasi baik oleh pelaku bisnis internasional sendiri, notaris, maupun para penegak hukum seperti pengacara dan hakim. Tiga persoalan pokok tersebut adalah:1

  1. Lembaga mana yang memiliki kewenangan (kompetensi atau yurisdiksi) jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang mengadakan transaksi;
  2. Hukum yang diberlakukan terhadap transaksi bisnis internasional; dan
  3. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

 

B. Yurisdiksi Pengadilan dan Arbitrase

Yurisdiksi pengadilan di dalam HPI merupakan kekuasaan dan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan menentukan suatu permasalahan yang dimintakan kepadanya untuk diputuskan dalam setiap kasus yang melibatkan paling tidak satu elemen hukum asing yang relevan.

Untuk menjalankan yurisdiksi yang diakui secara internasional, pengadilan suatu negara (propinsi atau negara bagian dalam sistem hukum negara federal) harus mempunyai kaitan tertentu dengan para pihak atau harta kekayaan yang dipersengketakan.

Di dalam sistem common law, terdapat beberapa kategori yurisdiksi pengadilan. Jika suatu gugatan berkaitan dengan hak-hak atau kepentingan-kepentingan semua orang mengenai suatu hal atau benda, pengadilan dapat secara langsung menjalankan kekuasaannya terhadap suatu hal atau benda tersebut meskipun pengadilan mungkin tidak mempunyai yurisdiksi terhadap orang-orang yang dan kepentingannya tersebut terpengaruh. Yurisdiksi pengadilan semacam ini disebut yurisdiksi in rem.2 Tujuan utama gugatan dalam in rem adalah memenangkan gugatan mengenai res (benda).3 Yurisdiksi pengadilan didasarkan pada lokasi atau tempat objek yang terletak di dalam wilayah yang akan diberlakukan yurisdiksi.4

Jika gugatan dimaksudkan untuk meminta tanggung jawab seseorang atau membebankan kewajiban terhadap seseorang, pengadilan memberlakukan yurisdiksi in personam dan gugatan tersebut merupakan gugatan in personam.5

Di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dewasa ini di Indonesia yang pengaturannya terdapat Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) tidak terdapat ketentuan khusus mengenai kompetensi pengadilan (yurisdiksi) pengadilan Indonesia dalam mengadili perkara-perkara perdata yang mengandung elemen asing.

Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, tuntutan atau gugatan perdata diajukan kepada pengadilan negeri di tempat terguggat bertempat tinggal (woonplaats) atau jika tidak diketahui tempat tingalnya, tempat sebenarnya ia berada (werkelijk verbliff).

Kemudian jika tergugat lebih dari satu orang dan mereka tidak tinggal dalam satu wilayah suatu pengadilan negeri, menurut pasal 118 HIR, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat salah seorang bertempat tinggal.

Menurut Sudargo Gautama, ketentuan penting yang ada hubungannya dengan perkara yang bersifat HPI terdapat dalam pasal 118 ayat (3) HIR.6 Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan juga tempat tinggal sebenarnya tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat penggugat (forum actoris). Kemudian apabila gugatan tersebut berkaitan dengan benda tidak bergerak (benda tetap), gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di mana benda tetap itu terletak (forum rei sitae).

Di dalam Pasal 118 ayat (4) terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa jika terdapat pilihan domisili, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang telah dipilih tersebut.

Di dalam yurisprudensi Indonesia sering ditemukan perkara-perkara dimana tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, sehingga prosedur khusus telah dilakukan.7

Berkenaan dengan hal ini bisa dikaji ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 sub 8 Reglement op de Burgerlijk Rechtsverordering (RV)8 mengenai Dagvaarding yang harus disampaikan kepada pihak tergugat yang bertempat tinggal di luar Indonesia sepanjang mereka tidak mempunyai tempat kediaman yang dikenal di Indonesia. Tuntutan diserahkan kepada pejabat kejaksaan kepada tempat pengadilan dimana seharusnya perkara diajukan. Pejabat ini membubuhkan kata-kata geizen dan menandatanganinya serta menyerahkan salinan ekspolit untuk yang bersangkutan kepada pemerintah Indonesia untuk dikirim.9

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa prinsip penyampaian gugatan harus dilakukan di tempat tinggal pihak tergugat. Kewenangan mengadili pertama-tama didasarkan pada asas the basis of presence, yakni pada umumnya yurisdiksi suatu negara diakui meliputi secara teritorial atas semua orang dan benda yang berada dalam batas-batas wilayah negaranya. Pengecualiannya adalah berkaitan dengan imunitas negara berdaulat dan staf diplomatik.10

Selain itu, principle of effectiveness juga memegang peranan penting, disamping pertimbangan-pertimbangan untuk memberi perlindungan sewajarnya terhadap semua orang yang mencari keadilan. Prinsip efektifitas berarti, bahwa pada umumnya hakim hanya akan memberi putusan yang pada hakikatnya akan dapat dilaksanakan kelak. Tentunya yang paling terjamin apabila gugatan diajukan dihadapan pengadilan dimana pihak tergugat (dan benda-bendanya) berada.11

Masing-masing negara memiliki hukum acara. Hukum acara ini terkadang memiliki persamaan, tetapi terkadang juga memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan ini banyak dipengaruhi tradisi hukum yang diikuti kondisi masyarakat dan sejarah hukum negara yang bersangkutan.

Untuk mengantisipasi berbagai kesulitan yang mungkin timbul di kemudian hari, sejak awal permasalahan ini diselesaikan dengan merumuskan klausul pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) atau pilihan forum (choice of forum) di dalam kontrak bisnis yang bersangkutan. Pilihan yurisdiksi ini bermakna bahwa, para pihak di dalam kontrak sepakat memilih forum atau lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak.

Pilihan yirusdiksi ini dapat mengacu kepada pengadilan di salah satu negara dari para pihak yang mengadakan transaksi. Pilihan yurisdiksi ini juga dapat merujuk kepada satu lembaga arbitrase di negara tertentu yang dilaksanakan di negara tertentu.

Pada umumnya para pihak dianggap mempunyai kebebasan untuk memilih forum. Mereka bisa menyimpang dari kompetensi relatif dengan memilih hakin lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk menjadikan suatu peradilan menjadi tidak berwenang bilamana menurutkaidah-kaidah hukum intern negara yang bersangkutan hakim tidak berwenang adanya. Misalnya untuk Nederland tidak dapat dipilih hakim jika menurut hukum Belanda sama sekali tidak ada hakim Belanda yang relatif berwenang mengadili perkara itu.12

Menurut Convention on the Choice of Court 1965, pilihan forum tidak berlaku bagi status atau kewenangan orang atau badan hukum keluarga, termasuk kewajiban atau hak-hak pribadi atau finansial antara orang tua dan atau antara suami dan istri; (1) permasalahan alimentasi yang tidak termasuk dalam butir 1; (2) warisan; (3) kepailitan; dan (4) hak-hak atas benda tidak bergerak.13

Salah satu pilihan yurisdiksi tersebut dapat dilihat dalam klausula pilihan yurisdiksi yang terdapat dalam salah satu perjanjian kerjasama usaha patungan (joint venture agrement): Disputes. All disputes, controversies or differences which may arise between the parties out of or in relation to or in connection with this agreement, or the breach there of shall be settled by arbitration in Paris, France, in accordance with the rules of conciliation and arbritation of the international chamber of commerce at Paris.

Pengadilan atau arbitrase sebelum memeriksa atau mengadili perkara yang diajukan kepadanya itu terlebih dahulu harus meneliti apakah ia berwenang mengadili perkara tersebut. Salah satu cara untuk menentukan berwenang atau tidaknya ia mengadili perkara yang bersangkutan adalah dengan meneliti klausul pilihan yurisdiksi yang terdapat dalam kontrak yang bersangkutan.

Bilamana hakim yang mengadili suatu perkara yang mengandung elemen asing menemui adanya pilihan forum yang menunjuk kepada badan peradilan lain atau menunjuk kepada badan arbitrase lain, tetapi berlainan kompetensi relatifnya, maka hakim yang bersangkutan harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili peradilan tersebut. Misalnya dalam sebuah kontrak ekspor-impor antara pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat di Indonesia, para pihak memilih yurisdiksi District of Court di New York. Jika terjadi sengekta antara pihak-pihak, kemudian pengusaha Indonesia itu mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka seharusnya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Demikian juga apabila di dalam kontrak itu para pihak ternyata memilih forum arbitrase di luar negeri atau di Indonesia14, maka perkaranya tidak dapat diajukan kepada pengadilan negeri. Hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

Di dalam praktik, walau sudah ada pilihan yurisdiksi yang merujuk kepada suatu lembaga arbitrase dan dilaksanakan di luar negeri seperti Singapura atau Paris, seringkali partner atau mitra Indonesia berusaha untuk tidak patuh kepada isi kontrak yang bersangkutan. Mitra atau pengusaha Indonesia seringkali membawa perselisihan yang mereka hadapi ke pengadilan negeri di Indonesia, kendati telah ada pilihan forum. Biasanya pihak pengusaha asing mengajukan eksepsi, yang isinya menyatakan bahwa pengadilan negeri yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan karena telah ada pilihan forum yang merujuk kepada arbitrase tertentu dan dilaksanakan di luar negeri.

Atas eksepsi tersebut, putusan pengadilan negeri menunjukkan keragaman. Ada yang menerima eksepsi tersebut, tetapi juga ada yang menolak eksepsi tersebut. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, maka hakim melanjutkan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Praktik di Mahkamah Agung menunjukkan hal yang berbeda. Mahkamah Agung konsistensi menghormati pilihan yurisdiksi yang telah ditentukan para pihak.

Pilihan yurisdiksi arbitrase seperti tersebut di atas telah diakui dan diatur dalam konvensi New York tahun 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri (Convention on the Recognition and Enfocement of Foreign Arbitral Awards). Konvensi tersebut telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 34 Tahun 1981.

Oleh karena itu, badan-badan peradilan di Indonesia seperti juga negara lainnya yang terikat pada konvensi tersebut harus pula menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu sengketa dimana para pihak telah menentukan arbitrase sebagai pilihan yurisdiksi mereka.15 Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terkait di dalam perjanjian arbitrase.

Di dalam kontrak-kontrak dagang internasional, terdapat kecenderungan para pihak untuk memilih arbitrase sebagai pilihan yurisdiksi. Pilihan tersebut antara lain didasarkan pada keunggulan atau keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, antara lain berkenaan dengan:16

  1. Kebebasan, kepercayaan dan keamanan

Arbitrase pada umumnya dipilih pengusaha, pedagang atau investor karena memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. Selain itu, secara relatif memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan kepastian sehubungan dengan sistem hukun yang berbeda, juga terhadap kemungkinan putusan hakim yang berat sebelah melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat dalam suatu perkara.

  1. Keahlian arbiter (expertise)

Para pihak seringkali memilih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai permasalahan yang dipersengketakan dibanding dengan menyerahkan kepada pengadilan. Mereka dapat mengangkat atau menunjuk arbiter atau suat panel arbitrase yang memiliki keahlian terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan. Hal tersebut tidak dapat dijamin dalam sistem badan peradilan umum.

  1. Cepat dan hemat biaya

Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase seringkali lebih cepat, tidak terlalu formal, dan lebih murah daripada proses litigasi di pengadilan. Putusan arbitrase biasanya ditetapkan bersifat final dan tidak dapat banding.17

  1. Bersifat rahasia

Oleh karena arbitrase berlangsung dalam lingkungan yang bersifat privat dan bukan bersifat umum, maka arbitrase juga bersifat privat dan tertutup. Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan para pihak akibat penyingkapan informasi kepada umum. Selain itu, hal ini juga dapat melindungi mereka dari publisitas yang merugikan dan akibat-akibat, seperti kehilangan reputasi, bisnis dan pemicu bagi tuntutan-tuntutan lainnya, yang dalam proses ajudikasi publik dapat mengakibatkan pemeriksaan sengketa secara terbuka.

  1. Bersifat non precedent

Di dalam sistem hukum yang prinsip preseden (precedent) mempunyai pengaruh penting dalam pengambilan keputusan mengakibatkan keputusan arbitrase pada umumnya tidak memiliki nilai atau sifat preseden. Para pihak khawatir akan menciptakan preseden yang merugikan, yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingannya di masa mendatang. Karena itu, untuk perkara yang serupa mungkin saja dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda sebab arbitrase tidak akan memberikan preseden.

  1. Kepekaan arbitrator

Walaupun para hakim dan arbiter menetapkan ketentuan hukum untuk membantu penyelesaian perkara yang mereka hadapi, dalam hal-hal yang relevan, arbiter akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas, dan praktek dagang para pihak. Sebaliknya, pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat publik, seringkali memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat untuk lebih menonjolkan nilai-nilai masyarakat. Akibatnya, dalam penyelesaian sengketa privat, pertimbangan hakim lebih mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan privat atau pribadi dinomorduakan. Arbiter pada umumnya menerapkan pola nilai-nilai sebaliknya.

Di dalam praktik, pengusaha asing selain cenderung memilih hukum negaranya sendiri (pilihan hukum) juga lebih menyukai pilihan forum arbitrase di luar negeri. Pilihan hukum asing dan pilihan forum arbitrase di luar negeri yang demikian itu dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa hukum dan pengadilan di negeri berkembang kurang memberikan rasa aman bagi mereka. Pengusaha asing seringkali khawatir terhadap hukum dan hakim negara berkembang. Bagi mereka hukum negara berkembang sukar untuk diketahui. Ibarat orang harus melompat di dalam kegelapan sprong in het duister atau masuk dalam rimba raya dengan hutan belukar hingga tidak tahu jalan keluarnya.18 Mereka takut akan hukum yang tidak diketahui tersebut. Juga ada ketakutan atau keraguan pengadilan atau hakim yang melaksanakan hukum yang kurang diketahui oleh mereka.

 

C. Hukum yang Berlaku dan Kontrak Bisnis Internasional

            Mengingat transaksi atau kontrak bisnis mengandung elemen-elemen asing, maka dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan, hukum manakah yang berlaku (applicable law) atas perjanjian atau kontrak tersebut?

Pada prinsipnya hukum yang berlaku di dalam kontrak yang mengandung unsur HPI tersebut adalah hukum yang dikipik seniri oleh para pihak (pilihan hukum). Jika pilihan hukum tersebut tidak ditemukan dalam kontrak yang bersangkutan, dapat digunakan bantuan titik-titik taut sekunder lainnya.

Sesuai dengan asas kebebeasan berkontrak, para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk untuk menentukan pilihan hukum.19 Kemudian apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tadi berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dalam suatu kontrak.20

Pilihan hukum merupakan masalah sentral dalam HPI berbagai sistem hukum. Ia telah diterima, baik di kalangan akademisi maupun praktik pengadilan. Yansen Derwanto Latif menyatakan bahwa pilihan hukum dihormati dengan beberapa alasan:21

Pertama, pilihan hukum sebagaimana maksud para pihak dianggap sangat memuaskan oleh mereka yang menganggap kebebasan akhir individu adalah dasar murni dari hukum. Prinsip ini berlaku di banyak negara. Hal ini merupakan fakta yang menarik, karena hal itu terjadi tanpa ada perjanjian antara pengadilan di berbagai negara.

            Kedua, pilihan hukum dalam kontrak internasional memberikan kepastian, yakni memungkinkan para pihak dengan mudah menentukan hukum yang mengatur kontrak tersebut.

Ketiga, akan memberikan efesiensi, manfaat, dan keuntungan. Pilihan hukum para dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi. Alasan tersebut memberikan keuntungan untuk menghindari hukum memaksa yang tidak efisien, meningkatkan persaingan hukum, dan mengurangi ketidakpastian tentang hukum yang dipergunakan. Pemuatan pilihan hukum dalam hukum kontrak adalah hanya satu cara dari pengurangan biaya. Suatu alternatif mungkin adalah suat peraturan bersifat memaksa yang relatif sederhana, seperti menentukan hukum tempat kontrak dibuat. Hal ini akan menghemat para pihak dari biaya penentuan hukum yang berlaku, jga tidak terdapat klausul pilihan hukum.

Keempat, pilihan hukum akan memberikan kepada negara insentif bersaing. Kebebasan para pihak memilih dan menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak yang mereka buat, yang berarti tidak semata-mata hak mereka untuk menggantikan atau memindahkan peraturan yang tidak pasti dalam setiap sistem hukum.

Pilihan hukum para pihak didasarkan pada pertimbangan bahwa pada prinsipnya seluruh sistem hukum nasional adalah sama dan oleh karenanya dapat saling dipindahkan. Dalam kontrak internasional, hukum privat nasional akan diterapkan apabila tidak ada pilihan hukum oleh para pihak atau mungkin dipindahkan oleh para pihak melalui klausul pilihan hukum kepada hukum nasional lainnya.22

Pilihan hukum ini sudah umum. Kini orang sudah tidak meragukan lagi, bahwa para pihak dalam membuat suatu kontrak dapat menentukan sendiri hukum bagi kontrak yang mereka buat itu.23

Pada dasarnya para pihak bebas untuk menentukan pilihan hukum dengan mengingat beberapa pembatasan: (1) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; (2) Pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa.

Pilihan hukum diperkenankan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan tidak berarti tidak ada batasnya. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan ketertiban umu (public policy). Hukum yang memaksa (dwingen recht) juga membatasi kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan hukum. Pembatasan-pembatasan tersebut ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi kehidupan modern, seperti perlindungan konsumen, pencegahan penyalahgunaan wewenang dari penguasa ekonomi serta menjaga iklim persaingan yang adil dalam ekonomi pasar.24

Pilihan hukum harus secara tegas di dalam kontrak yang bersangkutan. Para pihak secara tegas dan jelas menentukan hukum mana yang mereka pilih. Hal tersebut biasanya muncul dalam klausul governing law atau applicable law yang isinya berbunyi:

  1. The validity. Construction and performance of this agreement shall be governed by an interpreted in accordance with the law of Republic Indonesia; atau
  2. This agreement shall be governed by and constructed in all respects in accordance with the law of England.

Keabsahan suatu kontrak didasarkan pada hukum yang dipilih para pihak tersebut. Demikian juga apabila terjadi perselisihan di antara para pihak baik berkenaan dengan penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian, hakim, atau arbiter yang mengadili perkara tersebut juga harus merujuk kepada hukum yang dipilih para pihak tersebut.

Jika pilihan hukum itu sudah tidak ada, akan timbul sejumlah permasalahan dalam menentkan hukum yang berlaku. Hakim atau arbiter harus menggunakan teori yang lazim dikenal dalam HPI. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut: (1) Lex Loci Contractus; (2) Mail Box Theory dan Theory of Declaration; (30) Lex Loci Solutionis; (4) The proper Law of a Contract; (5) Teori Most Characteristic Connection.

Penentuan teori mana yang dipakai menimbulkan permasalahan tersendiri. Penggunaan titik pertalian atau teori tersebut sangat beragam, bergantung pada titik pertalian mana yang dianut oleh masing-masing kaidah HPI (conflict of law rules) setiap negara. Kaidah HPI Indonesia yang terdapat dalam Pasal 18 AB menentukan, jika tidak ada pilihan hukum, maka hukum yang berlaku merujuk kepada hukum negara tempat dilaksanakannya kontrak.

Untuk menghindari berbagai kesulitan yang mungkin timbul dalam menentukan hukum yang tidak relevan dengan permasalahan yang dihadapi serta untuk menghindari hukum yang tidak dikehendaki, pilihan hukum merupakan cara terbaik untuk menentukan hukum yang berlaku itu.

 

D. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan atau Arbitrase Asing

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pihak asing dalam penentuan klausula pilihan yurisdiksi dan pilihan hukum umumnya lebih menghendaki pengadilan dan hukum negara mereka. Jika tidak, mereka bersedia menggunakan hukum Indonesia, tetapi pilihan yurisdiksinya mengacu kepada pengadilan atau arbitrase asing yang tidak harus mengacu kepada pengadilan atau arbitrase di negara mereka, yang penting tidak diadili di Indonesia.

Misalnya dalam salah satu kontrak bisnis internasional ditentukan klausul sebagai berikut: This contract shall be governed by and interpreted in accordance with the law of New York, United States of America. Kemudian pilihan yurisdiksinya juga mengacu kepada pengadilan di negara bagian New York.

Terhadap keadaan semacam ini, akan menimbulkan persoalan sehubungan dengan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan tersebut jika yang kalah dalam pengadilan adalah pengusaha Indonesia. Padahal, yang bersangkutan jelas berdomisili di Indonesia dan tidak mempunyai harta benda di New York, apakah putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia? Apakah putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mengadilinya lagi di Indonesia dan apakah hakim Indonesia terikap pada putusan hakim asing tersebut.

Istilah pelaksanaan (enforcement) harus dibedakan dengan istilah pengakuan (recognition). Menurut Sudargo Gautama25 pengakuan tidak begitu mendalam akibatnya daripada pelaksanaan. Melaksanakan keputusan meminta lebih banyak, seperti tindakan-tindakan aktif dari instansi tertentu yang berkaitan dengan peradilan dan administrasi, terhadap pengakuan tidak diperlukan atau diharapkan tindakan demikian itu. Oleh karena itu, kiranya mudah dimengerti mengapa orang dapat mudah sampai pada pengakuan keputusan yang diucapkan di luar negeri daripada melaksanakannya.

Sudah sejak lama dianut asas bahwa putusan-putusan badan peradilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara lain. Putusan hakim suatu negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah negaranya saja.26

Di Indonesia berlaku ketentuan bahwa putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia.27 Putusan hakim asing tidak dapat dianggap sama dan sederajat dengan putusan hakim Indonesia sendiri yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Ketentuan tersebut di atas erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan teritorial (principle of territorial sovereignty) dimana berdasar asas ini putusan hakim asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan di wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.28

Pada umumnya putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Dikatakan pada umumnya, karena ada dalam hal tertentu ada putusan hakim yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Pasal 436 R.V. menyebutkan, bahwa kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh pasal 724 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang lain, putusan-putusan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Jadi, putusan hakim asing mengenai perhitungan avarai umum (grosse avaraij) terhadap pemilik kapal atau pemilik kargo yang diangkut oleh kapal yang bersangkutan dan berdomisili di Indonesia, berdasar ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Berlainan dengan keputusan pengadilan, umumnya keputusan arbitrase dapat dilaksanakan di luar negeri. Secara internasional , pengaturan pelaksanaan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing ini diatur dalam Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award), yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Juni 1959.

Konvensi New York Tahun 1958 tersebut telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1981. Keppres ratifikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Peratiran Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Dalam perkembangannya, tata cara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di luar negeri telah diatur dalam undang-undang, yakni UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Rules yang menjadi sumber hukum tata cara pemberian exequatur putusan arbitrase asing terdiri atas Konvensi New York 1958 dan Perma No. 1 Tahun 1990. Rules yang menjadi sumber hukum pelaksanaan eksekusinya sendiri tetap berpedoman pada pasal 436 R.V. dengan menerapkan pasal-pasal tentang tata cara eksekusi yang diatutr dalama Pasal 195-224 HIR.29 Belakangan didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999.

Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan suatu badan arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.

UU No. 30 Tahun 1999 menggunakan istilah arbitrase internasional. Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau suatu putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.

Di sini yang menjadi ciri putusan arbitrase asing didasarkan pada faktor wilayah atau teritorial. Setiap putusan yang dijatuhkan di luar teritorial Republik Indonesia dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing.30

Ciri putusan arbitrase asing yang didasarkan pada faktor teritorial, tidak menguntungkan syarat perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan tata hukum. Meskipun para pihak yang terlibat dalam putusan adalah orang-orang Indonesia, dan sama-sama warga negara Indonesia, juka putusan-putusannya dijatuhkan di luar negeri, putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing.31

Dalam Pasal 66 UU No. 30Tahun 1999 jo Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 1990 dinyatakan bahwa putusan hanya diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Putusan itu dijatuhkan oleh badan arbitrase atau arbiter perorangan di suatu negara yang dengan negara indonesia ataupun bersama-sama negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pelaksanaannya didasarkan atas timbal balik (respriositas);
  2. Putusan-putusan arbitrase asing tersebut di atas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang;
  3. Putusan-putusan arbitrase asing tersebut di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Di dalam transaksi bisnis internasional selalu terdapat kemungkinan bertemunya dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Tidak mungkin semua sistem hukum tersebut diberlakukan. Di sini sangat diperlukan adanya pilihan hukum. Ketika negosiasi dilakukan, permasalahan pilihan hukum ini harus ditempatkan sebagai prioritas pertama. Pilihan hukum tersebut diikuti dengan pilihan yurisdiksi. Bagi pengusaha Indonesia sebaiknya pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi diarahkan kepada hukum Indonesia dan pengadilan atau arbitrase Indonesia.

 

E. Penutup

Dalam suatu transaksi perdagangan internasional, pilihan hukum menjadi sebuah prioritas utama. Hal ini dilakukan demi melindungi pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak, mencegah terjadinya ketimpangan keadilan bagi salah satu pihak dalam perjanjian apabila terjadi suatu perselisihan diantara mereka. Karena setiap negara memberlakukan sistem hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan tidak mungkin untuk memberlakukan sistem-sistem hukum yang berbeda dalam satu pengadilan.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam perselisihan dalam suatu transaksi perdagangan internasional, arbitrase merupakan pilihan yang menguntungkan yang umum digunakan oleh para pengusaha, pedagang, atau investor karena beberapa hal: (1) Memberikan kebebasan, kepercayaan, dan rasa aman; (2) Arbiter memiliki keahlian terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan; (3) Pengambilan keputusan yang cepat dan hemat biaya; (4) Bersifat rahasia untuk melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan para pihak akibat penyingkapan informasi kepada umum; (5) Arbitrase bersifat non-precedent; (6) Arbiter akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas, dan praktek dagang para pihak.

Kewaspadaan dan kecermatan para pengusaha, pedagang, atau investor sangat dibutuhkan sebelum melakukan sebuah kontrak atau perjanjian dalam suatu transaksi perdagangan internasional demi mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan mereka di masa mendatang.

 

Daftar Pustaka

Freund, O. Khan, General Problem of Private International Law, A.W. Stijhoff, Leyden, 1976.

Gautama, Sudargo, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian II (Buku 8), Alumni, Bandung, 1978.

________, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1958.

________, Arbitrase Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1986.

________, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Binacipta, Bandung, 1987.

Goodpaster, Gary et.al, “Tinjauan terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia”, Dalam Felix O. Seobagjo dan Erman Rajagukguk, eds, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Harahap, M. Yahya, Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.

Khairandy, Ridwan, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Latip, Yansen Derwanto, Pilihan Hukum dan Pilihan forum dalam Kontrak Internasional, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

North, P.M. and J.J Pawcett, Private International Law, Butterworth, London, 1987.

Siegel, David D, Conflict, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1982.

Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

 

Catatan Kaki

  1. P.M. North dan J.J. Pawcett, Private International Law, Butterworth, London, 1987, hlm 7. Lihat juga David D. Siegel, Conflict, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1982, hlm 4.
  2. J.G. Casterl, op.cit., hlm 59.
  3. Ibid.
  4. Ibid.
  5. Ibid., hlm 60.
  6. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian II (Buku 8), Alumni, Bandung, 1978, hlm 210.
  7. Ibid., hlm 211.
  8. Ketentuan ini merupakan reglemen hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa. Kemudian dengan dihapuskannya Raad van Justitie dan Hooggerechtshof, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi. Namun apabila dalam HIR atau Rbg tidak terdapat pengaturan tertentu mengenai hukum acara perdata, misalnya mengenai arbitrase, ketentuan RV dapat dijadikan pedoman.
  9. Sudargo Gautama, op.cit, hlm 211.
  10. Ibid., hlm 213.
  11. Ibid.
  12. Ibid., hlm 233.
  13. Ibid., hlm 234.
  14. Misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Badan Arbitrase Syariah Nasional.
  15. Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1985, hlm 23.
  16. Lebih lanjut lihat Gary Goodpaster et.al, “Tinjauan terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia”, dalam Felix O. Seobagjo dan Erman Rajagukguk, eds, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 19-21.
  17. Di dalam kasus-kasus yang sangat rumit, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase ternyata tidak lebih cepat dari litigasi di pengadilan. Biayanya terkadang juga lebih tinggi pula, karena pihak harus membayar arbitrator yang sudah sangat profesional.
  18. Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1986, hlm 10.
    1. Di dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak mencakup: (1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) kebebasan untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; (3) kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya; (4) kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; (5) kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; (6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend). Lihat Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 47.
    2. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asas konsensualisme. Asas ini mendasarkan perjanjian pada kesepakatan (konsensus) para pihak dalam kontrak. Dengan adanya konsensus tersebut, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat kontrak sebagai mana layaknya undang-undang (pacta sunt servanda). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (cum nexum faciet mancipium que, uti linguaamncuoassit, ita jus esto). Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya kontrak (verbindende kracht van de overeenkomst). Ini bukan saja kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Perhatikah Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 29.
    3. Yansen Derwanto Latip, Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Binacipta, Bandung, 1987, hlm 169.
    4. Ibid.
    5. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Badang Pembinaan Hukum Nasional – Binacipta, Bandung, 1987, hlm 169.
    6. Ibid, hlm 64.
    7. Sudargo Gautama, op.cit. … Buku 8, hlm 278.
    8. Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1985, hlm 281.
    9. Lihat Pasal 436 Reglement op de Rechtsvordering (R.V) walaupun sebenarnya ketentuan R.V sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, namun oleh karena Herzeine Inland Reglement (HIR) yang mengatur hukum acara perdata bagi golongan Bumiputra dan yang sekarang digunakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menyebutkan atau mengatur mengenai putusan asing ini, maka ketentuan R.V. tersebut kiranya dapat dijadikan pedoman.
    10. Sudargo Gautama, op.cit. Hukum… Buku 8, hlm 279.
    11. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm 437.
    12. Ibid., hlm 438.
    13. Ibid.

 

Nama kelompok :

1)      Daniel Anugrah Wibowo

2)      Deden Muhammad

3)      Nur Rachman I.E.W

4)      Peter Burju

5)      Rahman Hidayah

6)      Sulung Panji

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/274083845.pdf

PILIHAN HUKUM PARA PIHAK DALAM SUATU KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

Review jurnal

PILIHAN HUKUM PARA PIHAK DALAM

SUATU KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

( Suatu Tinjauan Terhadap Pembatasnya )

Tjip Ismail

Abstrak

Technological Progress and the communications result economic activity shall no longer circles by State boundary. Phenomenon Regionalism that happened in various world cleft these days, like ASEAN or Uni Europe

bornedly it transactionof so-called by e-commerce. International trade have become backbone for State to become prosperous, secure and prosperous and the strength. Defrayal of International trade by letter L/C or organizable except that by other law system

 

Keyword : Punish, Contract Trade, International

 

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan arus globalisasi, perdagangan internasional merupakan bidang yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuk yang sederhana, yaitu barter, jual-beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan dan sejenisnya) hingga hubungan atau transaksi-transaksi dagang yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi dagang semakin berlangsung cepat.

Batas-batas Negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce. Perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi Negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah terbukti dalam perkembangan dunia1.

Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak lagi terkungkung oleh batas-batas Negara. Fenomena regionalisme yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini, seperti ASEAN atau Uni Eropa. Para pihak sebelum menutup suatu perjanjian dagang, perlu bersikap hati-hati terhadap calon mitra dagang, substansi perjanjian, hak dan kewajiban, resiko, pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa2.

Perdagangan internasional umumnya menggunakan dua atau lebih sistem hukum pemerintahan. Pembeli ataupun penjual mungkin melakukan fungsinya di bawah dua sistem hukum yang berbeda. Perusahaan ekspedisi yang mengangkut barang-barang dan kontrak asuransi kelautan yang menjamin pelayaran dan muatan mungkin diatur oleh sistem hukum yang terpisah. Pembiayaan perdagangan internasional dengan Surat L/C atau kalau tidak dapat diatur oleh sistem hukum yang lain. Ketika timbul perselisihan, para pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan mereka dengan menggunakan peradilan dari yurisdiksi yang dipilih.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik pokok permasalahan yang dapat dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu bagaimanakah choice of law by the parties (party autonomy), dikaitkan dengan pembatasan-pembatasan tertentu dalam suatu kontrak?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui choice of law by the parties (party autonomy), dikaitkan dengan pembatasan-pembatasan tertentu dalam suatu kontrak.

BAB II PILIHAN HUKUM DALAM SUATU KONTRAK DAGANG

A. Istilah dan Prinsip Pilihan Hukum

Pilihan hukum hanya dibenarkan dalam bidang hukum perjanjian. Tidak dapat diadakan pilihan hukum di bidang hukum kekeluargaan misalnya3.

Masalah pilihan hukum yang akan diberlakukan atau diterapkan adalah salah satu masalah yang penting dalam suatu kontrak perdagangan internasional. Istilah-istilah pilihan hukum dalam bahasa lain antara lain adalah: Partij autonomie,autonomie des parties (Perancis), intension of the parties (Inggris) atau (choice of law). Para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan, mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka. Para pihak dapat memilih hukum tertentu4.

Pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam pembuatan suatu kontrak5. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum) yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Pilihan hukum (choice of law) menentukan hukum yang berlaku (governing law), demikian pula, pilihan forum arbitrase (arbitrase clause) menentukan jurisdiksi forum penyelesaian sengketa6.

Peran choice of law di sini adalah hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan untuk:7

−        menentukan keabsahan suatu kontrak dagang,

−        menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak,

−        menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi (pelaksanaan suatu kontrak dagang),

−        menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak.

Hukum yang akan berlaku ini dapat mencakup beberapa macam hukum. Hukum-hukum tersebut adalah: hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa (applicable substantive law atau lex causae) dan hukum yang akan berlaku untuk persidangan (procedural law).

Hukum yang akan berlaku akan sedikit banyak bergantung pada kesepakatan para pihak. Hukum yang akan berlaku tersebut dapat berupa hukum nasional suatu Negara tertentu. Biasanya hukum nasional tersebut ada atau terkait dengan nasionalitas salah satu pihak. Cara pemilihan inilah yang lazim diterapkan dewasa ini. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak sepakat mengenai salah satu hukum nasional tersebut, biasanya kemudian mereka akan berupaya mencari hukum nasional yang relative lebih netral. Alternatif lainnya yang memungkinkan dalam hukum perdagangan internasional adalah menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan dan kelayakan (ex aequo et bono) namun demikian penerapan prinsip ini pun harus berdasarkan pada kesepakatan para pihak8.

Pilihan hukum sekarang ini sudah umum diterima dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional, baik oleh negara-negara barat dengan sistem kapitalisme liberal yang menerima pilihan hukum ini, juga negara-negara sosialis.

B. Macam-macam Pilihan Hukum

Terdapat 4 (empat) macam cara dalam memilih hukum yang akan dipakai dalam hukum perdagangan internasional (HPI) yaitu:

  1. pilihan hukum secara tegas,
  2. pilihan hukum secara diam-diam,
  3. pilihan hukum secara dianggap, dan
  4. pilihan hukum secara hipotesis.

Ad. 1. Pilihan hukum secara tegas

Pilihan hukum secara tegas ini, dapat kita lihat dalam klausula-klausula kontrak joint venture, management contract atau technical assistant contract, di mana para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum mana yang mereka pilih. Hal tersebut biasanya muncul dalam klausul goverling law atau applicable law yang isinya berbunyi: “this contract will be governed by the law of the Republic of Indonesia” atau the agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with the law of England.

Sebagai contoh adalah kontrak-kontrak yang dibuat Pertamina mengenai LNG salses contract dari 3 Desember 1973, dalam pasal 12 dinyatakan bahwa: this contract shall be governed by and interpreted in accordance with the law of the State of New York, United States of America”. Pilihan hukumnya adalah Negara bagian New York, merupakan hal yang tepat karena Amerika Serikat tidak mengenal hukum perdata untuk Negara Federasi Amerika Serikatnya, tetapi tiap-tiap Negara bagian mempunyai hukum perdatanya sendiri yang masing-masing berbeda.

Jadi di dalam pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas, pilihan hukum dinyatakan dengan kata-kata yang menyatakan pilihan hukum tertentu dalam kontrak tersebut. Bilamana hakim dalam menentukan hukum mana yang harus berlaku dalam kontrak tersebut, hakim akan menggunakan pilihan hukum sebagai titik taut penentunya9.

Ad. 2. Pilihan hukum secara diam-diam.

Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam, dapat disimpulkan dari maksud atau ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam suatu kontrak. Fakta-fakta yang berkaitan dengan kontrak tersebut, misalnya bahasa yang dipergunakan, mata uang yang digunakan, gaya atau style Indonesia.

Kesimpulan ini adalah tafsiran hakim atau pengadilan. Dalam kenyataannya mungkin saja para pihak tidak bermaksud seperti yang disimpulkan pengadilan tersebut10.

Ad. 3. Pilihan hukum secara dianggap

Pilihan hukum secara dianggap ini hanya merupakan presumption iuris, suatu dugaan hukum. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasar dugaan belaka, Pada pilihan hukum demikian tidak dapat dibuktikan menurut saluran yang ada. Dugaan hakim merupakan pegangan yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu sistem hukum tertentu.

Ad. 4. Pilihan hukum secara hipotesis

Pilihan hukum secara hipotesis ini dikenal terutama di Jerman. Sebenarnya di sini tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih sedikitpun. Hakim yang melakukan pilihan hukum tersebut. Hakim bekerja dengan fiksi, seandainya para pihak telah memikirkan hukum mana yang dipergunakan, hukum manakah yang dipilih mereka dengan cara sebaik-baiknya, jadi, sebenarnya tidak ada pilihan hukum bagi para pihak. Hakim yang menentukan pilihan hukum tersebut.

Banyak kalangan tidak menerima pilihan hukum secara dianggap, apalagi pilihan hukum secara hipotesis. Oleh karena itu sebaiknya yang digunakan hanyalah pilihan hukum secara tegas atau pilihan hukum secara diam-diam.

Permasalahan yang akan timbul sehubungan dengan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kontrak-kontrak itu tidak memuat klausula mengenai governing law atau applicable law. Selain itu tidak selamanya kontrak dagang internasional dibuat secara tertulis. Dalam keadaan demikian tentunya tidak akan ada pula pilihan hukumnya. Berdasarkan hukum mana hakim harus mengadili perkara yang bersangkutan atau hukum mana yang seharusnya berlaku bagi kontrak-kontrak itu, hakim dapat menggunakan bantuan titik pertalian atau titik taut sekunder lainnya, yaitu tempat ditandatanganinya kontrak atau tempat dilaksanakannya kontrak.

BAB III PEMBATASAN-PEMBATASAN DALAM PILIHAN HUKUM

Pilihan hukum, walaupun sudah dapat diterima secara umum, namun masih dipersoalkan mengenai batas-batas wewenang untuk memilih hukum ini. Ada batas-batas tertentu untuk kelonggaran memilih hukum ini. Persoalan yang dihadapi adalah, seberapa jauh diperkenankan pilihan hukum ini, apakah dapat diberlakukan seluas-luasnya, atau dibatasi. Pada prinsipnya para pihak memang bebas untuk melakukan pilihan hukum yang mereka kehendaki, tetapi kebebasan ini bukan berarti sewenang-wenang.

Adapun batasan-batasan terhadap pilihan hukum adalah sebagai berikut: pilihan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang tidak melaggar apa yang dikenal sebagai “ketertiban umum” (public policy), pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum, pilihan hukum dibatasi oleh sistem hukum tertentu yang memaksa (dwingen recht)11.

A. Pilihan Hukum Tidak Melanggar Ketertiban Umum

Persoalan pilihan hukum mempunyai hubungan erta dengan masalah ketertiban umum. Pilihan hukum diperkenankan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun kebebasan tidak berarti tidak ada batasnya. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan ketertiban umum (public policy)12.

Ketertiban umum merupakan suatu rem darurat yang dapat menghentikan diperlakukannya hukum asing. Juga ketertiban umum merupakan suatu rem darurat terhadap pemakaian otonomi para pihak secara terlampau leluasa. Ketertiban umum menjaga bahwa hukum yang telah dipiih oleh para pihak adalah tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dalam hukum dan masyarakat sang hakim13. Pemakaiannya juga harus secara hati-hati dan seirit mungkin, karena apabila terlalu cepat menggunakan rem darurat ini, maka hukum perdagangan internasional juga tidak dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika terlalu banyak mempergunakan lembaga ketertiban umum, berarti kita akan selalu memakai hukum nasional kita sendiri, padahal hukum perdata internasional kita sudah menentukan dipakainya hukum.

Konsep ketertiban umum berlainan di masing-masing Negara. Ketertiban umum terikat pada tempat waktu. Jika situasi dan kondisi berlainan, paham ketertiban umum juga berubah. Public policy juga mempunyai hubungan erat dengan pertimbangan-pertimbangan politis. Boleh dikatakan bahwa pembuat kebijakan memegang peranan yang penting dalam ketertiban umum ini14.

Sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangat mendasar pula bahwa dikalahkan oleh kepentingan pribadi, oleh karena itu, jika ada kontrak perdagangan yang bertentangan dengan ketertiban umum, maka kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di suatu Negara15.

B. Pilihan Hukum Tidak Boleh Menjelma sebagai Penyelundup Hukum

Ada hubungan yang jelas antara penyelundupan hukum dan pilihan hukum. Pada penyelundupan hukum sang individu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dibuatnya sendiri. Pada pilihan hukum tidak diadakan pilihan antara: mengikuti undang-undang atau mengikuti urusan yang dibuat sendiri. Pada pilihan hukum, yang dipilih adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi Negara-negara para pihak. Sedangkan pada penyelundupan hukum yang dipilih adalah titik pertalian yang bersifat obyektif seperti misalnya kewarganegaraan, domisili, tempat kontrak dilangsungkan (lex loci contractus), maupun tempat letaknya benda (lex rei sitae). Semua titik pertautan ini dipengaruhi oleh para pihak dalam penyelundupan hukum. Mereka misalnya merubah kewarganegaraan atau memindahkan tempat barang atau membuat kontrak di tempat lain. Semua ini menunjukkan perbuatan-perbuatan yang merupakan penyelundupan hukum16.

Pilihan hukum harus dilakukan secara bonafid, tidak ada khusus memilih suatu tempat tertentu untuk maksud menyelundupkan peraturan-peraturan lain. Dengan lain perkataan yang dapat dipilih adalah hukum yang mempunyai hubungan dengan kontrak.

C. Pembatasan oleh Sistem Hukum Tertentu yang Memaksa (dwingen recht)

Salah satu pembatasan dalam pilihan hukum adalah mengenai sistem hukum tertentu yang bersifat memaksa. Para pihak tidak dapat menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersifat memaksa. Hal ini sudah umum diterima baik dalam suasana hukum intern maupun internasional17. Hukum yang memaksa (dwingen recht) membatasi kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan hukum. Pembatasan-pembatasan tersebut ditentukan oleh keadaan ekonomi kehidupan modern, seperti perlindungan konsumen, pencegahan penyalahgunaan wewenang dari penguasa ekonomi serta menjaga iklim persaingan yang adil dalam ekonomi18.

D. Kasus-kasus

1. Perkara Zechav tahun 1935.

Samuel Jones & Co (ekspor ltd) vs Louis Zecha. Zecha bertempat tinggal di Sukabumi dan berdagang di bawah merek “Soekaboemische Snelpersdrukkerij” menggugat perusahaan Inggris Samuel Jones & co. Berkedudukan di London, menuntut supaya dibayar 12 wessel yang ditarik oleh perusahaan George Mann & Coy Ltd di London. Peralihan wessel kepada Jones hanya perbuatan pura-pura untuk memudahkan penagihan terhadap Zecha. Persoalan yang timbal adalah hukum manakah yang harus dipergunakan untuk endosemen dan cessie yang telah dilakukan. Menurut hakim tingkat pertama, endosmen yang telah ditarik di London menggunakan bahasa Inggris, juga mata uang Poundsterling, Berta lex loci contractusnya adalah di London menurut cara yang berlaku disana. Maka Hakim beranggapan bahwa untuk endosmen berlaku hukum Inggris. Namun Zecha keberatan dan berpendaoat bahwa seharusnya bukan hukum Inggris tetapi hukum Indonesia lah yang dipakai. Pengadilan tinggi juga sependapat, bahwa akta cessie dibuat dalam bahasa Belanda dan juga isi dari akte, hal ini menunjukkan bahwa para pihak telah memilih hukum.

Indonesia sebagai sistem hukum yang harus berlaku. Walaupun cessie dilakukan di London, pengadilan beranggapan bahwa hukum Indonesia lah yang berlaku, bukan lex loci contractus yang menentukan, tetapi maksud dari para pihak dan mengakui pilihan hukum sebagai titik pertalian sekunder untuk kontral hukum perdagangan internasional ini.

2. Kasus “Treller Nicolas” 1924

Mahkamah Agung Belanda yang memutus perkara stoomtreiler Nicolaas, yang telah mengasuransikan sejumlah F. 80.000, untuk perjalanan dari Ijmuiden ke Immingham pulang pergi, asuransi laut ditutup dengan para tergugat, yaitu NV. Mascapai van Assurantie dan 10 maskapai lainnya (di antaranya perusahaan Denmark dan Swedia).

Asuransi ini ditutup atas Casco, ketel, mesin-mesin dan alat perlengkapan kapal tersebut. Dalam perjalanan kapal ini tenggelam, dan penggugat menuntut pembayaran dari maskapai asuransi yang tidak mau membayar. Para tergugat yang terdiri dari 11 maskapai asuransi di mana 6 berkedudukan di Nederland dan berkewarganegaraan Belanda menolak membayar. Meraka beranggapan bahwa pada saat terjadinya kontrak asuransi, para pihak menghendaki pemakaian hukum Inggris. Menurut ketentuan dalam kontrak asuransi, dinyatakan Marine Insurance Act Inggris lah yang berlaku.

Juga segala kondisi dan urgensi dari polis Llyods Inggris yang dipergunakan, sedangkan polis ini dianggap seolah-olah ditandatangani di London. Mereka beranggapan bahwa polis bersangkutan adalah batal menurut hukum Inggris, karena dalam polis memuat klausula yang melarang hukum Inggris. Dalam klausula ditentukan bahwa tidak diperlukan pembuktian lain mengenai kepentingan nilai atau anggaran kapal yang ditentukan dalam polis tersebut. Klausula ini dianggap bertentangan dengan sectie 4 Marine Insurance Act 1906 yang menetapkan bahwa tiap perjanjian asuransi yang bersifat “perkiraan” adalah batal menurut hukum Inggris, karenanya mereka menolak untuk membayar kepada pihak penggugat.

Sedangkan penggugat beranggapan bahwa, walaupun perjanjian bersangkutan pada umumnya berlakuhukum Inggris, hal ini dimungkinkan pula bahwa untuk hal yang khusus dalam klausul ini berlaku hukum Belanda, karena polis asuransi ditandatangani di Nederland dan 6 dari 11 perusahaan asuransi berkedudukan di Nederland serta berstatus warga Negara Belanda. Tidak perlu seluruh perjanjian tunduk pada satu macam hukum saja, yaitu hukum Inggris, tapi dimungkinkan pula bahwa sebagian lagi, yaitu perjanjian asuransi diatur oleh hukum Belanda.

Oleh Mahkamah Agung Belanda dipertimbangkan bahwa menurut hukum belanda, para pihak tidak diwajibkan untuk mengatur seluruh bagian perjanjian mereka oleh hanya satu macam hukum serta kaidah-kaidah yang memaksia dari suatu hukum asing juga tidak perlu diperlukan jika para pihak tidak menghendaki diberlakukannya kaidah memaksa ini walaupun merkea telah menerima berlakunya hukum asing bersangkutan, perjanjian asuransi bersangkutan tidak batal. Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menerima prinsip pilihan hukum oleh para pihak dalam keputusan ini dengan pertimbangan-pertimbangan politis. Boleh dikatakan bahwa pembuat kebijakan memegang peranan yang penting dalam ketertiban umum ini.

KESIMPULAN

Batas-batas Negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak lagi terkungkung oleh batas-batas Negara. Para pihak sebelum menutup suatu perjanjian dagang, perlu bersikap hati-hati terhadap calon mitra dagang, substansi perjanjian, hak dan kewajiban, resiko, pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum) yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Ketika timbul perselisihan, para pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan mereka dengan menggunakan peradilan dari yurisdiksi yang dipilih.

DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU:

Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2005

_____, Hukumerekonomian Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2005

Fuady, Munir, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Gautama, Sudargo, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku Kelima Jilid Kedua (Bagian Keempat), Bandung: Penerbit Alumni, 1998

_____, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Penerbit Binacipta, cet. Ke-5, 1987

H.S, Salim, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, cet. Ke-3 2006

Khairandy, Ridwan, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Jogyakarta: FH UII Press, Cet. 1, 2007

Internet:

Wibowo, Basuki Rekso, Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase, library@lib.unair.ac.id, 1 Januari 1999

Catatan Kaki:

  1. Huala Adof, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2005, hlm 2
  2. Huala Adof, Hukum Perekonomian Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2005, hlm 1
  3. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Penerbit Binacipta, cet. Ke-5, 1987, hlm. 204
  4. Ibid. Hlm 168
  5. Salim S. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, cet. Ke-3 2006, hlm. 106
  6. Basuki Rekso Wibowo, Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase, librari@lib.unair.ac.id, 1 Januari 1999
  7. Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, hlm. 214
  8. Ibid., hlm. 215
  9. Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Yogyakarta: FH UII Press, cet. 1, 2007 hlm 131
  10. Ibid., hlm 134
  11. Gautama, Op.Cit., hlm. 171
  12. Khairandy, Op.Cit, hlm. 130
  13. Gautama, Op.Cit., hlm 172
  14. Ibid. Hlm 135
  15. Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 82
  16. Ibid., hlm. 84
  17. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku Kelima Jilid Kedua (BagianKeempat), Bandung: Penerbit Alumni, 1998
  18. Khairandy, Op.Cit., hlm. 86

Nama kelompok :

1)      Daniel Anugrah Wibowo

2)      Deden Muhammad

3)      Nur Rachman I.E.W

4)      Peter Burju

5)      Rahman Hidayah

6)      Sulung Panji

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12086473.pdf

KOMPARASI BERBAGAI ALIRAN HUKUM DAN EKONOMI

Review jurnal

KOMPARASI BERBAGAI ALIRAN HUKUM DAN EKONOMI

Suatu Kajian Filsafat Huukum

Erlyn Indarti*

Abstrak

Secara umum, kelahiran dan pertumbuhan hukum dan ekonomi didasarkan padakontribusi yang diberikan oleh bagian hukum dan sisi ekonomi hukum dan ekonomi.Sebagai perubahan menyapu tatanan masyarakat ilmiah, bagian hukum hukum daneconomis withnesses transformasi yang signifikan dalam pemahaman, pembentukan, struktur, proses, dan lembaga hukum, menghasilkan cukup banyak sekolah pemikirandalam hukum dan ekonomi. Salah satu cara untuk mengantisipasi ini adalah denganterus menerus mengembangkan pengetahuan melalui penelitian di bidang filsafathukum, yang inti dari penelitian ini adalah perbandingan antara sekolah berbagaipikiran. Perbandingan tersebut akan memiliki compefency untuk mempersempit atau bahkan menjembatani kesenjangan antara sekolah bersaing pikiran, dan meningkatkanupaya untuk resolf kompleksitas masalah hukum, dalam hukum dan ekonomi.

Abstract

Generally speaking, the birth and the growth of law and economics are based on the contribution given by the law part and the economics side of law and economics. As changes swept the very fabric of scientific community, the law part of law and economis withnesses significant transformation in the understanding, formation, structure, processes, and institutions of law, producing quite a number of school of thoughts in law and economics. One way to anticipate this is by continuosly developing knowledge through research in the field of legal philosophy, whose core of research is comparison among the various school of thoughts. Such comparison would have the compefency to narrow or even bridge the gap between the competing school of thoughts, and boost the effort to resolf the complexity of legal issues, in law and economics.

Kata kunci : Filsafat Hukum, Hukum dan Ekonomi

Secara umum dapat dikatakan, bidang kajian Hukum dan Ekonomi tumbuh dan berkemban melalui kontribusi yang diberikan oleh 2(dua) pihak, yakni yan pertama adalah pihak hukum dari Hukum dan Ekonomi. Dari pihak hukum, sumbangan yang diberikan utamanya adalah benuk pemahaman terhadap hukum yan berubah dan berkembang sesuai dengan ko0nteks ruan dan waktunya. Artinya, hukum tidak lagi dianggap tumbuh dan berkembng di suatu ruang hampa yang otonom. Pandangan instrumental tentan hukum, yaitu suatu pandangan di mana hukum tidk lagi diyakini sebagai bertujuan tunggal, melainkn beragam, seperti equality atau kesama rattan, justice atau keadilan, fairness atau ketidak-diskriminatifan atau ketidak-curangan, efficiency atau efisien, dan effectivess atau keefektif-an. Hukum dan ekonomi ber-interksi pada berbagai titik singing. Dengan demikian, implikasi dari kajian hukum dan ekonomi tidak hanya terbatas pada Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi semata, melainkan dapat pula meliputi berbaai disiplin yang baik secara langsun maupun tidak langsung ber-kepentingan denan beragam aspek hukum, seperti ilmu politik dan sosiologi. Bukan dari penelitian ini untuk membahas secara luas dan mendalam masing-masing dari berbagai aliran yang berkembang dalam kaitannya dengan interaksi antara hukum dan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini dalah : perbandingan visi filosofis hukum berbagai aliran  hukum dan ekonomi dalam rangka lebih memahami persamaan maupun perbedaan yang ada diantara mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain berupa :

-Pengikisan tembok pemisah dan prasangka-sekaligus perbandingan yang lebih luas-diantara visi filosofis hukum berbagai aliran hukum dan ekonomi.

-Rangsanan bagi pencarian perspektif baru dari visi filosofis hukum beragam aliran hukum dan ekonomi.

Tinjauan Pustaka

Sungguhpun benihnya telah tersemai sejak setidaknya seabad yan lalu, baru didalam 4 (empat) decade belakangan ini hukum dan ekonomi mulai bertunas sebagai kajian yang terpisah dan tersendiri, baik di dalam ilmu hukum maupun ilmu ekonomi. Interaksi yang begitu nyata antara hukum  dan ekonomi membutuhkan waktuyang cukup lama untuk mendapatkan pengakuan yang semestinya. Barangkali hal ini disebabkan diantaranya oleh sikap sebagian pakar hukum yang mengagungkan independensi dan self suffiency dari hukum; atau sebaliknya, sikap sementara ahli ekonomi yang melulu mengedepankan independensi dan self suffiency dari ekonomi.  Salah satu sumbangan awal dari ilmu hukum bagi pengembangan kajian hukum dan ekonomi berasal dari apa yang lazim disebut sebagai common law. Kehadiran common law sebenarnya merupakan buah dari reksi terhadap pendekatan metafiisikal terhadap hukum yang diusung oleh aliran filsafat hukum legal theology maupun kecendrungan sekular-positivis dari metode ilmu alam yang dikandung natural law. Selanjutnya diparuh akhir abad ke-19, dunia menyaksikan semakin maraknya gerakan ilmiah positif yang kemudian diwujudkan melalui prinsip-prinsip formalistik di berbagai disiplin intelektual. Dalam kasus ilmu hukum, manifestasi dari gerakan ini hadir sebagai doctranilsm. Menurut doctranilsm, hukum semestinya dipahami apa adanya sebagai hukum itu sendiri, tanpa harus merujuk kepada prinsip-prinsip religi, metafisikal, ataupun sosial-ekonomi. Dengan demikian hukum adalah sebuah bidang ilmu yang independen sekaligus murni; dimana data yang ada hanyalah kasus-kasus hukum. Dengan adanya kontribusi dari doctranilsm, bidang kajian hukum dan ekonomi mendapatkan cirinya yang formal, sempit, terbatas, melihat kedalam, logis, dan objektif. Sumbangan dari ilmu hukum lainnya bagi pengembangan kajian hukum dan ekonomi adalah lagal realism. Bisa dikatakan, tantangan yang paling berpengaruh terhadap doctranilsm adalah gerakan legal realist yang mencapai puncaknya di tahun 1930-an. Gerakan ini pada dasarnya merupakan bagian dari reaksi umum terhadap formalism dan logical reasoning yang mengemuka di awal abad ke-20. Legal realism berupayan untuk merubah orientasi hukum ke luar dan menjadikannya selaras dengan kenyataan sosial sehari-hari.

Proses

Pemilihan tema proses (penelitian) sebagai judul sub bab ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini pada dasarnya berlangsung melalui sebuah proses yang meliputi beberapa tahapan atau fase. Rangkaian tahapan ini kemudian membuahkan apa yang disebut sebagai hasil penelitian yang akan disajikan dan dibahas dibagian lain lagi. Istilah metode penelitian tidak digunakan lagi disini, karena sebenarnya hanya merupakan salah satu tahapan dari –- dan dengan demikian sudah termaktub didalam – rangkaian proses penelitian.

Tradisi

Penelitan ini mengikuti tradisi penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penghayatan (verstehen) dalam memahami, mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti ini berupa data kualitatif mengenai visi filosofis hukum. Tradisi kualitatif dalam penelitian ini berlanjut ke pengolahan atau pembahasan data dimaksud, hingga ke penafsiran dan penyajian informasi sebagai keluaran dari pembahasan tersebut.

Paradigma

Penelitian ini pertama-tama berpijak pada pemahaman paradigma, berikut klasifika-nya ke dalam 4 (empat) paradigma utama seperti telah diuraikan oleh Guba dan Lincoln (1994). Pelaksanaan penelitian ini selanjutnya di pandu oleh ‘paradigma konstruktivisme’ yang dianut oleh penulis. Penelitian ini melihat hukum sebagai ‘experential reality’ yang majemuk dan beragam.

Strategi

Strategi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah komparasi aliran filsafat hukum yang mewarnai bidang kajian hukum dan ekonomi. Strategi ini membandingkan berbagai aliran filsafat hukum, termasuk para penggagas dan pendukung aliran yang bersangkutan berikut pemikiran, pandangan, pendapat, atau pernyataan mereka.

Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan kajian literatur.dalam hal ini, data penelitian diperoleh dari interaksi antara peneliti dengan para pemikir dan pakar hukum sesuai dengan para pemikir dan p0akar hukum sesuai dengan aliran filsafat hukum yang dianut.

Interpretasi, komparasi, dan presentasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dari makna yang lebih mendalam sekaligus luas dari pemikiran, pandangan, pendapat, atau pernyataan sekalian para pemikir dan pakar hukum. Komparasi yaitu upaya untuk menyaring perbedaan dan persamaan sekaligus men-sintesa kekuatan dan kelemahan pemikiran, pandangan, pendapat, atau pernyataan diatas. Presentasi merupakan proses kontruksi seluruh temuan penelitian apakah itu hasil interpretasi ataupun komparasi, yang sejatinya tidak dapat diduga dan terus berkembang bagai tak pernah usai untuk kemudian disajikan kepada pembaca.

Pembahasan

Chicago School of Law and Economics

Hukum dan ekonomi bermula dari pemikiran Adam Smith atau Jeremy Bentham. Kemudian, berpadunya hukum dan ekonomi secara lebih mantab, banyak ditentukan oleh interaksi antara paham realism dan instisionalisme pada decade 1920-an dan 1930-an. Pada decade 1960-an kemudian muncul apa yang disebut sebagai aliran Chicago baru. Chicago School atau disebut jua dengan law and economic school of jurisprudential thought, adalah Richard Posner, seorang professor, cendikiawan sekaligus hakim. Menurut posner (1975), secara sederhana, arti kedua dari keadilan atau justice yang paling umum dapat dikatakan adalah efisiensi. Aliran Chicago ini menganggap sesuiatu yang tidak efisien sebagai sesuatu yang salah/melanggar hukum/ melawan hukum atau unlawful/illegal. Menurut aliran hukum dan ekonomi Chicago ini, tujuan sentral dari pembuatan atau pengambilan keputusan hukum semestinya adalah mencapai/memajukan efisiensi pasar atau promoting market efficiency.

Secara umum aplikasi pemikiran aliran Chicago dapat dikelompokan menjadi :

-hukum dan ekonomi positif

-hukum dan ekonomi normative

Aliran hukum dan ekonomi Chicago yang positif pada umumnya melakukan analisa efisiensi terhadap common law. Common law sebagai mekanisme penetap[an harga yang dirancang untuk memastikan adanya alokasi sumberdaya yang efisien. Aliran hukum dan ekonomi Chicago yang normative mempelajari dimana atau pada titik manakah common law berpisah/melenceng/menyimpang dari doktrin efisiensi ekonomi.

Public Choice Theory

Pada mulanya benih  Public Choice Theory telah disemaikan sejak akhir tahun 1940-an oleh para akademisi di bidang public finance. Pendukung Public Choice Theory atau terori pilihan public melihat setiap manusia sebagai pembuat atau pengambil keputusan ( individual decision maker). Secara singkat Public Choice Theory dapat didefinisikan sebagai : analisa terhadap pembuatan atau pengambilan keputusan yang tidak berkenaan dengan pasar dan segala hal yang terkait dengan-nya (non market decising making). Sedangkan secara lebih luas, Public Choice Theory dimaknakan sebagai sekumpulan teori yang memperlakukan para pembuat atau pengambil keputusn (individual decision makers).

Institutional Law and Economics

Pendekatan institusional terhadap hukum dan ekonomi sebenarnya berakar pada berbagai bidang kajian yang diantaranya adalah :

- ekonomi dan jurisprudence

- hubungan antara property dan kontrak dengan distribusi kekayaan

- dasar-dasar hukum dan system ekonomi

- peran system harga dan posisinya di dalam ekonomi modern.

Unsur-unsur dari pendekatan institusional terhadap hukum dan ekonomi ini dapat dijumpai pula pada tulisan-tulisan :

- Salah satu pendiri kajian ekonomi institusional, yakni : Thorstein Veblen (1889,1904)

- Pengacara sekaligus pakar ekonomi atau lawyer economist, seperti : Robert L. Hale dan Walton H. Hamilton (1932)

- Akademisi/ilmuwan/pakar hukum misalnya :Karl Llewellyn (1924), Jerome Frank (1930), Roscoe Pound (1911,1912)

Institutional Law and Economics menuntut pendekatan interdisciplinary dari, antara lain, psikologi, sosiologi, antropologi, behavioral science, ekonomi, dan tentunya hukum.

Pendekatan Institutional Law and Economics sama-sekali tidak membedakan diantara perlakuan-perlakuan, misalnya :

-jurisprudensial

-legislatif

-birokratik; atau

-regulatory

Baik Institutional Law and Economics, kesemua perlakuan tersebut sama merupakan manifestasi dari interelasi, diantaranya :

-pemerintah dan ekonomi maupun

-proses hukum dan proses ekonomi, dengan segala institusinya

Sekali lagi perlu ditekankan disini, focus utama dari institusional law and economics adalah pada interelasi dan interaksi timbale-balik diantara kedua pasang hubungan atau keterkaitan tersebut. Oleh karena sifat resiprokal atau mutual ini, maka hubungan antara huklum dan ekonomi menjadi sebagai berikut :

-Ekonomi merupakan fungsi dari hukum; dan sebaliknya

-Hukum juga merupakan fungsi dari ekonomi.

 Kesimpulan

Jadi dengan komparasi ini, diharapkan penikisan tembok pemisah dan prasangka – sekaligus perbandinan yang lebih luas – diantara visi filosofis hukum berbagai aliran hukum dan ekonomi dapat berlangsung. Selanjutnya, perbedaan yang ada diantara berbagai aliran hukum dan ekonomi dapat terjembatani dan persoalan hukumpun dapat menemukan jalan keluarnya.

Saran

Membaca keseluruhan laporan penelitian ini, kiranya dapat dipertimbangkan untuk :

- Mengembangkan penelitian dalam bidang filsafat hukum.

- Mengembangkan penelitian dalam bidang filsafat hukum yang berkenaan dengan kontribusi visi filosofis dari hukum kepada berbagai aliran hukum dan ekonomi.

- Membuka hati unuk menerima keberagaman pemahaman hukum melalui komparasi sumbanan visi filosofis hukum kepada berbagai aliran hukum dan ekonomi, sehingga jurang pemisah di antara aliran-aliran tersebut dapat terhubungkan, dan kompleksitas persoalan hukum-pun dapat terurai sekaligus terselesaikan. Semoga.

Sumber : http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/372087380.pdf

Nama kelompok :

  1. Daniel Anugrah Wibowo
  2. Deden Muhammad
  3. Nur rahman
  4. Peter burju
  5. Rachman hidayah
  6. Sulung panji

ASPEK-ASPEK HUKUM dan NON HUKUM PERDAGANGAN INERNASIONAL dalam SISTEM GATT dan WTO : IMPLIKASINYA BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

ASPEK-ASPEK HUKUM dan NON HUKUM PERDAGANGAN INERNASIONAL dalam SISTEM GATT dan WTO : IMPLIKASINYA BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Oleh : PROF. DR HATA, SH, MH

Abstrak

Dampak ketidakseimbangan kekuatan antar bangsa-bangsa adalah perdagangan internasional telah menjadi hak politik sejak Piagam Havana dinegosiasikan. Pada perjanjian GATT tahun 1947 banyak negara telah berusaha membereskan perbedaan diantara mereka melalui berbagai negosiasi dan menyelesaikan konflik kepentingan melalui mekanisme penyelesaian sengketa.

Pendirian WTO dianggap oleh banyak pihak sebagai puncak dari tahapan proses hukum mengenai perdagangan internasional, yang ditandai dengan keberhasilan atas prosedur penyelesaian sengketa dan diharapkan dapat menciptkan stabilitas serta dapat meramalkan sistem perdagangan dunia. Namun demikian apa yang terjadi dengan putaran Doha ? Dalam pandangan negara berkembang, semakin menunjukan kepada kita betapa perlunya reformasi secara mendasar baik menyangkut substansi maupun prosedur sistem perdagangan dunia versi WTO agar tercipta kerjasama perdagangan yang saling mengntungkan semua pihak yang terkait.

 Pendahuluan

Selepas perang dunia II salah satu perhatian utama para pemimpin bangsa didunia adalah bagaimana menata hubungan perdagangan internasional agar supaya terhindar dari praktik-praktik konfrontatif, penetapan hambatan-hambatan perdagangan semena-mena dalam upaya melempar kerugian kepada bangsa lain, bahkan peran dagang yang terjadi di masa-masa sebelum perang dunia. Perang secara militer telah berakhir, tetapi bagaimana dibidang perdagangan internasional ?.

Upaya PBB, dalam hal ini ECOSOC, untuk mendirikan sebuah oranisasi internasional bernama international trade organitation (ITO) yang akan menangani persoalan perdagangan dan pembanunan ternyata mengalami kegagalan dan hasil maksimal yang dicapai adalah disepakatinya untuk sementara waktu sebagian dari naskah piagam ITO yang mengatur perdagangan internasional bernama general agreement on tariffs and trade (GATT). Sejauh mana peranan GATT dan WTO yang menggantikannya dalam menata perdagangan internasional dan implikasinya bagi Negara-negara berkembang khususnya.

 Pembahasan

GATT dab tarik menarik kepentingan antara Negara maju dan Negara berkembang

GATT disepakati tahun 1947 sebagai akibat gagalnya Negara-negara yang menyepakati pembentukan ITO. Selalu diwarnai dengan tarik menarik kepentingan antara Negara maju dan berkembang. Negara-negara berkembang mengajukan usul pengalihan sumber-sunber daya (resources). Di bidang-bidang yang ada kaitannya dengan perdagangan internasional, ingin mengendalikan penanaman modal asing, menghendaki Negara maju menerima suatu disiplin mirip kartel. Agar Negara berkembang dapat mempertahankan harga kondite ekspor yang menguntungkan. Negara-neara berkembang berkeininan memiliki wadah atau lembaga internasional sendiri. Sejak konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 bermaksud menggalan konsolidasi Negara-negara peserta, dan membina kerjasama ekonomi, politik dan kebudayaan. Hasilnya membuahkan konferensi PBB untuk perdagangan dan pembangunan (united nations conference on trade and development / UNCTAD) pada tahun 1964 di Jenewa. Negara-negara berkembang akhirnya berhasil mendapatkan status permanen bagi UNCTAD. Tanggal 30 Desember 1964 jadilah UNCTAD menjadi anggota tetap PBB. Tahun 1872 UNCTAD mengambil keputusan tentang perlunya pembuatan charter of economic rights and duties of states. Usulan ini diajukan ke presiden Mexico, Luis Echeveria Alvarez, yang mengatakan bahwa : “A just and stable world will not be possible until we create obligations and rights which protect weaker states let us take the economic cooperation out of the realm of goodwill and put it into the realm of law.

Erosi disiplin GATT dan dampaknya terhadap Negara berkembang

Tahun 1948 GATT mengalami turun naik dan pasang surut kepatuhan peseranya terhadap norma-norma yang terkandung didalamnya. Menurut Hudec pada tahun-tahun pertama penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang disebut produser panel yang telah memperkokoh komitmen Negara di bidang perdagangan internasional. Tahun 1950-an memanfaatkan produser panel ini dalam menyelesaikan sengketa lewat pengadilan GATT, dan dianggap cukup efektif. Tahun 1960-an membawa perubahan dramatis, dimana upaya penyelesaian sengketa secara hukum semakin jarang dilakukan. Perubahan sikap kebijakan perdagangan dapat mengancam system perdagangan yang relative liberal yang telah diciptakan GATT sejak tahun 1948. Peraturan GATT yang oleh pemerintah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga kerapkali dilanggar, baik oleh Negara-negara maju maupun Negara berkembang. Amerika Serikat dan masyarakat Eropa mempertahankan restraint programme dengan semua pemasok baja mereka lewat perdagangan ekspor, setelah diadakannya perjanjian bilateral. Jepang merupakan sasaran dari banyak penekangan, terutama karena reputasi Jepang sendiri dalam hal proteksionisme. Brazil, Hongkong, Republik Korea meniru keberhasilan Jepang semakin merasakan kekangan terhadap perdagangan ekspornya. Praktik-praktik yang dijalankannya bersifat diskriminatif. Aturan-aturan GATT mengenai subsidi tidak begitu eksplisit/diterima seluruhnya. Negara-negara berkembang merupakan penerima dari prefernsi tariff umum yang diberikan secara sepihak oleh Negara-negara maju. Manfaat diskriminasi positif lebih kecil dibandinkan dengan dampak merugikan dari diskriminasi yan diterapkan oleh neara-neara maju, atas ekspor tekstil, pakaian jadi, dan produk-produk manufaktur lain, merupakan produsen dengan harga rendah. Aturan GATT tidak mampu lagi merujukan kepentingan diantara Negara-negara pesertanya. Akhirnya kembali kemeja perundingan untuk mengevaluasi kelemahan norma GATT, membuat aturan-aturan hukum yang mengikat.

Putaran Uruguay 1984-1993

Puaran Uruguay merupakan putaran perundingan GATT yang terakhir yang melahirkan world trade organitation. Putaran Uruuay secara resmi diluncurkan pada pertemuan tingkat menteri pada bulan September 1986 di Puntadel Este, Uruguay. Putaran perundinan ini terbesar yan pernah diadakan di Negara-negara peserta GATT. Tangal 15 Desember 1993 Trade Negotiaion Committee of The Uruguay Round menerima final act yang berisikan hasil-hasil putaran Uruguay. Dengan diterima Finl Act, berakhirlah perundingan –perundingan GATT yang sudah berlangsung selama 7 tahun. Selama putaran Uruguay Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, aktif memperjuangkan kepentingan dan berhasil memasukan kepentingan utama mereka dalam perundingan, antara lain : Tropical product (kopi, the, coklat, dsb). Negara-negara berkemban menaruh harapan besar pada hasil-hasil yang dicapainya.

Pernyataan Indonesia dalam menyambut hasil persetujuan dagang, sbb :

  1. Menyadari bebas atas keajiban-kewajiban baru yan berlaku, menerima paket putaran Uruguay karena berkeyakinan, pertumbuhan ekonomi dunia berkembang dan system perdagangan internasional yang dil.
  2. Perjanjian tentng hk milik intelektual.
  3. Menerima kewajiban dari paket global, pada Negara-negara berkembang.
  4. Peluan akses pasar yan lebih besar bai negar mitr dagang yng merupakan tujuan utama putaran Uruguay.
  5. Dalam ranka putaran Uruguay disepakati agar produk tekstil secara bertahap sejalan dengan disiplin multilateral.
  6. Sistem perdagangan dunia yan terbuka dan dinamis membutuhkan kesediaan dari semua pihak unuk menerima peralihan dlam keuntungan komparatif untuk melaksanakn penyesuain structural apabila diperlukan.
  7. Negara-negara berkembang menyadari keharusan melakukan penyesuaian struktural.
  8. Menggunakan dalil kepedulian social dan linkungan untuk membatasi perdagangan.
  9. Menjadikan kewajiban semua pihak untuk tidak memperlemah WTO yang masih akan dibentuk dengan cara membebaninya dengan isu-isu controversial.

WTO keberhasilan dan kegagalan

Dengan kelahiran WTO dapat menempatkan Negara-negara lemah pada posisi sejajar dengan Negara maju. Disiplin multilateral yng mengikat dibidang perdagangan internasional. Putaran Uruguay merupakan titik awal berubahnya pengharapan Negara-negara berkembang atas system perdaganan multilateral dan partisipasi. Banyak keberhasilan yan dicapi diberbagai bidang, terutama dalam kemampuan WTO, menyelesaikan perselisihan dagang ntar anggota atas dasar hukum yang mengikat. Tahun 1996 diadakan konferensi tingkat menteri WTO pertama di Singapur. Keberhasilan AS dan Negara-negara maju, munculah penanaman modal (investment), kebijakan persaingan (competition policy), kontrak-kontrak pemerintah (government procurement), dan fasilitas perdagangan (trade facilitation).

Permasalahan isu Singapura dapat digambarkan sebagai berikut :

  1. Menghendaki dibuatnya peraturn dibidang penanamn modal asing, termsuk aturan untuk mencegah Negara uan rumah membuat persyaratan berlebihan bagi pihak yang ingin berinvestasi.
  2. Menghendaki aturan-aturan WTO dibidang persaingan usaha.
  3. Cara-cara pemerintah membuat kontrak dianggap tidak transparan sehingga menjurus pada keputusan yang tidak adil dan korupsi.

Negara-negara berkembang menentang usulan ini

Mereka berpendapat Singapura akan merampas kewenangan mereka untuk mengatur perusahaan-perusahaan asing, mengeruk keuntungan lebih besar dan lebih gampang dinegaranya. Negara sangat menentang kebijakan pemberian subsidi yang dilakukan Uni eropa dan AS kepada para petani mereka. Kebijakan Negara-negara maju mengakibatkan harga produk pertanin mereka yang seharusnya lebih mahal dari pada produk petani Negara berkembang dapat dijual lebih murah dipasar dunia berkat subsidi yang sangat besar dari pemerintah. Negara-negara kaya mensubsidi pertaniannya tidak kurang dari 300 miliar Euro setiap tahunnya, dan mengenakan tariff tinggi bagi impor produk pertanian Negara-negara berkembang.

Kegagalan perundingan merupakan kerugian bai Negara-negara miskin yang seharusnya diuntunkan dari turunnya harga dan terbukanya perdagangan.

Penutup

Dengan segala kekurangannya yang dimiliki WTO, WTO pun masih dibutuhkan oleh semua negara. Data menunjukan apa yang sudah dicapai maupun yang belum dicapai. Sedemikian jauh tampaknya aspek positif masih leih banyak daripada aspek negatifnya. Rule-base system harus diperhatikan karena terbukti memberikan keamanan dan prediktabilitas bagi perdagangan internasional. Ini dibuktikan antara lain oleh kenyataan bahwa negara anggota yang lemah sekalipun dapat mengadukan negara kuat jika kepentingan dagangnya terganggu sehingga sangat mengurangi pengaruh tekanan bilateral dari negara kuat. Setiap pemerintah negara harus berusaha keras meningkatkan kemakmuran bangsanya lewat perdagangan internasional namun setiap kebijakan yang dibuat harus tetap mempertimbangkan kepentingan negara lain. Sebelum menjadi Dirjen WTO, Pascal Lamy pernah mengingatkan : free trade is not natural. Tampaknya kini dia sedang bekerja keras meminta bantuan dari semua pihak, untuk merawat dan menyelamatkan WTO yang sedang sakit agar supaya  jantungnya terus berdenyut dan bahkan bisa pulih kembali.

Nama kelompok :

1)     Daniel Anugrah Wibowo

2)     Deden Muhammad

3)     Nur rahman

4)     Peter burju

5)     Rahman hidayah

6)     Sulung panji

Sumber : http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/274084652.pdf

Aspek Hukum Waralaba

Aspek Hukum Waralaba

 

Abstrak

            Kegiatan perkekonomian terutama perdagangan atau jasa biasanya mempunyai kekhasan dalam pembuatan jenis produk , merek, dan lain nya  yang diatur dalam hukum waralaba atau hukum perjanjian . Di Indonesia belum ada yang mengatur tentang warabalata oleh karena itu yang digunakan di Indonesia trdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disingkat K.U.H.Perdata) dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan, dan undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, serta undang-undang tetang wajib pajak.

Pendahuluan

            Usaha waralaba sebenarnya telah lama ada dieropa  dengan nama franchise. Pengertian waralaba diambil dari pengertian franchishing yang disebut orang perjanjian franchisee untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dibidang perdagangan/jasa berupa jenis produk dan dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan.

Beberapa unsur tentang waralaba(franchise) tersebut, ialah:

  1. Merupakan suatu perjanjian
  2. Penjualan produk/jasa dengan merk dagang pemilik waralaba (franchisor)
  3. Pemilik maralaba membantu pemakai waralab (franchisee) dibidang pemasaran, manajemen dan bantuan tehnik lainnya
  4. Pemakai waralaba membayar fee atau royalti atas penggunaan merk pemilik waralaba.

Perjanjian waralaba merupakan perjian khusus tidak ada dalam kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat diterima dalam hokum karena didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak, mengakatan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Perjanjian-perjanjian yang terdapat yang berkaitan dengan waralaba:

  1. Perjanjian tentang hutang piutang
  2. Penyewaan tempat usaha
  3. Perjanjian pembangunan tempat usaha
  4. Penyewaan peralatan

Pembahasan

Pokok-Pokok Peraturan yang Terkait dengan Bisnis Waralaba

  1. A.     Berhubungan dengan hokum perjanjian
    1. Adakah kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian
    2. Para pihak harus cakap (wenang) bertindak dalam hokum
    3. Sesuatu hal tertentu
    4. Sebab yang halal

 

  1. B.     Berhubungan dengan hak milik intelektual
    1. Hak milik industry(indrustrial property) yang terdiri dari:
      1. Hak paten (patent)
      2. Hak merek (merk)
      3. Hak desain produk industry (industrial design product)
  2. Hak cipta (copyright)
    1. Hak merk

Hak merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut.

  1. Hak paten

Hak khusus yang dibenarkan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri

  1. Hak cipta

Peraturan hak cipta dijumpai dalam undang-undang no.6 tahun1982. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak maupun member izin.

 

Hak dari ciptaan dapat beralih pada orang lain melalui lima cara :

  • Warisan
  • Hibah
  • Wasiat
  • Dijadikan milik Negara
  • Perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, ,emgenai wewenang yang disebut dalam akta. (Pasal3 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta)

Selain menyangkut hak milik Intelektual, terhadap perjanjian waralaba masih terdapat lagi ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang berhubungan dengan waralaba tersebut, seperti yang disebut dibawah ini:

  1. Berhubungan dengan hokum ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan pada hakekatnya mempunyai peranan untuk menjamin kedudukan social ekonomi tenaga kerja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur hubungan social ekonomi tenaga kerja.

  1. Berhubungan dengan peraturan pajak penambahan nilai (PPN)

Dalam rangka bisnis waralaba terdapat transaksi yang terutang, yaitu:

  1. Penyerahan jasa dari pemilik waralaba kepada pemakai berupa hal-hak penggunaan merek untuk dipergunakan oleh pemakai waralaba
  2. Penyerahan barang kena pajak (BKP) oleh pemakai waralaba dan atau pemilik waralaba dalama negeri kepada pihak lain.
  3. Berhubungan dengan wajib daftar perusahaan

Daftar  perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat  yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Kesimpulan

Pada dasarmya peraturan-peraturan yang berlaku pada perjanjian waralaba, sebelum adanya peraturan yang khusus untuk mengatur waralaba, yaitu:

  1. Peraturan hokum tentang perjanjian khususnya yang dijumpai pada pasal 1320 kitab undang-undang perdata yaitu syarat-syarat sahnya perjanjian dan pasal 1338 kitab undang-undang hokum perdata tentang ketentuan yang dapa membenarkan tentag perjanjian waralaba.
  2. Peraturan tentang hak milik intelektuan (hak paten, hak merek, dam hak cipta)
  3. Peraturan hukum tentang ketenagakerjaan
  4. Peraturan hukum tentang daftar perusahaan sesuai dengan undang-undang no 3 tahun 1982, dan peraturan tentang surat izin usaha perdagangan (S.I.U.P.O, sesuai dengan keputusan menteri perdagangan nomor: 1458/Kp/XII/84).

 

 

Nama kelompok :

1)     Daniel Anugrah Wibowo

2)     Deden Muhammad

3)     Nur rahman

4)     Peter burju

5)     Rahman hidayah

6)     Sulung panji

 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1529/1/perdata-wansadjaruddin.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KESEHATAN DALAM HAL TERJADI MALPRAKTEK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KESEHATAN DALAM HAL TERJADI MALPRAKTEK

 

                                                                                           Abstrak

Kesehatan merupakan investasi  untuk membangun sumber daya manusia yang produktif secara ekonomi dan sosial, oleh karena itu kesehatan sangat penting untuk dijaga bagi setiap orang. Undang-undang tentang kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Selain itu dalam pasal 4 dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesehatan yang optimal.

Kejadian malpraktek yang terjadi baik disengaja atau karena kelalaian sehingga dapat membahayakan pasien dan kerugian oleh pasien. Dengan adanya UU NO.8 tahun 1999, dalam hal ini pasien kesehatan belum sepenuhnya dapat terjamin haknya.

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hal yang sangat mutlak dibutuhkan manusia, namun hanya sedikit orang awam yang mengerti dunia medis, pengetahuan medis menjadi hal yang eksklusif bagi mereka yang awam.  Seharusnya setiap pasien berhak mengetahui segala hal tentang medis dan obat yang dikonsumsinya, apalagi kalau sudah menyangkut keselamatan dirinya.

Kejadian mal praktek sangat erat dengan hak bagi anggota masyarakat khususnya pasien yang berperan sebagai konsumen kesehatan.  Memperoleh perlindungan dalam kedudukannya sebagai konsumen merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Hak konsumen secara internasional telah di akui melalui The International Organitation Of Consumer’s Union.  Pada tanggal 28 April 1999 telah dibuat UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 tahun kemudian.  Dengan demikian Undang-undang ini telah berlaku sejak tanggal 20 April 2000.

Dalam kejadian mal praktek, terdapat aspek hukum perdata dan juga aspek hukum pidana.  Namun sayangnya, saat ini peraturan pemerintah tentang standar profesi yang diamanatkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan belum ada.

Dokter dan pasien merupakan dua subjek hukum yang terkait dalam hukum kedokteran, keduanya membentuk hubungan medik dan hubungan hukum.  Hubungan ini adalah hubungan yang objeknya pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan pada khususnya.  Hubungan dokter dan pasien selalu di atur dalam peraturan- peraturan tertentu agar terjadi keharmonisan dalam pelaksanaannya.

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen kesehatan maka perlu di rumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

  1.                                  1.         Bagaimana perlindungan bagi konsumen kesehatan dalam hal terjadinya mal praktek?
  2.                                  2.         Apa yang menjadi kendala pemenuhan hak atas ganti kerugian bagi konsumen dalam hal mal praktek medik?

 

Pembahasan

 

  1. Kriterian dan Unsur Mal Praktek

Mal praktek merupakan suatu kegiatan medis yang tidak memenuhi standar medis yang telah ditentukan oleh standar operasional prosedur, baik dengan sengaja atau karna kelalaian yang dapat membahayakan dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pasien.

Untuk menilai dan membuktikan suatu perbuatan mal praktek atau bukan biasanya dipakai 4 kriteria, yaitu :

  1. Apakah perawatan yang diberikan untuk dokter cukup layak. Dalam hal ini standar perawatan dihentikan oleh pelaksana kesehatan dinilai apakah sesuai dengan yg di harapkan?
  2. Apakah terjadi pelanggaran kewajiban?
  3. Apakah itu merupakan penyebab cidera?
  4. Adanya ganti rugi

 

  1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen

 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.  Pengertian tersbut menjelaskan bahwa konsumen dan pengusaha memiliki hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik.  Perlindungan hukum konsumen bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
  2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan jasa.
  3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan haknya sebagai konsumen.
  4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi.
  5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab.
  6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

 

  1. Hak Untuk Mendapatkan Ganti Rugi

Hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerugian yang dideritanya telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 dalam pasal 4 huruf H, menyebutkan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa tidak sesuai perjanjian.

Kerugian yang diderita oleh seseorang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kerugian yang menimpa harta benda seseorang dan kerugian yang tidak menimpa harta.  Kerugian harta benda dapat berupa kerugian nyata serta kehilangan keuntungan yang diharapkan. Penentuan beserta ganti rugi harus dibayar, sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan keposisi awalnya sebelum mengalami kerugian.  Sehingga ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang di alami.

Dalam pasal 19 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan.  Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa :

  1. Pengembalian uang
  2. Penggantian barang atau jasa yang setara nilainya atau sejenis
  3. Perawatan kesehatan
  4. Pemberian santunan yang sesuai dengan UU yang berlaku

Indonesia memiliki 9 hak konsumen, 2 diantanya adalah :

  1. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
  2. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

 

  1. Perlindungan Hak Atas Ganti Kerugian Konsumen Kesehatan

Undang-undang perlindungan konsumen mengatur lebih luas mengenai subjek yang dapat digugat untuk mengganti kerugian.  Konsumen tidak hanya dapat menggugat produsen, tetapi konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha yang termasuk didalamnya adalah dokter yang dianggap sebagai pelaku usaha.

Jika pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak melalukan suatu kesalahan, maka pelaku usaha harus membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian.  Tetapi jika pelaku usaha dapat membuktikannya, maka konsumen tidak akan mendapatkan ganti rugi sedikitpun.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam bidang kesehatan.  Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan harus mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

Dokter dan tenaga kesehatan dapat diminta pertanggung jawabannya, apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen kesehatan.  Kesalahan atau kelalaian dokter baik yang disengaja atau tidak sengaja bukanlah alasan untuk dokter lepas dari tanggung jawabnya, karena kerugian yang dialami pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menuntut ganti rugi.

Bila pasien memperoleh pelayanan yang tidak semestinya, maka konsumen berhak untuk mendapakan ganti rugi.  Sebagai dasar hukum dari gugutan pasien atau konsumen kepada doker atau tenaga kesehatan diatur dalam pasal 1365 KUHP.  Oleh karena itu pihak rumah sakit wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ukuran atau standar perawatan kesehatan.

 

  1. Kendala Pemenuhan Hak Atas Ganti Rugi Bagi Konsumen Kesehatan

Mal praktek tidak ada dalam peraturan undang-undang di Indonesia, misalnya pasal 95 ayat (1) uandang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, pasal ini hanya menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi dalam kelalaian yang di lakukan oleh tenaga kesehatan.  Sedangkan dalam pasal 50 undang-undang No.29 tahun 2004 yang berbunyi bahwa dokter umum dan dokter gigi berhak memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan profesi atau prosedur operational.  DPR baru menesahakan undang-undang tersebut pada tanggal 7 September 2004.  Banyak kalangan yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut hanya memihak kepada dokter, bukan berpihak kepada tenaga medis dan konsumen kesehatan.

Apabila ada dokter yang melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), maka pasien yag dirugikan dapat melaporkan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI).  Jika dokter tersebut terbukti bersalah, maka IDI akan memberikan sanksi moral sampai dngan pemecatan.

Pasien sulit untuk menuntut dokter yang melakukan malpraktek secara hukum, karena tidak ada standar yang membedakan antara malpraktek, kecelakaan, dan kelalaian.  Sedangkan hukum perdata atau pidana dapat diterima oleh dokter bila terjadi kecacatan kematian.  Oleh karena itu pasien harus :

  • Konsumen secara aktual telah mengalami kerugian
  • Konsumen juga harus membuktikan bahwa kerugian terjadi karena penggunan atau pemakaian barang atau jasa yang tidak layak
  • Ketidak layakan barang atau jasa tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha
  • Konsumen tidak berkonstribusi, baik secara langsung atas kerugian yang dideritanya tersebut

Kendala lainnya adalah kesulitan untuk mendapatkan Rekam Medik (RM ).  Rekam medis ini dapat membantu dalam proses pembuktian dari pengadilan sehingga dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.

Penutup

Konsumen kesehatan adalah pasien kesehatan yang mengalami malpraktek medik, dan belum mendapatkan perlindungan atas ganti rugi yang diharapkan sebagai mana mestinya.  Hak ganti rugi untuk konsumen kesehatan hanya didasarkan dalam pasal P 365 KUH Perdata.

Dalam hal ganti rugi, sering sekali terjadi kendala yang cukup berarti.  Hal ini disebabkan karena belum ada ketentuan yang jelas mengenai malpraktek medik dan memberikan perbedaan antara kelalaian atau kekurang hati-hatian.  Kendala lainnya adalah sulitnya mendapatkan Rekam Medik (RM).  Jika penyelesaian hanya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, maka konsumen kesehatan tidak akan mendapatkan ganti rugi yang memuaskan, karena konsumen harus membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa layanan kesehatan.

Nama kelompok :

1)     Daniel Anugrah Wibowo

2)     Deden Muhammad

3)     Nur rahman

4)     Peter burju

5)     Rahman hidayah

6)     Sulung panji

Daftar Pustaka

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3210388398_1979-5408.pdf

ASPEK HUKUM PERANAN BUMN DALAM MEMEBRIKAN PINJAMAN MODAL KEPADA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI DI KOTA MEDAN

ASPEK HUKUM PERANAN BUMN DALAM MEMEBRIKAN PINJAMAN MODAL KEPADA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI DI KOTA MEDAN

 

 

  ABSTRAK

Aspek hukum peranan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam memeberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil dan koperasi dikotaMedan(studi pada PT. Jasa Raharja (persero) cabangMedan, Sumatera Utara).

Dalam rangka memberdayakan ekonomi usaha kesil dan koperasi pemerintah telah menetapkan peraturan yang memberikan fasilitas mulai dari perkeriditan sampai memecahkan masalah pemasaran, yaitu dengan UU No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan peraturan pemerintah No.32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil.  Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan BUMN dalam memberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil dan koperasi, serta untuk mengetahui bentuk perjanjian dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.  Penetapan sample dengan cara purposive, dan data di peroleh dengan cara studi dokumen, wawancara, dan kuisioner.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan BUMN sangatlah penting dalam memeberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil dan koperasi., karena pinjaman modal dari BUMN memiliki bunga yang kecil.  Karena terbatasnya dana maka tidak sedikit pengusaha kecil dan koperasi yang belum bisa memanfaatkan pinajaman modal dari BUMN.

 

 BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.  Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya usaha kecil mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.  Pada masyarakat usaha kecil dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Yang menjadi kendala utama bagi pengusaha kecil dan koperasi adalah dalam bidang permodalan, karena pengusaha kecil sangat susah untuk mendapatkan modal dari bank.  Hal tersebut membuat masyarakat tidak mampu menggunakan jasa perbankan untuk pengembangan usahanya, bahkan usahanya dapat terhenti sama sekali.

Atas dasar daru kenyataan di atas maka BUMN di himbau untuk melaksanakan dasar program pembinaan pengusaha kecil dan koperasi melalui keputusan MenteriKeuanganRItentang usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN.  Dengan keputusan dari MenKeu maka seluruh BUMN diwajibkan untuk menyisihkan keuntungannya untuk disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi.

Kenyataan tersebut yang mendorong peneliti untuk memilih judul ini, agar dapat mengeahui lebih dalam lagi sejauh mana peranan BUMN khususnya PT. Jasa Raharja (persero) Cabang Medan dalam melaksanakan program pembinaan kepada usaha kecil dan koperasi.

 

  1. B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dikemukakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

  1. Bagaimana peranan BUMN dalam memberikan pinjaman modal kepada pengusaha      kecil dan koperasi
  2. Bagaimana bentuk perjanjian dan tanggung jawab bagi para pihak.
  3. Bagaimana penyelesaiannya jika timbul sengketa antara pemberi pinjaman modal dengan pihak peminjam.

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

  1. A.  Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian yang riil, perjanjian baru terjadi setelah ada penyerahan (average), selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan.

Apabila dua pihak telah sepakat mengenai unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, tetapi tidak langsung perjanjian tersebut telah terjadi karena yang baru terjadi hanyalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti.  Perjanjian pinjam meminjam harus dibedakan dengan perjanjian pinjam pakai.  Pembedaan ini bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan.

Prinsipnya objek pertsetujuan ini adalah segala barang pada umumnya.  Namun bila ditinjau berdasarkan pasal 1754 KUH perdata, maka subjek dari persetujuan ini adalah barang yang habis dalam pemakaian atau dalam jenis yang sama (uang).

Barang yang dipinjam harus dalam jumlah tertentu.  Dalam hal pinjaman uang maka hutang terjadi karena peminjaman yang terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.  Pada saat pengembalian harus dalam jumlah, jenis, dan keadaan yang sama.

Di dalam suatu perjanjian bisa terjadi penyelewengan isi perjanjian yang sudah di sepakati oleh masing-masing pihak. Penyelewengan tersebut dapat terjadi karena sengaja atau tidak sengaja.

Faktor kesengajaan biasanya terjadi apabila pengusaha kecil tidak mau membayar kewajibannya (membayar pinjaman modal).  Hal ini tentu akan menimbulkan perselisihan di antar kedua belah pihak, agar tidak menyimpang dari tujuan pembinaan maka perselisihan harus ada penyelesaiannya.

Biasanya penyelesaian yang di gunakan adalah dengan cara musyawarah dan mufakat, namun bila dengan cara tersebut tidak bisa juga makan akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri.

  1. B.  Landasan Hukum Pemberian Pinjaman

Dalam pengembangan usaha, kendala yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah permodalan, masalah teknis produksi, dan pemasaran serta manajemen.  Masalah manajemen yang membuat para perbankan tidak mau memberikan kreditnya kepada pengusaha kecil, sehinga di perlukan terobosan baru untuk menghadapi masalah tersebut.

Untuk mengangkat citra dari pengusaha kecil adalah dengan cara “kemitraan usaha” antara pengusaha besar, menengah, dan kecil.  Dengan kemitraan ini maka diharapkan pengusaha menengah dan kecil dapat masuk dengan cepat kedalam jajaran pebisnis atas, sehingga dapat lebih berperan dalam prekonomian nasional.

Untuk memeprluas peluang usaha, maka dikeluarkan beberapa peraturan, antara lain GBHN 1998 yang mengamatkan kepada pemerintah untuk mengembangkan kerja sama yang sehat antara pengusaha besar, menengah, dan kecil.  Disamping itu tersirat dengan jelas ketetapan MPR No.I/MPR/1993 tentang GBHN yang mengenai pembangunan jangka panjang tahap kedua.

Hal diatas yang menjadi landasan dari pemberian bantuan modal kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.  Dalam pelaksanaannya sudah banyak pengusaha kecil dan koperasi yang minjadi mitra binaan dari PT. Jasa Raharja (persero) cabang Sumatera Utara.

  1. C.  Peranan BUMN Meningkatakan Ekonomi Rakyat

Secara tidak langsung dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa BUMN melaksanakn usaha Negara, hal tersebut merupakan bukti bahwa BUMN akan tetasp diharapkan selama tidak menggangu pemerintahan.

Peran BUMN adalah mengemban misi pembangunan sebagai agen pembangunan.  Karena memiliki peran yang sangat besar dalam prekonomianIndonesia, maka BUMN disebut stabilisator ekonomi.

Berdasarkan hal diatas maka PT. Jasa Raharja (persero) berdiri tegak mensejahterakan diri dengan BUMN lain berperan sebagai agen pembangunan.  Pembinaan industri kecil dan koperasi di lingkungan BUMN adalah merupakan suatu usaha pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai hububngan timbal balik yang positif.

 

  1. D.  Hubungan Dalam Pemberian Bantuan Modal

Dalam kerja sama suatu perusahaan harus ada saling ketergantungan usaha, Karena kepentingan yang sama dan saling menguntungkan agar kerja sama dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan.  Kemitraan tidak boleh bersifat sibsidi san situasoinal.  Sistem pembinaan mitra usaha merupakan hubungan keterkaitan antara pengusaha besar/menengah dengan industri kecil.

Proses dari kemitraan harus bersifat jangka panjang, dimana masing-masih pihak memiliki kemampuan yang seimbang dan selaras.  Dengan demikian kerja sama akan terjadi atas dasar kebutuhan yang nyata dari masing-masing pihak.

Hubungan kemitraan dituangkan ke dalam perjanian tertulis yang mengatur bentuk dan ruang lingkup usaha kemitraan, hak dan kewajiban, serta pembinaan dan pengembangan.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

 

  1. A.  Tujuan Penelitian
  2. Untuk mengetahui peranan PT (persero) Jasa Raharja Cabang Medan selaku BUMN dalam memberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil dan koperasi.
  3. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pemberian bantuan modal tersebut serta tanggung jawab para pihak.
  4. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya jika timbul sengketa antara pemberi pinjaman modal dengan pihak peminjam.

 

  1. B.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

  1. Sebagai bahan masukan bagi dunia akademis dalam bidang ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan Hukum Perjanjian dan Hukum Pembiayaan Perbankan.
  2. Sebagai bahan masukan PT (Persero) A.K. Jasa Raharja, Menteri Keuangan, Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara, serta Kantor Wilayah Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah.
  3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pengusaha kecil dan koperasi, bagaimana cara mendapatkan modal dengan prosedur yang mudah, murah, dan biaya ringan.
  4. Sebagai usaha untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban umum dan serta membantu pengembangan hukum nasional khususnya di bidang pembiayaan.

BAB IV

METODE PENELlTIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.  Data primer diperoleh dengan cara kuesioner dan wawancara, dengan menggunakan instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.  Responden tinggal memilih jawaban yang telah disusun sedemikian rupa dan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan jawaban terbuka.  Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari PT Jasa Raharja (persero) Cabang Medan dengan melihat dan mempelajari perjanjian maupun dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian pinjaman modal kepada pengusaha kecil dan koperasi.

Juga menghubungi pihak Kantor Wilayah Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Utara, Dinas Perindustrian Medan, KADIN Medan untuk mengetahui bagaimana peranannya serta pendapatnya tentang pemberian bantuan pinjaman modal tersebut.

B. Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling.  Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang menjadi kelompok binaan PT Jasa Raharja (persero) Cabang Medan.

Sedangkan jumlah responden yang akan diambil sebanyak 20 unit usaha dan koperasi atau sekitar 50%.  Penelitian ini menggunakan teknik survei, di mana untuk memperoleh data dipergunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, wawancara dan observasi ke lapangan.

C. Analisis data

Analisis data dilakukan seeara kualitatif.  Namun analisa kuantitatif juga dipergunakan berdasarkan persentase frekuensi jumlah jawaban responden yang diperoleh.  Angka-angka frekuensi jawaban dan perhitungan persentase jawaban responden dimasukkan ke dalam tabel.

Penelaahan dan pembahasan penelitian ini mempergunakan metode analisis dengan disiplin ilmu sosio legal research.

Pembahasan tidak saja mempergunakan pendekatan dari bidang hukum saja, tetapi juga dipergunakan ilmu penunjang lainnya terutama ilmu sosial yang ada kaitannya yaitu sosiologi hukum.

 

BABV

PEMBAHASAN

 

Berdasarkan himbauan dari pemerintah tentang pembinaan usaha dan koperasi yang di tuangkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, untuk terwujudnya pemerataan pembangunan.

Demi terlaksananya tujuan diatas, maka pemerintah menghimbau kepada seluruh BUMN untuk memberikan bagian dari labanya untuk memeberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil dan koperasi sebagai mitra binaan.  Sehingga PT. Jasa Raharja (persero) merasa terpanggil untuk melaksanakan himbauan dari pemerintah tersebut.

 

  1. A.  Tentang PT. Jasa Raharja (persero)

PT. Jasa Raharja (persero) merupakan gabungan dari beberapa perusahan belanda yang sudah diambil alih atau sudah di nasionalisasi.  Dalam peroses pengambil alihan tersebut di lakukan dengan tiga tahapan, yaitu :

  1. Tahap Pertama

Pengelompokan perusahaan asuransi yang diambil alih oleh PemerintahIndonesiaberdasarkan pada peraturan pemerintah No. 3 tahun 1960, dan juga berdasarkan dari pengumuman Menteri Keuangan nomor 12631/BUMN II tanggal 9 Februari 1960.

  1. Tahap Kedua

Berdasarkan dari pengumuman Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 1960, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1961 keempat PAKN ( Perusahaan Asuransi Kerugian Negara) dilebur menjadi satu nama PAKN “IKA KARYA”.  Pada tanggal 24 Maret 1961 berdasarkan dari peraturan pemerintah PAKN “IKA KARYA” diubah menjadi PAKN “EKA KARYA”.

  1. Tahap Keempat

Dengan meleburkan semua kekayaan, karyawan, dan hutang/piutang “EKA KARYA” per tanggal 1 Januari 1965 dibentuklah Badan Hukum dengan nama PNAK “JASA RAHARJA”, dengan tugasnya mengelolah pelaksanaan UU No. 33 tahun 1964 dan UU No. 34 tahun 1964.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1980, setatus Jasa Raharja dialihkan menjadi persero, berdasarkan akte notaries Imas Fatimah, S.H., pada tanggal 28 Februari 1981.

 

  1. B.  Gambaran Usaha Kecil di Kota Medan

Secara geografis, Kota Medan mencapai 26.510 hektar dan kurang lebih penduduknya mencapai 2.005.000 jiwa.  Dengan tingkat pertumbuhan mencapai 2.15% per tahun dan pendapatan perkapita yang terus meningkat sehinggak membuat Kota Medan merubah keadaan sosial ekonomi masyarakatnya dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari masa ke masa Kota Medan menunjukan pertumbuhan yang sangat pesat.  Penyebab utama yang mempengaruhi pertumbuhan Kota Medan adalah pengaruh ekonomi dan juga arus migrasi yang terus bertambah.

Selama tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan 1,85% pertahun, dengan perumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan yang berbanding seimbang.

Kota Medan memiliki beragam industri kecil yang beragam, yang terdiri dari sektor-sektor usaha seperti, pengolahan makanan, sandang, kulit, kimia, bahan bangunan, logam, alat agkutan, dan kerajinan umum.

Untuk mendorong pertumbuhan industri kecil, maka pemerintahMedanterus berupaya dengan memberikan terobosan-terobosan baru.  Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mendirikan Perkampungan Industri Kecil (PIK), yang terletak di kelurahan Medan Tenggara, kecamatan Medan Denai.

 

  1. C.  Prosedur  Pemberian Pinjaman

Dalam pemberian pinjaman modal kerja, pengusaha kecil harus mengajukansuratpermohonan kepada PT. Jasa Raharja (persero).  Didalamsuratpermohonan tersebut harus dilampirkan data atau informasi yang digunakan untuk bahan pertimbangan yang kemudian dievaluasi, seperti:

  1. data pribadi, yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan lainnya.
  2. Data kegiatan usaha, terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, awal berdiri, nomor NPWP, dan izin lainnya.
  3. Nilai kekayaan, seperti tanah, bangunan, alat produksi, persediaan.
  4. Rencana penggunaan pinjaman, hal ini harus dijelaskan secara singkat dan terperinci penggunaan uang pinjaman modal tersebut.
  5. Manfaat, jika permohonan pinjaman modal di setujui maka tahap selanjutnya pemohon harus menjelaskan manfaat dari pinjaman modal tersebut.

Jika PT. Jasa Raharja telah menyetujui dan layak untuk memperoleh pinjaman modal, maka PT. Jasa Raharja dan peminjam akan menandatangani surat perjanjian pinjaman yang telah di sepakati oleh masing-masing pihak.

 

  1. D.  Jaminan Pinjaman

Dalam perjanjian pinjam meminjam, pihak peminjam harus memeberikan jaminan kepada kreditur.  Dengan adanya jaminan, maka pihak kreditur akan merasa aman karena apa bila peminjam tidak bisa membayar utangnya maka pihak kreditur akan menutup hutangnya dengan cara menjual jaminan dari debitur yang telah di berikan.

Dalam perjanjian ini sebenarnya jaminan tidak mutlak diperlukan karena dalam perjanjian ini memiliki asas kepercayaan.  Selain itu tujuan kerja sama ini adalah untuk membantu pengusaha kecil yang kekurangan modal.  Tetapi jika pihak pengusaha kecil mampu untuk memberikan jaminan, maka jaminan dapat diadakan pada perjanjian kerjasama.

PT. Jasa Raharja (persero) sebagai pemberi pinjaman modal kerja kepada pengusaha kecil tidak mengharuskan untuk memberikan jaminan.  Jaminan baru diperlukan jika pengusaha kecil engajukan pinjaman diatas Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

 

  1. E.  Wanprestasi dan Perjanjiannya

Dalam suatu perjanjian dapat terjadi penyelewengan dari isi perjanjian.  Penyelengan ini dapat berupa karena sengaja atau tidak sengaja.

Faktor kesengajaan terjadi bila pihak peminjam modal tidak membayar kewajibannya.  Hal tersebut dapat mengakibatkan perselisihan di antara kedua belah pihak.  Penyelesaian peselisihan biasanya di selesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.  Tetapi jika dengan cara musyawarah dan mufakat tidak bisa diselesaikan, maka harus dilaksanakan melalui pengadilan negeri.

Sedangkan faktor ketidak sengajaan dapat berupa, pihak peminjam meninggal dunia, atau peminjam mengalami bangkrut.  Bila hal ini yang terjadi maka pihak PT. Jasa Raharja (persero) mempunyai kebijakan tersendiri, seperti kelonggaran jangka waktu.

 

  1. F.   Berakhirnya Pemberian Pinjaman

Tentang berakhirnya perjanjian pinjaman antara PT. Jasa Raharja (persero) dengan pengusaha kecil tidak ada ditentukan dalam perjanjian tersebut.  Walaupun demikian bukan berarti hal tersebut berlaku untuk selama-lamanya, tetapi perjanjian tersebut harus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang lazim digunakan dalam perjanjian pada umumnya.  Adapun cara berakhirnya perjanjian tersebut antara lain:

  1. Telah terpenuhinya kewajiban pengusaha kecil untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
  2. Pinjaman antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pengusaha kecil akan berakhir jika PT. Jasa Raharja (Persero) melepaskan haknya atau menyatakan pembebasan hutang pihak pengusaha kecil.
  3. Adanya pembatalan, karena perjanjian kerjasama menyalahi aturan yang ada.
  4. Sebab-sebab lain yang sesuai dengan ketentuan umum.

Dari cara berakhirnya perjanjian kerjasama di atas, yang terjadi pada dasarnya adalah cara berakhirnya perjanjian pada poin pertama dan kedua.

BAB VI

KESIMPULAN dan SARAN

 

  1. A.  Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pemberian bantuan pinjaman modal yang dikelola PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara sangatlah bermanfaat bagi Pengusaha Kecil dan Koperasi di KotaMedan.  Hal ini di kerenakan prosedur dan persyaratannya mudah dan juga bunga pinjaman cukup ringan.
  2. Bentuk perjanjian pemberian bantuan modal ini disepakati dalam bentuk tertulis.
  3. Jika terjadi wanprestasi maka penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah, jika tidak tercapai kata mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan.

 

  1. B.  Saran
  2. Diharapkan kepada pihak peminjam agar benar-benar mematuhi isi perjanjian pinjaman tersebut dan menggunakan pinjaman tersebut sesuai dengan manfaat dan kebutuhannya.
  3. Diharapkan kepada pihak BUMN agar benar-benar melaksanakan kebijaksana pemerintah tersebut, supaya dapat dimanfaatkan oleh pengusaha ekonomi lemah yang memang benar-benar membutuhkan pinjaman modal.
  4. Berikan informasi yang jelas kepada dunia usaha kecil dan koperasi agar mereka bisa memanfaatkan bantuan dana ini untuk pengembangan usaha.

Nama kelompok :

1)     Daniel Anugrah Wibowo

2)     Deden Muhammad

3)     Nur rahman

4)     Peter burju

5)     Rahman hidayah

6)     Sulung panji

 

Daftar Pustaka

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1619/1/perdata-siddik.pdf


Previous Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.