PPMK {Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan}

PPMK

{Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan}

 

Latar belakang

Program PPMK ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan Tribina sebagai model pendekatan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat RW di kelurahan, yaitu meliputi Bina Sosial, Ekonomi dan Fisik Lingkungan. Alokasi dari ketiga pendekatan ini akan dilihat dari prioritas kebutuhan dasar masyarakat masing-masing RW di kelurahan melalui hasil identifikasi bersama-sama masyarakat dan Fasilitator Kelurahan yang korelasinya terwujud dalam penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Bantuan kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diusulkan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat itu sendiri dengan pendampingan LSM. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pengembangan sumberdaya manusia dalam penguatan kelembagaan yang disalurkan kepada kelompok-kelompok Masyarakat Pemanfaat (KOMAT) di RW-RW melalui kelembagaan Dewan Kelurahan (DK) dan TPK RW di masing-masing kelurahan dan Lurah berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Proyek (Pimpro).

Dalam mengelola keuangan PPMK, Dewan Kelurahan diharuskan membuka dua rekening yang terdiri dari Rekening Pertama untuk menampung dana yang disalurkan Pemda DKI Jakarta dan Rekening Kedua untuk menampung pengembalian dana bergulir dari masyarakat.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di rekening Dewan Kelurahan yang pertama digunakan untuk membiayai proposal yang telah disetujui. Dana tersebut hanya dapat dicairkan oleh Kelompok Masyarakat Pemanfaat atau KOMAT dengan countersign dari Dewan Kelurahan beserta LSM Pendamping. Rekening Pertama Dewan Kelurahan ini dapat berfungsi untuk pemantauan tingkat penyerapan dana di masyarakat. Untuk menampung pengembalian dana bergulir dari masyarakat, Dewan Kelurahan menggunakan Rekening Kedua guna memantau pengguliran dana di tingkat RW maupun Kelurahan.

 

 

Tujuan

  1. Memberdayakan masyarakat yang berbasis di komunitas RW, mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.
  2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan, pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program sosial lainnya.
  3. Memanfaatkan institusi yang ada di masyarakat (Dewan Kelurahan), Kepengurusan RW, RT, dengan membentuk TPK RW dan Forum Warga.
  4. Menggerakan partisipasi masyarakat untuk mengimbangi dan mensinerjikan program bantuan dari Pemerintah (Matching Fund)
  5. Menyiapkan kemampuan perorangan dan keluarga melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dengan berbasis pada kelompok usaha kecil dan menengah.

 

Sasaran Program

Masyarakat yang bermukim di RW-RW Kelurahan sasaran beserta institusi kemasyarakatan yang ada perlu diberdayakan, agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada di RW/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan serta mampu menjawab permasalahan tersebut dengan pengelolaan kegiatan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan.


Lingkup Program

Dalam lingkup program PPMK lebih menitik beratkan pada aktivitas yang menunjang pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan :

  1. Usaha produktif dan memperluas kesempatan kerja.
  2. Prasarana dan sarana dasar lingkungan.
  3. Usaha bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok usaha kecil dan menengah.
  4. Kelembagaan masyarakat di tingkat RW dan Kelurahan, dalam penumbuhan demokratisasi serta mengatasi permasalahan sosial.
  5. Potensi dan partisipasi masyarakat (matching fund) untuk mengimbangi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) agar program tersebut dapat lebih berdaya guna.

 

 

 


Asas PPMK

  1. Keadilan : Memberikan manfaat yang merata pada seluruh strata sosial kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama
  2. Kejujuran : Membuka hati nurani seluruh unsur manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk mengangkat nilai-nilai positip dalam masyarakat
  3. Kemitraan : Menjalin kerjasama dari seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang kegiatan.
  4. Kesederhanaan : Proses kegiatan yang diselenggarakan untuk masyarakat hendaknya didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah yang sederhana, mudah dipahami dalam hal ketentuan dan aturan baik secara administratif maupun teknis.
  5. Kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan (Gender), semua laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.


Prinsip PPMK

  1. Demokrasi : Partisipasi menyeluruh dibangun atas persamaan hak dan kewajiban, berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, dan berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai forum pengambil keputusan tertinggi.
  2. Partisipasi : Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan.
  3. Transparansi : Semua kegiatan dari awal (perencanaan), Pelaksanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan seluruh proses PPMK dan informasinya dapat diakses oleh para stakeholder, serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
  4. Akuntabilitas : Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administratif.
  5. Desentralisasi : Memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan wilayahnya melalui institusi lokal.
  6. Keberlanjutan : Hasil-hasil kegiatan dapat dilestarikan dan di tumbuh kembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah institusi masyarakat setempat yang mandiri dan profesional


Komponen Biaya Proyek

Biaya proyek PPMK terdiri dari : (1) Komponen Biaya Operasional Pengelolaan (BOP), (2) Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Komponen BOP, akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh aparat dan LSM pendamping. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dipergunakan untuk membiayai komponen fisik, ekonomi dan sosial yang proporsinya disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kelurahan.

Komponen BLM

  1. Komponen fisik Komponen ini meliputi perawatan, perbaikan, maupun pembangunan baru prasarana dan sarana dasar lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan setempat secara hibah dengan mengupayakan/ mensinerjikan potensi yang ada di masyarakat

    Berbagai jenis komponen fisik prasarana dan sarana yang dapat diusulkan, misalnya :

    1. Prasarana dan sarana fisik lingkungan yang mengarah kepada penyehatan lingkungan, seperti perbaikan saluran air buangan rumah tangga, penanganan sampah. Ruang terbuka hijau atau taman.
    2. Pos layanan kesehatan, pos keamanan lingkungan dan bencana.
    3. Prasarana dan sarana bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat (jalan, jembatan, sarana pasar tidak permanen).
    4. Komponen-komponen lain yang disepakati bersama, kecuali pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah, kantor dan fasilitas RT/RW, DK maupun kelurahan.

Sedangkan untuk kompenen fisik yang bersifat pinjaman bergulir yang bertujuan meningkatkan kesehatan lingkungan dan keluarga adalah :

    1. Perbaikan rumah sehat, baik ruang luar maupun dalam, misalnya perbaikan ventilasi udara, jendela.
    2. MCK/Jamban umum yang dikelola individu atau kelompok.

Kegiatan fisik yang secara tegas dinyatakan tidak akan didanai PPMK adalah :

    1. Kegiatan yang melibatkan pembebasan tanah.
    2. Pembangunan/Perbaikan sarana dan prasarana Tempat Ibadah.
    3. Pembangunan Kantor dan Fasilitas RT, RW dan Kelurahan.
  1. Komponen kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah (bantuan bergulir) Kegiatan ekonomi yang dimaksud di sini meliputi kegiatan dana bergulir untuk membiayai modal usaha usaha kecil dan menengah ( Standar Deprindag) yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang menghimpun diri dalam KOMAT.antara lain :
    1. Pengembangan usaha kecil dan mikro bagi masyarakat yang telah memiliki usaha ( termasuk modal investasi )
    2. Pengembangan industri rumah tangga, perdagangan barang dan jasa ( jenis komoditi yang tidak terlarang ).
    3. Pengembangan usaha kecil dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja (Job Seeker ).
    4. Pertanian, Peternakan yang terfokus pada argopolitan.

Kegiatan bidang ekonomi yang secara tegas dinyatakan tidak akan didanai PPMK adalah :

    1. Pembukaan warung baru atau usaha baru tidak dianjurkan, terutama pada kawasan yang keadaan pasarnya telah mencapai titik jenuh. (pertimbangan kelayakan usaha).
    2. Pembuatan atau penjualan komoditi yang dilarang, seperti obat-obatan terlarang, minuman keras dan sejenis senjata api atau tajam.
    3. Kegiatan usaha yang memberikan pengaruh negatif terhadap tatanan sosial, moral dan lingkungan hidup di masyarakat.
    4. Pendepositoan dana pada lembaga keuangan atau pinjaman uang untuk dipinjamkan kembali kepada pihak ketiga.
  1. Komponen Kegiatan Sosial Untuk Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) yang meliputi : pertemuan-pertemuan, penyiapan proposal, proses seleksi dan administrasi lainnya di tingkat RW dan Kelurahan yang dikelola TPK dan UPK dialokasikan sebesar 1,5% dari dana BLM. Pencairan dana BKL ini dimasukkan kepada komponen dana sosial yang pencairannya dilakukan secara proporsional dari total nilai proposal yang disetujui.

    Di samping itu, komponen diarahkan kepada kegiatan “persiapan masyarakat”. Program persiapan masyarakat dimaksud terdiri dari; kegiatan penyadaran masyarakat (proses animasi) dan penguatan kelembagaan masyarakat, sehingga memungkinkan terjadinya proses penanggulangan masalah kesejahteraan sosial oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

    Komponen kegiatan persiapan masyarakat meliputi pelatihan, rapat/pertemuan warga, dan sebagainya. Kegiatan rapat dan pertemuan diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga RW di Kelurahan sasaran. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial kelembagaan masyarakat, dan juga untuk mendukung upaya kesempatan kerja dan peluang pengembangan usaha yang telah ada, serta penumbuhan demokratisasi dan penanggulangan masalah sosial dan bencana.

Dalam pelaksanaan PPMK, dikembangkan beberapa indikator kinerja yang digunakan sebagai bahan untuk mengenali permasalahan pelaksanaan proyek secara dini. Indikator kinerja PPMK didasarkan pada aspek-aspek masukan (input), proses, keluaran (output) dan dampak (outcome).

Indikator aspek masukan (input) meliputi antara lain :

  1. Jumlah RW di Kelurahan yang mendapatkan bantuan dan kebutuhan.
  2. Jumlah fasilitator/pendamping lapangan sebanyaknya 2 orang di setiap Kelurahan sasaran terhadap layanan pendampingan.

Indikator proses meliputi antara lain :

  1. Waktu kegiatan oleh Pelaksana (Time Schedule).
  2. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan (Design Programme).
  3. Proses pengawasan dan kendali program serta keterlibatan unsur intern & ekstern program (Jumlah pengaduan & Jumlah kebijakan).

Indikator aspek keluaran (output) meliputi antara lain :

  1. Jumlah usulan yang diajukan.
  2. Persentase usulan yang disepakati untuk dibiayai.
  3. Pengembalian pinjaman.
  4. Modal awal (persentase dari kewajiban).
  5. Bunga (persentase dari kewajiban).
  6. Persentase penyelesaian pekerjaan
  7. Jumlah penerima manfaat.

Indikator aspek dampak hasil (outcome) meliputi antara lain :

  1. Tingkat penguasaan keterampilan praktis bagi masyarakat penerima manfaat.
  2. Persentase jumlah orang yang diteliti yang mengetahui keberadaan program.
  3. Persentase jumlah orang yang diteliti yang merasa puas dengan keberadaan program.
  4. Adanya peningkatan jumlah omset yang berputar dari usaha produktif di Kelurahan sasaran.
  5. Meningkatnya kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran.
  6. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi warga terhadap perkembangan kelurahan.

Struktur Organisasi Pelaksanaan PPMK

 

Kesimpulan

Dana PPMK harus digunakan sebaik-baiknya dan harus sesuai asas dan prinsip ppmk harus ada pihak ekstern yang mengawasi dana tersebut dalam hal ini pemerintah yaitu badan anggaran dan masyarakat setempat sehingga tercipta transparansi anggaran.

Ppmk merupakan ladang basah untuk terjadi tindakan kriminal (korupsi,penggelapan uang dll) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu pengawasan sangat penting dilakukan agar dana yang diberikan tepat sasaran dan mencapai tujuan ppmk semula, tetapi realitanya dana ppmk sangat tidak dirasakan oleh masyarakat kecil ini merupakan kesalahan yang sangat mengerikan karena anggaran ppmk tidak transparan contoh sederhananya masih banyak jalan-jalan di ibukota maupun daerah yang masih rusak bahkan membahayakan pengguna jalan seharusnya pemerintah berserta rakyat tahu penggunaan dana tersebut dan besar dana yang diberikan kepada pemerintah untuk sebuah kelurahan.

Apabila penggunaan dana ppmk sesuai dengan tujuan ppmk semula maka rakyat kecil dapat merasakan dana tersebut

 

 

Sumber

http://www.google.com

http://www.beritajakarta.com/Dinas/PPMK/apappmk/default.html

 

   

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: