PELANGGARAN HUKUM YANG BERAWAL DARI PELANGGARAN ETIKA

Etika (Yunani Kuno: “ethikos“, berarti “timbul dari kebiasaan”) adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajarinilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar,salahbaikburuk, dan tanggung jawab. St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis (practical philosophy).

Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Berikut contoh kasus pelanggaran hukum yang berawal dari pelanggaran etika :

1. Soal Penggelapan Dana, BNI Dukung Penegakan Hukum

             JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung seluruh upaya penegakan hukum pada kasus dugaan penyalahgunaan dana BNI Kantor Kas Ketapang, Sampang, Jawa Timur. Dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (11/10/2013), Corporate Secretary BNI Tribuana Tunggadewi mengatakan, pihaknya telah melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian Resor Sampang Madura dan selanjutnya bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini.”Laporan yang disampaikan tersebut muncul karena sistem audit internal di BNI berjalan dengan baik, sehingga kasus ini dapat ditemukan dengan cepat. Temuan audit internal BNI menunjukkan bahwa penyalahgunaan ini diduga dilakukan oleh seorang staf di BNI Kantor Kas Ketapang,” terang Tribuana. Laporan dugaan penyalahgunaan dana di Kantor Kas Ketapang tersebut disampaikan kepada pihak kepolisian oleh pimpinan BNI Kantor Cabang Utama Madura pada 21 September 2013.

“Berdasarkan laporan tersebut pelaku sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Langkah ini menjadi bukti bahwa BNI tidak mentolerir setiap penyalahgunaan yang dilakukan oleh stafnya,” lanjut Tribuana. Dia menambahkan, pelaporan penyalagunaan dana dan audit internal merupakan wujud komitmen BNI dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. “Jadi, nasabah tidak perlu khawatir karena dananya yang tersimpan di BNI terjamin aman,” Tribuana menegaskan.

Seperti diberitakan, kasus penggelapan uang sebesar Rp 3,75 miliar oleh EF, pimpinan Kantor Kas Bank Negara Indonesia (BNI) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kini telah ditangani Kepolisian Resor Sampang, Madura. Oleh tersangka, dana yang digelapkan itu dijadikan modal untuk melakukan tindakan pidana lain berupa judi online lintas negara, dan untuk pesta bersama perempuan bayaran.

Opini :

Pelaku penggelapan dana dilakukan berawal dari pelanggaran etika yaitu kebiasaan pelaku bermain judi online dan pesta bersama perempuan bayaran sehingga membuat pelaku sulit untuk berhenti dari kebiasaanya sehingga membuat pelaku seorang yang berpendidikan tinggi melakukan pelanggaran hukum.

2.Lakukan Penggelapan Uang, Direksi Bank Dibekuk

              JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan direksi BPR Bumidhana Adhigraha, Deni Azhar Lubis (53), diringkus penyidik Polresta Tangerang karena melakukan tindak pidana penggelapan uang dari bank tersebut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang Komisaris Shinto Silitonga mengatakan, Deni ditangkap di rumahnya di Tanjung Duren, Jakarta Barat, bulan lalu. Penangkapan Deni itu berawal dari laporan yang dibuat oleh staf Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia pada 30 September 2011. Dalam sebuah pengecekan rutin, tim dari Bank Indonesia menemukan adanya rekayasa pencatatan kredit serta penerimaan fee oleh direksi BPR Bumidhana Adhigraha.

Setelah temuan itu diungkap, diadakan pemeriksaan khusus dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan BI, untuk selanjutnya dilaporkan ke Polresta Tangerang. Laporan ditujukan ke sana sebab kantor BPR terletak di Jalan Raya Serang Km 17, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Deni dan sejumlah rekannya diduga memalsukan komponen dokumen pengajuan kredit dari 169 nasabah dengan nilai Rp 8,3 miliar.

“Kredit disetujui karena Deni adalah direksi dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan,” kata Shinto padaKompas.com, Senin (4/3/2013).Setelah dana kredit tersebut cair, Deni membagikan dana itu dengan pihak-pihak yang membantunya sehingga menyebabkan kerugian pada BPR. Penyidik Polresta Tangerang lalu mengumpulkan sejumlah bukti berupa dokumen pengajuan kredit 169 nasabah, kuitansi, surat pernyataan, dan dokumen penting lain.

“Proses pengungkapannya cukup lama karena harus memeriksa dokumen yang cukup lama, juga melakukan pencarian terhadap pelaku,” jelas Shinto. Selain menangkap Deni, penyidik juga menyita barang bukti berupa satu sepeda motor, empat ponsel, dan uang tunai sebanyak Rp 6 juta. Penyidik masih mencari tersangka lain, yaitu calo pencari kredit, analis kredit, dan kepala bagian kredit, untuk menyempurnakan pengungkapan kejahatan perbankan ini.

Deni kini meringkuk di tahanan Mapolresta Tangerang. Ia dibidik pasal berlapis, yaitu Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan ancaman pidana 5-10 tahun penjara.

Opini :

Pelaku menyalahgunakan jabatannya untuk menggelapkan uang perusahaannya sehingga membuat kerugian yan cukup besar bagi perusahaannya.

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Etika

http://regional.kompas.com/read/2013/10/11/1545508/Soal.Penggelapan.Dana.BNI.Dukung.Penegakan.Hukum

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/04/22340188/Lakukan.Penggelapan.Uang..Direksi.Bank.Dibekuk

 

 

UU tentang Kode Etik Akuntan dalam menghadapi Era IFRS

Kode etik akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus menunjukkan dedikasi untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3. Integritas

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas

Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan

Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya, anggota bisa saja mengungkapkan kerahasiaan bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum yang mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

IFRS

IFRS merupakan perangkat standar pelaporan keuangan hasil produk yang dihasilkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards Board selanjutnya disingkat IASB) yang berlokasi di London.  IASB menekankan pada pengembangan standar yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang baik, jelas dinyatakan, darimana interpretasi diperlukan (kadang-kadang merujuk pada prinsip berbasis standar). IFRS biasanya tidak memberikan garis yang jelas, kapan pada kondisi berbeda diterapkan ketentuan akuntansi yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesempatan untuk merekayasa transaksi untuk mencapai dampak akuntansi tertentu. IFRS memberikan pedoman dalam bentuk prinsip-prinsip. Dengan demikian dibandingkan dengan US GAAP yang mengatur secara rinci semua transaksi (sesuai dengan penerapan), IFRS lebih ringkas. Kalau US GAAP panjangnya bisa lebih dari 20.000 halaman maka IFRS hanya sepersembilannya yakni berkisar 2.000 an halaman.

Cakupan Pengaturan

©      IFRS: Desain IFRS diperuntukkan untuk entitas yang bersifat profitoriented dan SME (Small Medium Enterprise). IFRS belum mengatur standar akuntansi untuk perusahaan berbasis syariah.

©      SAK: SAK diperuntukkan untuk Entitas yang bersifat profitoriented, Nirlaba, UKM (Usaha kecil menengah) yang disebut SAK-ENTAP, dan Perusahaan berbasis syariah.

 

2.    Kerangka Dasar

©      IFRS: Memungkinkan penilaian aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud menggunakan nilai wajar. Laporan keuangan harus disajikan dengan basis true and fair (IFRS Framework par 46).

©      SAK: Sama seperti IFRS, PSAK memberikan alternatif penggunaan nilai wajar untuk menilai kembali aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Laporan keuangan disajikan dengan basis “fairly stated” (Kerangka dasar par 46).

 

3.    Pernyataan kepatuhan akan Standar

©      IFRS: Entitas harus membuat pernyataan eksplisit tentang kepatuhan akan standar IFRS.

©      SAK: Entitas tidak harus membuat pernyataan kepatuhan akan SAK

 

4.    Prinsip Ketepatan Waktu (Timeliness)

©      IFRS: Tidak diatur secara khusus kapan entitas menyajikan laporan keuangan.

©      SAK: Dianjurkan agar entitas menyajikan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca.

 

5.    Basis Standar

©      IFRS: Menganut standar akuntansi berbasis prinsip untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas secara global.

©      SAK: Menganut standar akuntansi berbasis aturan.

 

6.    Prinsip Konservatif

©      IFRS: Tidak lagi mengakui prinsip konservatif, namun diganti dengan prinsip kehati-hatian (Prudence).

©      SAK: Masih mengkui prinsip konservatif

 

Beberapa catatan atas adopsi IFRS dalam PSAK :

1.     Perubahan istilah

Istilah Lama                                                   Istilah Baru

- Neraca                                                         - Laporan Posisi Keuangan

- Laporan Laba Rugi                                     - Laporan Laba Rugi Komprehensif

- Aktiva                                                           - Aset

- Kewajiban                                                   - Liabilitas

- Modal                                                          - Ekuitas

2.     Laporan Arus Kas dengan metode tidak langsung tidak dapat lagi digunakan (hanya digunakan metode langsung)

3.     Pendapatan dan beban lain-lain dihapus. Hanya ada pendapatan komprehensif lain yang meliputi:

  • perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Tidak Berwujud);
  • keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan paragraf 94 PSAK 24: Imbalan Kerja;
  • keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 11: Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing);
  • keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai ’tersedia untuk dijual’ (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran);
  • Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrument lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas (lihat PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran)

 

Kesimpulan :

Menurut saya kode etik seorang akuntan dalam menyajikan laporan keuangan harus diperhatikan dengan serius karena laporan keuangan yang benar akan menggambarkan kondisi perusahaan sesungguhnya, apabila seorang akuntan melanggar kode etik misalkan membuat laporan fiktif dengan cara mengurangi pendapatan perusahaan agar pajak yang dikenakan bagi perusahaan kecil atau sebaliknya menambah pendapatan agar investor tidak menarik investasinya diperusahaan tersebut maka akan banyak pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut dan hal tersebut termasuk melanggar hukum.

Perkembangaan saat ini perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai standar internasional (IFRS) terdapat berbagai perbedaan dengan PSAK namun perusahaan harus mampu mempelajari secepatnya dan membuat penyesuain shingga penyajian laporan keuangan dengan standar internasional bisa diterapkan.

kode etik merupakan dasar dari seorang bekerja, apapun standar penyajian laporan keuangan mungkin PSAK atau IFRS kode etik merupakan dasar agar laporan keuangan yang disajikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sumber refrensi :

http://dharmotinambunan.wordpress.com/2012/12/04/8-prinsip-kode-etik-akuntansi/

http://putri-happiness.blogspot.com/2013/05/perbandingan-ifrs-dan-psak_12.html

http://manajemenkeuanganakuntansi.blogspot.com/2013/02/standar-pelaporan-keuangan.html

Review Jurnal

 

PERSEPSI AKUNTAN PRIA DAN AKUNTAN WANITA TERHADAP ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI AKUNTAN

PONIMAN

Politeknik Negeri Semarang

 

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis mendorong munculnya pelaku bisnis baru yang menimbulkan persaiangan cukup tajam di dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis pada umumnya bertujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis dan memperluas jaringan usahanya. Namun terkadang untuk mencapai tujuan itu sering segala upaya dan tindakan dilakukan walaupun pelaku bisnis harus melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan berbagai dimensi moral dan etika dari bisnis.

 

Meningkatnya persaingan dan perubahan global, profesi akuntan pada saat ini dan masa mendatang menghadapi tantangan yang semakin berat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya seorang akuntan dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalismenya. Ada tiga hal utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi dalam mewujudkan profesionalisme yaitu keahlian, berpengetahuan dan berkarakter (Ludigdo & Machfoedz, 1999). Karakter merupakan personality seorang profesional, yang dapat diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan perilaku etis akuntan akan sangat mempengaruhi posisinya dimasyarakat pemakai jasanya.

Masalah etika berlaku untuk semua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, etika profesi merupakan suatu isu yang selalu menarik tanpa etika profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis ini diharapkan mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi (Abdullah dan Halim, 2002). Berbagai pelanggaran etika telah banyak terjadi saat ini yang dilakukan oleh akuntan baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia issue ini berkembang seiring dengan terjadinya pelanggaran etika baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern maupun akuntan pemerintah. Pada tahun 2002 pelanggaran yang melanda perbankan di Indonesia banyak bank-bank yang dinyatakan sehat tanpa syarat oleh akuntan publik atas audit laporan keuangan berdasar standar akuntansi perbankan Indonesia ternyata sebagian besar bank kondisinya tidak sehat (Jaka, 2003). Kasus penyuapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada akuntan pemerintah (BPKP) di tahun 2005.

Beberapa penelitian telah menguji secara empiris tentang persepsi etika diantara berbagai kelompok akuntan. Ludigdo (1999) menemukan ada perbedaan persepsi tentang etika yang signifikan diantara berbagai kelompok akuntan. Sedangkan penelitian Sriwahyoeni dan Gudono (2000) menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika sebaliknya penelitian Jaka (2003) menemukan adanya perbedaan antara akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika bisnis.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI. Kode Etik adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawat, dan antara profesi dengan masyarakat (Sriwahjoeni, 2000). Terdapat dua sasaran pokok dari kode etik yaitu: pertama kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dari kaum profesional. Kedua kode etik juga bertujuan melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Keraf, 1998).

Kode Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga bagian (prosiding kongres VIII, 1998) yaitu:

1. Kode Etik Umum, terdiri dari 8 prinsip etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika professional, memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota yang meliputi: tanggungjawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektifitas, kompetensi dan kehati-hatian profesionalnya, kerahasiaan, perilaku professional dan standar teknis

2. Kode Etik Akuntan Kompartemen, kode Etik Akuntan Kompartemen disahkan oleh rapat anggota kompartemen den mengikat seluruh anggota kompartemen yang bersangkutan

3. Interpretasi kode etik akuntan kompartemen, interpretasi ini merupakan panduan penerapan kode etik akuntan kompartemen

4. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat itu dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya

Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan oyektifitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan obyetifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan/permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya”.

 

HIPOTESIS

Khazanchi (1995) mengatakan bahwa antara jenis kelamin dengan etika terdapat hubungan yang signifikan, penemuan ini bertolak belakang dengan Sikula dan Costa (dalam Murtanto, 2003) yang menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan etika. Murtanto dan Marini (2003) meneliti tentang persepsi etika bisnis dan etika profesi akuntan diantara akuntan pria, akuntan wanita, mahasiswa, dan mahasiswi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan. Demikian juga untuk mahasiswa dan mahasiswi tidak ada perbedaan yang signifikan untuk etika profesi akuntan , namun untuk etika bisnis ada perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi Ludigdo, (1999) juga menemukan hal yang sama bahwa jenis kelamin tidak mempunyai pengaruh terhadap etika bisnis.

Machfoed (1999) menyatakan bahwa ada perbedaan persepsi tentang kode etik bisnis diantara kelompok akuntan. Sriwahjoeni (2000), dan Jaka (2003) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan diantara kelompok akuntan. Dalam penelitiannya juga mengunkapkan bahwa diantara kelompok profesi akuntan tersebut mempunyai persepsi yang sama positifnya terhadap kode etik. Penelitian Destriani (1993) mengenai persepsi akuntan publik terhadap kode etik akuntan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan publik terhadap kode etik akuntan.

Berdasarkan dari hasil tinjauan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan sdebagai berikut:

H1 :Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika bisnis.

H2 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika profesi akuntan

 

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan pemerintah dan akuntan perusahaan di wilayah Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel adalah proposive random sampling sehingga masing-masing kelompok profesi akuntan dijadikan sampel secara proporsional dan acak. Jumlah sampel yang diambil minimal 30 (Masri Singarimbun, 1995). Sekaran (1992) mengatakan jumlah sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 pada kebanyakan penelitian sudah terwakili dan jika sampel di bagi kedalam sub sampel maka setiap kategori diperlukan minimum 30 sampel. Sedangkan sampel pada penelitian ini mengambil sampel 30 pada masing-masing kelompok profesi.

 

Alat analisis Data

Untuk menguji Hipotesa digunakan alat statistik dengan bantuan program computer software SPSS 12.0 for windows sebagai berikut: Untuk menguji H1 dan H2 dilakukan dengan menggunakan alat analisis statistik Mann-Whitney U test karena sampel yang diuji terdiri dari dua kelompok yang saling independen (sampel akuntan pria dan akuntan wanita) dan bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya perbedaan persepsi diantara kelompok sampel. Digunakan juga perhitungan rata-rata (mean) dari persepsi responden untuk masing-masing pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui persepsi mana yang lebih baik diantara kelompok sampel yang diuji.

 

HASIL & PEMBAHASAN

Data Penelitian

Kuesioner disampaikan kepada staf pengajar pada perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri (PTN| maupun perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di wilayah Kota Semarang, Akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) yang telah memiliki pengalaman mengaudit dua tahun, Akuntan yang bekerja di badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Semarang yang telah memiliki pengalaman mengaudit diatas dua tahun dan Akuntan yang bekerja diperusahaan yang telah memiliki pengalaman bekerja diatas dua tahun di wilayah Kota Semarang.

Rincian penyampaian dan pengembalian kuesioner menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner keseluruhan (69,23%) dan tingkat pengembalian kuesioner yang dapat digunakan (46,15%).

 

Uji Kualitas Data

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung cronbach’s alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan andal (reliable) apabila memiliki cronbach’s alpha lebih dari 0,60 (Nunnaly, 1978 dalam andal (reliable) apabila memiliki cronbach’s alpha lebih dari 0,60 (Nunnaly, 1978 dalam Ghozali, 2005). Sedangkan pada pengujian validitas dengan uji homogenitas data dengan melakukan uji korelasional antara skor masing-masing butir dengan skor total (Pearson Correlation) harus menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan pada level 0,01sampai dengan 0,05. Hasil pengujian reliabilitas dan validitas data dirangkum dalam tabel 5.4 berikut:

Slide1

Sumber: Data primer diolah, 2007

 

Tabel 2 menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi yang cukup baik. Pada uji konsistensi internal koefisien Cronbach’s Alpha menunjukkan tidak ada koefisien yang kurang dari nilai batas minimal 0,60 (Hair et al. 1998). Sedangkan pada pengujian validitas dengan uji homogenitas data dengan uji korelasional antara skor masing-masing item dengan skor total (Pearson Correlations) menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan pada tingkat 0,01.

Sebelum data yang diperoleh diolah untuk dianalisis lebih lanjut, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Dari tampilan uji K-S, nilai signifikansi masing-masing variabel diatas 0.05, artinya masing-masing variabel terdistribusi secara normal. Hasil uji lebih lanjut untuk persepsi terhadap etika bisnis dan etika profesi disajikan dalam tabel 3.

 Slide2

Berdasar hasil pengujian nomalitas pada tampilan tabel 3. diatas, nilai probabilitas untuk kedua variabel, yaitu variabel etika bisnis dan etika profesi masing-masing sebesar 0,753 dan 0,090. Nilai probabilitas tersebut diatas 0,050, hal ini berarti bahwa data variabel etika bisnis dan etika profesi terdistribusi secara normal.

Slide3

Uji Hipotesis I

Uji beda dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya asumsi kesamaan varians tiap variabel. Hasil Levene’s Test for Equality of Variances menunjukkan nilai F variabel Etika Bisnis sebesar 1,720 (sig.0,200) seperti yang tercantum dalam tabel 4 diatas. Signifikansi nilai F untuk variabel Etika Bisnis lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan yang berarti terdapat kesamaan varians tiap variabel.

Hasil uji beda dengan sampel secara independen terlihat pada tabel 5.6. Nilai t untuk tiap variabel pada signifikansi 5 % adalah etika bisnis 1,436 (0,162). Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata variabel etika bisnis tidak berbeda secara signifikan antara persepsi akuntan dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan terhadap etika bisnis.

Untuk mengkorfirmasi analisis data, dapat dilakukan dengan melakukan pengujian Mann-Whitney U test. Hasil perhitungan hipotesis I menunjukkan bahwa dilihat secara keseluruhan angka yang terdapat pada kolom asymp.sig adalah 0,158 (diatas 0,05) yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan pria dan persepsi akuntan wanita terhadap etika bisnis seperti yang terdapat pada tabel 4 Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murtanto dan Marini (2003) serta Ludigdo (1999) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika bisnis. Hasil penelitian dari Martadi dan Suranta (2006) juga menyimpulkan bahwa untuk masing-masing kelompok responden baik itu akuntan, mahasiswa, karyawan bagian akuntansi tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap etika bisnis jika dipandang dari segi gender. Lebih jauh, Jamilah, Fanani dan Chandrarin (2007) menunjukkan pada hasil penelitiannya bahwa gender tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan.

 

Uji Hipotesis Penelitian II

Hasil Levene’s Test for Equality of Variances menunjukkan nilai F variabel Etika Profesi sebesar 0,522 (sig.0,4760) bisa dilihat di tabel 4. Signifikansi nilai F untuk variabel Etika Profesi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan yang berarti terdapat kesamaan varians tiap variabel.

Untuk mengkorfirmasi analisis data, dapat dilakukan dengan melakukan pengujian Mann-Whitney U test pada tabel 4. Hasil perhitungan hipotesis II menunjukkan bahwa dilihat secara keseluruhan angka yang terdapat pada kolom asymp.sig adalah 0,146 (diatas 0,05) yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan pria dan persepsi akuntan wanita terhadap etika profesi.

Hasil ini mendukung penelitian Martadi dan Suranta (2006) yang menyimpulkan bahwa untuk kelompok responden akuntan dan mahasiswa, tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap etika profesi jika dipandang dari segi gender. Selain itu Nugrahaningsih (2005) juga menemukan hasil yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi etika profesi yang signifikan antara auditor pria dan auditor wanita. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Murtanto dan Marini (2003) serta Ludigdo (1999). Meskipun wanita lebih etis daripada pria dalam memberikan persepsi terhadap situasi etika profesi (Reiss dan Mitra, 1998 dalam Nugrahaningsih, 2005), namun hal itu tidak mempunyai pengaruh kognitif dalam pemberian opini mengenai perilaku etis.

Temuan riset ini menunjukkan bahwa di antara responden laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan dalam hal persepsi terhadap etika, baik etika bisnis maupun etika profesi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa temuan riset ini lebih mendukung pendekatan structural. Berbeda dengan pendekatan sosialisasi gender yang menyatakan bahwa perempuan cenderung tidak mau melakukan pekerjaan yang membahayakan pihak lain dan lebih cenderung menunjukkan perasaan yang kuat sehubungan masalah-masalah etis dibanding laki-laki, pendekatan struktural lebih menekankan bahwa individu akan bereaksi yang serupa terhadap permasalahan etika, tidak bergantung pada masalah gender (Betz et al, 1989 dalam Muthmainah, 2006).

Pendekatan struktural menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh sosialisasi sebelumnya dan persyaratan peran lainnya. Sosialisasi sebelumnya dikuasai/dibentuk oleh penghargaan (reward) dan cost sehubungan peran jabatan. Karena pekerjaan membentuk perilaku melalui struktur reward, laki-laki dan perempuan akan memberi respon yang sama pada lingkungan jabatan yang sama. Jadi pendekatan struktural memprediksikan bahwa laki-laki dan perempuan yang mendapat pelatihan dan jabatan yang sama akan memberikan persepsi etika yang sama pula. Intinya bahwa pendekatan struktural menyatakan tidak ada perbedaan signifikan dalam perilaku etis antara perempuan dan laki-laki.

Kemampuan seseorang untuk memberikan persepsi tentang perilaku tidak etis biasanya dihubungkan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan (misalnya lingkungan tempat bekerja, kultur, situasi) dan faktor lainnya yang berkaitan dengan individu itu sendiri (misalnya pengaruh keluarga, nilai-nilai religius, pengalaman, karakteristik demografis). Ada sedikit keraguan pada pernyataan bahwa atribut individual berhubungan dengan alasan moral dan kode etik, namun ada keyakinan bahwa faktor-faktor individual menjadi determinan yang powerful pada standar etika personal (Bommer et al., 1987; Trevino, 1986).

 

 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji Independent-Samples T Test dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria dengan akuntan wanita terhadap etika bisnis. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (sign 0,162). Tetapi terdapat kecenderungan bahwa akuntan wanita mempunyai persepsi terhadap etika bisnis cenderung lebih baik dibanding dengan akuntan pria. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ludigdo (1999) serta Murtanto dan Marini (2003) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika bisnis.

Berdasarkan hasil uji Independent-Samples T Test dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria dengan akuntan wanita terhadap etika profesi (sign 0,202). Tetapi terdapat kecenderungan bahwa akuntan wanita mempunyai persepsi terhadap etika profesi cenderung lebih baik dibanding dengan akuntan pria. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Martadi dan Suranta (2006) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika profesi.

 

Sumber jurnal : http://www.unissula.ac.id/images/jurnal/fe/no1/poniman.pdf

perkenalan diri dan Translate (Tugas Bu Chintia Handayani)

INTRODUCE

Hello, everybody. Allow me to introduce myself. My complete name is Daniel Anugrah Wibowo. Please call me Daniel. I was born in Bogor, December 1st 1992. Now, I’m twenty years old. I live at Jl. Merdeka Depok Timur Rt 01/06 Depok. You may step by one day because I’m happy if my friends come over and hang out together in my house and do such a great activity. My hobby is watching reading books. One of my favourite book is “Jerome Become Genius. It is such an amazing Book and I give inspiration.

I also like listening Watching movie. I especially like kungfu and comedy movie.I like Ip-Man 1 and 2,Kungfu Hustle,and Jackie chan movie.I have two favorite actor they are Jackie Chan and Stephen Chow, why I like Jackie chan ? because jackie chan have high technique when he fight in the movie and he never use standman when he play movie, and why I like Stephen Chow too because he is so funny, I always laugh when he play movie although I have watching before. Fried rice is my favourite food and Juice melon.

I have one brother, he name is Ricky. I am the youngest child in my happy family. My mother is a house wife. I am a friendly person, so I hope we can make a fancy friendship here. Well, that’s the end of my self introduction. Thank you for your attention. Good day and have a nice day.
TRANSLATE

Ayah, 2 anaknya dewasa ditangkap di Texas perampokan Bank

Dengan Staf Kawat CNN 18 November, 2012

Keluarga yang merampas bank bersama-sama tetap bersama-sama.Itulah Texas tenggara berwenang menyatakan tentang seorang ayah, anak laki-laki dan anak perempuannya, mengikat mereka menjadi sepasang perampokan bank di negara itu dan mungkin lima orang lainnya di Oregon asli mereka.

Sekarang, seminggu setelah perampokan terjadi, ketiga tersangka berada di Penjara Bend Fort County.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan hari Jumat, Kantor Fort Bend County, Texas, Sheriff mengidentifikasi ketiganya sebagai 50-tahun Ronald Scott Catt, 20 tahun putranya Hayden Scott Catt dan 18-tahun putrinya Abigail “Abby “Catt.

KEADILAAN

 

Italia paling memiliki perampokan bank di Eropa, studi menemukan

Dengan Staf Kawat CNN 1 juli 2010

Roma, Italia (CNN) – Italia memiliki tingkat tertinggi perampokan bank di Eropa, sebuah penelitian di Italia pekan ini.

Dari 4.150 perampokan bank yang dilaporkan di Eropa pada tahun 2009, 1.744 – atau 42 persen – yang dilakukan di Italia, menurut penelitian, yang dilakukan oleh pengawas bank yang Osservatorio Italia dan serikat pekerja, CISL.

Kota-kota Italia Utara, termasuk Milan dan Turin, melihat jumlah tertinggi dari perampokan bank, kata studi, yang dirilis Rabu.

Salah satu alasan Italia melihat perampokan begitu banyak likuiditas kas yang tinggi, katanya.

POLITIK.

Tiga perampokan bank untuk Iowa kota selama Bush, Kerry Berkunjung

6 Agustus 2004

Tiga bank di kota ini dirampok Rabu sementara Presiden Bush dan Partai Demokrat John Kerry penantang host kampanye terbuka saingannya, kata polisi.

Davenport Polisi Letnan Don Gano mengatakan ketiga perampokan bersenjata tampaknya telah “terkoordinasi” bertepatan dengan kunjungan kampanye. Bush dan Kerry mengadakan acara tiga blok terpisah.

Satu orang telah ditangkap sehubungan dengan salah satu holdups, dan peneliti berusaha untuk menentukan apakah perampokan lainnya yang terhubung. Tapi Gano mengatakan saksi perampokan lain memberikan deskripsi yang berbeda dari para pelaku.

Obligasi dan Sukuk

Pengertian

Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan  yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya  kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi tersebut seperti misalnya identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap diatas 10 tahun. Misalnya saja pada Obligasi pemerintah  Amerika  yang disebut“U.S. Treasury securities” diterbitkan untuk masa jatuh tempo 10 tahun atau lebih. Surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun disebut “surat utang” dan utang dibawah 1 tahun disebut “Surat Perbendaharaan. Di Indonesia, Surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun yang diterbitkan oleh pemerintah yang disebut dengan Surat Utang Negara  (SUN) dan utang dibawah 1 tahun yang diterbitkan pemerintah disebut Surat Perbendaharan Negara (SPN)

Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-instrumen yang punya komponen bunga (interest-bearing instruments) ini keluar dari daftar investasi halal. Karena itu, dimunculkan alternatif yang dinamakan obligasi syariah. Sebenarnya obligasi yang tidak dibenarkan itu adalah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar bunga (sistem riba).

Di dalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal dengan istilah sukuk. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, “Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syari’ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.

Untuk menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan harus dipenuhi, yakni aktivitas utama (core business) yang halal, dan tidak bertentangan dengan substansi fatwa DSN.

 

Ketentuan Obligasi Syariah

Ketentuan Umum:

  • Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga;
  • Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah
  • Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Ketentuan Khusus

  • Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain:

1. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh

2. Musyarakah

3. Murabahah

4. Salam

5. Istishna

6. Ijarah

  • Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memper-hatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
  • Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudha-rabah (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non halal;
  • Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan;
  • Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.

 

Obligasi Syariah

Melalui fatwanya, DSN sebenarnya mengkategorikan tiga jenis pemberian keuntungan kepada investor pemegang Obligasi Syariah. Yaitu, pertama adalah berupa bagi hasil kepada pemegang Obligasi Mudharabah atau Musyarakah.Kedua, keuntungan berupa margin bagi pemegang Obligasi Murabahah, Salam atau Istishna. Dan ketiga, berupa fee (sewa) dari aset yang disewakan untuk pemegang Obligasi dengan akad Ijarah. Pada prinsipnya, semua Obligasi Syariah adalah surat berharga bukti investasi jangka panjang yang berdasarakan prinsip syariah Islam. Namun yang membedakan adalah akad dan transaksinya.

Adapun transaksi sukuk yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Obligasi Mudharabah

Dimana obligasi mudharabah memakai akad bagi hasil pada saat pendapatan emiten telah di ketahui dengan jelas. Penerapan mudharabah dalam obligasi cukup sederhana. Emiten bertindak selaku mudharib (pegelola dana) dan investor bertindak selaku shahibul mal, alias pemilik modal. Keuntungan yang diperoleh investor merupakan bagian proporsional keuntungan dari pengelolaan dana oleh investor. Menyikapi adanya indikasi bahwa terdapat kontradiksi antara mudharabah dan obligasi dalam definisi, serta masih adanya anggapan bahwa obligasi syariah mudharabah sejatinya tetaplah sebagai surat hutang, lebih lanjut, Hakim mengatakan bahwa transaksi mudharabah dalam konteks obligasi syariah mudaharabah ini adalah transaksi investment, bukan hutang piutang. Karena investment merupakan milik pemilik modal, maka ia dapat menjualnya kepada pihak lain. Prinsip inilah yang mendasari dibolehkan adanya secondary market bagi obligasi mudharabah.

Contoh:

Sebagai contoh Berlian Laju Tanker telah menerbitkan Obligasi Mudharabah senilai Rp 100 miliar. Dananya digunakan untuk membeli kapal tanker (66%) dengan tambahan modal kerja perusahaan (34%). Obligasi berjangka waktu 5 tahun yang dicatakan di BES ini memperoleh keuntungan dari bagi hasil berdasarkan pendapatan perseroan dari pengoperasian kapal tanker MT Gardini atau kapal lain yang beroperasi untuk melayani Pertamina, sehingga return-nya berubah setiap tahun sesuai pendapatan.

2. Obligasi Ijarah

Dimana obligasi ijarah memakai akad sewa menyewa sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan

Contoh:

Penerapan akad Ijarah secara praktis dapat kita lihat pada Matahari Departemen Store. Perusahaan ritel ini mengeluarkan Obligasi Ijarah senilai Rp 100 miliar. Dananya digunakan untuk menyewa ruangan usaha dengan akad wakalah, dimana Matahari bertindak sebagai wakil untuk melaksanakan ijarah atas ruangan usaha dari pemiliknya (pemegang obligasi/investor). Ruang usaha yang disewa adalah Cilandak Town Square di Jakarta. Ruang usaha tersebut dimanfaatkan Matahari sesuai dengan akad wakalah, dimana atas manfaat tersebut Matahari melakukan pembayaran sewa (fee ijarah) dan dana obligasi. Fee ijarah dibayarkan setiap tiga bulan, sedangkan dana obligasi dibayarkan pada saat pelunasan obligasi. Jangka waktu obligasi tersebut selama lima tahun.

 

 

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Sukuk

http://3kh4.wordpress.com/2008/05/06/obligasi-syariah/

 

TIGA PROBLEMA HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DI ERA GLOBALISASI EKONOMI

Jurnal Review

DR. RIDWAN KHAIRANDY, SH, MH

 

TIGA PROBLEMA HUKUM DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL DI ERA GLOBALISASI EKONOMI

 

Abstrak

There are three legal problems in relation to activities of international business transaction namely jurisdiction or competency of a certain court, choice of law, and implementation of the verdict of foreign court. The three problems may be caused by legal system differences amongst businesses country in addtition to certain political reasons of developed country to insist on developing country in acceptance of their main arrangements and rules of trading for their benefit.

            This trend of international transaction seems to provoke an emerging thought that views trading liberalization as a neo-imperialism in its new format upon developing country. Dilemma of developing country is in one hand when they fight to globalization stream it means that they will be alienated or isolated, in other hand when they follow the globalization stream it means that they accept risk of asymmetry in trading causingof economy disaster for developing country. The catastrophe face by developing country is caused by legal, political, and economy infrastructures are unready yet to deal with globalization.

Ada tiga problema hukum terkait dengan kegiatan transaksi perdagangan internasional yaitu masalah kompetensi lembaga hukum yang berwenang atau yurisdiksi, masalah hukum mana yang akan dipilih, dan masalah implementasi atau pelaksanaan putusan pengadilan asing. Ketiga masalah tersebut bisa terjadi akibat adanya perbedaan sistem hukum dari negara para pelaku bisnis disamping juga alasan-alasan politik tertentu dari negara-negara maju untuk memaksa negara-negara berkembang menerima begitu saja aturan-aturan main dalam transaksi bisnis internasional yang menguntungkan mereka.

Kecenderungan inilah tampaknya yang mendorong munculnya penilaian bahwa liberalisasi perdagangan tidak lebih merupakan bentuk penjajahan baru negara-negara maju atas negara-negara berkembang. Dilema bagi negara berkembang ialah jika melawan arus globalisasi perdagangan risikonya adalah terasing atau terkucilkan, sedangkan juga mengikuti arus globalisasi berarti menghadapi masalah ketimpangan perdagangan yang akan menciptakan malapetaka ekonomi bagi negara-negara berkembang. Malapetaka terjadi karena negara berkembang secara infrastruktur hukum, politis dan ekonomis sangat tidak siap menghadapi globalisasi.

 

A. Pendahuluan

            Transaksi bisnis internasional pada dasarnya adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan komersial yang melintas batas negara yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang berasal dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Adanya perbedaan sistem hukum tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan individu atau juga perbedaan kebangsaan perusahaan atau badan hukum yang melakukan transaksi tersebut. Transaksi bisnis ini merupakan bagian dari hukum perdata internasional (private international law). Ada tiga problema hukum yang harus dicermati dan diantisipasi baik oleh pelaku bisnis internasional sendiri, notaris, maupun para penegak hukum seperti pengacara dan hakim. Tiga persoalan pokok tersebut adalah:1

  1. Lembaga mana yang memiliki kewenangan (kompetensi atau yurisdiksi) jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang mengadakan transaksi;
  2. Hukum yang diberlakukan terhadap transaksi bisnis internasional; dan
  3. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

 

B. Yurisdiksi Pengadilan dan Arbitrase

Yurisdiksi pengadilan di dalam HPI merupakan kekuasaan dan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan menentukan suatu permasalahan yang dimintakan kepadanya untuk diputuskan dalam setiap kasus yang melibatkan paling tidak satu elemen hukum asing yang relevan.

Untuk menjalankan yurisdiksi yang diakui secara internasional, pengadilan suatu negara (propinsi atau negara bagian dalam sistem hukum negara federal) harus mempunyai kaitan tertentu dengan para pihak atau harta kekayaan yang dipersengketakan.

Di dalam sistem common law, terdapat beberapa kategori yurisdiksi pengadilan. Jika suatu gugatan berkaitan dengan hak-hak atau kepentingan-kepentingan semua orang mengenai suatu hal atau benda, pengadilan dapat secara langsung menjalankan kekuasaannya terhadap suatu hal atau benda tersebut meskipun pengadilan mungkin tidak mempunyai yurisdiksi terhadap orang-orang yang dan kepentingannya tersebut terpengaruh. Yurisdiksi pengadilan semacam ini disebut yurisdiksi in rem.2 Tujuan utama gugatan dalam in rem adalah memenangkan gugatan mengenai res (benda).3 Yurisdiksi pengadilan didasarkan pada lokasi atau tempat objek yang terletak di dalam wilayah yang akan diberlakukan yurisdiksi.4

Jika gugatan dimaksudkan untuk meminta tanggung jawab seseorang atau membebankan kewajiban terhadap seseorang, pengadilan memberlakukan yurisdiksi in personam dan gugatan tersebut merupakan gugatan in personam.5

Di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dewasa ini di Indonesia yang pengaturannya terdapat Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) tidak terdapat ketentuan khusus mengenai kompetensi pengadilan (yurisdiksi) pengadilan Indonesia dalam mengadili perkara-perkara perdata yang mengandung elemen asing.

Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, tuntutan atau gugatan perdata diajukan kepada pengadilan negeri di tempat terguggat bertempat tinggal (woonplaats) atau jika tidak diketahui tempat tingalnya, tempat sebenarnya ia berada (werkelijk verbliff).

Kemudian jika tergugat lebih dari satu orang dan mereka tidak tinggal dalam satu wilayah suatu pengadilan negeri, menurut pasal 118 HIR, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat salah seorang bertempat tinggal.

Menurut Sudargo Gautama, ketentuan penting yang ada hubungannya dengan perkara yang bersifat HPI terdapat dalam pasal 118 ayat (3) HIR.6 Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan juga tempat tinggal sebenarnya tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat penggugat (forum actoris). Kemudian apabila gugatan tersebut berkaitan dengan benda tidak bergerak (benda tetap), gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di mana benda tetap itu terletak (forum rei sitae).

Di dalam Pasal 118 ayat (4) terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa jika terdapat pilihan domisili, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang telah dipilih tersebut.

Di dalam yurisprudensi Indonesia sering ditemukan perkara-perkara dimana tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, sehingga prosedur khusus telah dilakukan.7

Berkenaan dengan hal ini bisa dikaji ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 sub 8 Reglement op de Burgerlijk Rechtsverordering (RV)8 mengenai Dagvaarding yang harus disampaikan kepada pihak tergugat yang bertempat tinggal di luar Indonesia sepanjang mereka tidak mempunyai tempat kediaman yang dikenal di Indonesia. Tuntutan diserahkan kepada pejabat kejaksaan kepada tempat pengadilan dimana seharusnya perkara diajukan. Pejabat ini membubuhkan kata-kata geizen dan menandatanganinya serta menyerahkan salinan ekspolit untuk yang bersangkutan kepada pemerintah Indonesia untuk dikirim.9

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa prinsip penyampaian gugatan harus dilakukan di tempat tinggal pihak tergugat. Kewenangan mengadili pertama-tama didasarkan pada asas the basis of presence, yakni pada umumnya yurisdiksi suatu negara diakui meliputi secara teritorial atas semua orang dan benda yang berada dalam batas-batas wilayah negaranya. Pengecualiannya adalah berkaitan dengan imunitas negara berdaulat dan staf diplomatik.10

Selain itu, principle of effectiveness juga memegang peranan penting, disamping pertimbangan-pertimbangan untuk memberi perlindungan sewajarnya terhadap semua orang yang mencari keadilan. Prinsip efektifitas berarti, bahwa pada umumnya hakim hanya akan memberi putusan yang pada hakikatnya akan dapat dilaksanakan kelak. Tentunya yang paling terjamin apabila gugatan diajukan dihadapan pengadilan dimana pihak tergugat (dan benda-bendanya) berada.11

Masing-masing negara memiliki hukum acara. Hukum acara ini terkadang memiliki persamaan, tetapi terkadang juga memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan ini banyak dipengaruhi tradisi hukum yang diikuti kondisi masyarakat dan sejarah hukum negara yang bersangkutan.

Untuk mengantisipasi berbagai kesulitan yang mungkin timbul di kemudian hari, sejak awal permasalahan ini diselesaikan dengan merumuskan klausul pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) atau pilihan forum (choice of forum) di dalam kontrak bisnis yang bersangkutan. Pilihan yurisdiksi ini bermakna bahwa, para pihak di dalam kontrak sepakat memilih forum atau lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak.

Pilihan yirusdiksi ini dapat mengacu kepada pengadilan di salah satu negara dari para pihak yang mengadakan transaksi. Pilihan yurisdiksi ini juga dapat merujuk kepada satu lembaga arbitrase di negara tertentu yang dilaksanakan di negara tertentu.

Pada umumnya para pihak dianggap mempunyai kebebasan untuk memilih forum. Mereka bisa menyimpang dari kompetensi relatif dengan memilih hakin lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk menjadikan suatu peradilan menjadi tidak berwenang bilamana menurutkaidah-kaidah hukum intern negara yang bersangkutan hakim tidak berwenang adanya. Misalnya untuk Nederland tidak dapat dipilih hakim jika menurut hukum Belanda sama sekali tidak ada hakim Belanda yang relatif berwenang mengadili perkara itu.12

Menurut Convention on the Choice of Court 1965, pilihan forum tidak berlaku bagi status atau kewenangan orang atau badan hukum keluarga, termasuk kewajiban atau hak-hak pribadi atau finansial antara orang tua dan atau antara suami dan istri; (1) permasalahan alimentasi yang tidak termasuk dalam butir 1; (2) warisan; (3) kepailitan; dan (4) hak-hak atas benda tidak bergerak.13

Salah satu pilihan yurisdiksi tersebut dapat dilihat dalam klausula pilihan yurisdiksi yang terdapat dalam salah satu perjanjian kerjasama usaha patungan (joint venture agrement): Disputes. All disputes, controversies or differences which may arise between the parties out of or in relation to or in connection with this agreement, or the breach there of shall be settled by arbitration in Paris, France, in accordance with the rules of conciliation and arbritation of the international chamber of commerce at Paris.

Pengadilan atau arbitrase sebelum memeriksa atau mengadili perkara yang diajukan kepadanya itu terlebih dahulu harus meneliti apakah ia berwenang mengadili perkara tersebut. Salah satu cara untuk menentukan berwenang atau tidaknya ia mengadili perkara yang bersangkutan adalah dengan meneliti klausul pilihan yurisdiksi yang terdapat dalam kontrak yang bersangkutan.

Bilamana hakim yang mengadili suatu perkara yang mengandung elemen asing menemui adanya pilihan forum yang menunjuk kepada badan peradilan lain atau menunjuk kepada badan arbitrase lain, tetapi berlainan kompetensi relatifnya, maka hakim yang bersangkutan harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili peradilan tersebut. Misalnya dalam sebuah kontrak ekspor-impor antara pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat di Indonesia, para pihak memilih yurisdiksi District of Court di New York. Jika terjadi sengekta antara pihak-pihak, kemudian pengusaha Indonesia itu mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka seharusnya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Demikian juga apabila di dalam kontrak itu para pihak ternyata memilih forum arbitrase di luar negeri atau di Indonesia14, maka perkaranya tidak dapat diajukan kepada pengadilan negeri. Hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

Di dalam praktik, walau sudah ada pilihan yurisdiksi yang merujuk kepada suatu lembaga arbitrase dan dilaksanakan di luar negeri seperti Singapura atau Paris, seringkali partner atau mitra Indonesia berusaha untuk tidak patuh kepada isi kontrak yang bersangkutan. Mitra atau pengusaha Indonesia seringkali membawa perselisihan yang mereka hadapi ke pengadilan negeri di Indonesia, kendati telah ada pilihan forum. Biasanya pihak pengusaha asing mengajukan eksepsi, yang isinya menyatakan bahwa pengadilan negeri yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan karena telah ada pilihan forum yang merujuk kepada arbitrase tertentu dan dilaksanakan di luar negeri.

Atas eksepsi tersebut, putusan pengadilan negeri menunjukkan keragaman. Ada yang menerima eksepsi tersebut, tetapi juga ada yang menolak eksepsi tersebut. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, maka hakim melanjutkan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Praktik di Mahkamah Agung menunjukkan hal yang berbeda. Mahkamah Agung konsistensi menghormati pilihan yurisdiksi yang telah ditentukan para pihak.

Pilihan yurisdiksi arbitrase seperti tersebut di atas telah diakui dan diatur dalam konvensi New York tahun 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri (Convention on the Recognition and Enfocement of Foreign Arbitral Awards). Konvensi tersebut telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 34 Tahun 1981.

Oleh karena itu, badan-badan peradilan di Indonesia seperti juga negara lainnya yang terikat pada konvensi tersebut harus pula menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu sengketa dimana para pihak telah menentukan arbitrase sebagai pilihan yurisdiksi mereka.15 Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terkait di dalam perjanjian arbitrase.

Di dalam kontrak-kontrak dagang internasional, terdapat kecenderungan para pihak untuk memilih arbitrase sebagai pilihan yurisdiksi. Pilihan tersebut antara lain didasarkan pada keunggulan atau keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, antara lain berkenaan dengan:16

  1. Kebebasan, kepercayaan dan keamanan

Arbitrase pada umumnya dipilih pengusaha, pedagang atau investor karena memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. Selain itu, secara relatif memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan kepastian sehubungan dengan sistem hukun yang berbeda, juga terhadap kemungkinan putusan hakim yang berat sebelah melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat dalam suatu perkara.

  1. Keahlian arbiter (expertise)

Para pihak seringkali memilih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai permasalahan yang dipersengketakan dibanding dengan menyerahkan kepada pengadilan. Mereka dapat mengangkat atau menunjuk arbiter atau suat panel arbitrase yang memiliki keahlian terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan. Hal tersebut tidak dapat dijamin dalam sistem badan peradilan umum.

  1. Cepat dan hemat biaya

Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase seringkali lebih cepat, tidak terlalu formal, dan lebih murah daripada proses litigasi di pengadilan. Putusan arbitrase biasanya ditetapkan bersifat final dan tidak dapat banding.17

  1. Bersifat rahasia

Oleh karena arbitrase berlangsung dalam lingkungan yang bersifat privat dan bukan bersifat umum, maka arbitrase juga bersifat privat dan tertutup. Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan para pihak akibat penyingkapan informasi kepada umum. Selain itu, hal ini juga dapat melindungi mereka dari publisitas yang merugikan dan akibat-akibat, seperti kehilangan reputasi, bisnis dan pemicu bagi tuntutan-tuntutan lainnya, yang dalam proses ajudikasi publik dapat mengakibatkan pemeriksaan sengketa secara terbuka.

  1. Bersifat non precedent

Di dalam sistem hukum yang prinsip preseden (precedent) mempunyai pengaruh penting dalam pengambilan keputusan mengakibatkan keputusan arbitrase pada umumnya tidak memiliki nilai atau sifat preseden. Para pihak khawatir akan menciptakan preseden yang merugikan, yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingannya di masa mendatang. Karena itu, untuk perkara yang serupa mungkin saja dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda sebab arbitrase tidak akan memberikan preseden.

  1. Kepekaan arbitrator

Walaupun para hakim dan arbiter menetapkan ketentuan hukum untuk membantu penyelesaian perkara yang mereka hadapi, dalam hal-hal yang relevan, arbiter akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas, dan praktek dagang para pihak. Sebaliknya, pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat publik, seringkali memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat untuk lebih menonjolkan nilai-nilai masyarakat. Akibatnya, dalam penyelesaian sengketa privat, pertimbangan hakim lebih mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan privat atau pribadi dinomorduakan. Arbiter pada umumnya menerapkan pola nilai-nilai sebaliknya.

Di dalam praktik, pengusaha asing selain cenderung memilih hukum negaranya sendiri (pilihan hukum) juga lebih menyukai pilihan forum arbitrase di luar negeri. Pilihan hukum asing dan pilihan forum arbitrase di luar negeri yang demikian itu dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa hukum dan pengadilan di negeri berkembang kurang memberikan rasa aman bagi mereka. Pengusaha asing seringkali khawatir terhadap hukum dan hakim negara berkembang. Bagi mereka hukum negara berkembang sukar untuk diketahui. Ibarat orang harus melompat di dalam kegelapan sprong in het duister atau masuk dalam rimba raya dengan hutan belukar hingga tidak tahu jalan keluarnya.18 Mereka takut akan hukum yang tidak diketahui tersebut. Juga ada ketakutan atau keraguan pengadilan atau hakim yang melaksanakan hukum yang kurang diketahui oleh mereka.

 

C. Hukum yang Berlaku dan Kontrak Bisnis Internasional

            Mengingat transaksi atau kontrak bisnis mengandung elemen-elemen asing, maka dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan, hukum manakah yang berlaku (applicable law) atas perjanjian atau kontrak tersebut?

Pada prinsipnya hukum yang berlaku di dalam kontrak yang mengandung unsur HPI tersebut adalah hukum yang dikipik seniri oleh para pihak (pilihan hukum). Jika pilihan hukum tersebut tidak ditemukan dalam kontrak yang bersangkutan, dapat digunakan bantuan titik-titik taut sekunder lainnya.

Sesuai dengan asas kebebeasan berkontrak, para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk untuk menentukan pilihan hukum.19 Kemudian apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tadi berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dalam suatu kontrak.20

Pilihan hukum merupakan masalah sentral dalam HPI berbagai sistem hukum. Ia telah diterima, baik di kalangan akademisi maupun praktik pengadilan. Yansen Derwanto Latif menyatakan bahwa pilihan hukum dihormati dengan beberapa alasan:21

Pertama, pilihan hukum sebagaimana maksud para pihak dianggap sangat memuaskan oleh mereka yang menganggap kebebasan akhir individu adalah dasar murni dari hukum. Prinsip ini berlaku di banyak negara. Hal ini merupakan fakta yang menarik, karena hal itu terjadi tanpa ada perjanjian antara pengadilan di berbagai negara.

            Kedua, pilihan hukum dalam kontrak internasional memberikan kepastian, yakni memungkinkan para pihak dengan mudah menentukan hukum yang mengatur kontrak tersebut.

Ketiga, akan memberikan efesiensi, manfaat, dan keuntungan. Pilihan hukum para dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi. Alasan tersebut memberikan keuntungan untuk menghindari hukum memaksa yang tidak efisien, meningkatkan persaingan hukum, dan mengurangi ketidakpastian tentang hukum yang dipergunakan. Pemuatan pilihan hukum dalam hukum kontrak adalah hanya satu cara dari pengurangan biaya. Suatu alternatif mungkin adalah suat peraturan bersifat memaksa yang relatif sederhana, seperti menentukan hukum tempat kontrak dibuat. Hal ini akan menghemat para pihak dari biaya penentuan hukum yang berlaku, jga tidak terdapat klausul pilihan hukum.

Keempat, pilihan hukum akan memberikan kepada negara insentif bersaing. Kebebasan para pihak memilih dan menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak yang mereka buat, yang berarti tidak semata-mata hak mereka untuk menggantikan atau memindahkan peraturan yang tidak pasti dalam setiap sistem hukum.

Pilihan hukum para pihak didasarkan pada pertimbangan bahwa pada prinsipnya seluruh sistem hukum nasional adalah sama dan oleh karenanya dapat saling dipindahkan. Dalam kontrak internasional, hukum privat nasional akan diterapkan apabila tidak ada pilihan hukum oleh para pihak atau mungkin dipindahkan oleh para pihak melalui klausul pilihan hukum kepada hukum nasional lainnya.22

Pilihan hukum ini sudah umum. Kini orang sudah tidak meragukan lagi, bahwa para pihak dalam membuat suatu kontrak dapat menentukan sendiri hukum bagi kontrak yang mereka buat itu.23

Pada dasarnya para pihak bebas untuk menentukan pilihan hukum dengan mengingat beberapa pembatasan: (1) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; (2) Pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa.

Pilihan hukum diperkenankan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan tidak berarti tidak ada batasnya. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan ketertiban umu (public policy). Hukum yang memaksa (dwingen recht) juga membatasi kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan hukum. Pembatasan-pembatasan tersebut ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi kehidupan modern, seperti perlindungan konsumen, pencegahan penyalahgunaan wewenang dari penguasa ekonomi serta menjaga iklim persaingan yang adil dalam ekonomi pasar.24

Pilihan hukum harus secara tegas di dalam kontrak yang bersangkutan. Para pihak secara tegas dan jelas menentukan hukum mana yang mereka pilih. Hal tersebut biasanya muncul dalam klausul governing law atau applicable law yang isinya berbunyi:

  1. The validity. Construction and performance of this agreement shall be governed by an interpreted in accordance with the law of Republic Indonesia; atau
  2. This agreement shall be governed by and constructed in all respects in accordance with the law of England.

Keabsahan suatu kontrak didasarkan pada hukum yang dipilih para pihak tersebut. Demikian juga apabila terjadi perselisihan di antara para pihak baik berkenaan dengan penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian, hakim, atau arbiter yang mengadili perkara tersebut juga harus merujuk kepada hukum yang dipilih para pihak tersebut.

Jika pilihan hukum itu sudah tidak ada, akan timbul sejumlah permasalahan dalam menentkan hukum yang berlaku. Hakim atau arbiter harus menggunakan teori yang lazim dikenal dalam HPI. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut: (1) Lex Loci Contractus; (2) Mail Box Theory dan Theory of Declaration; (30) Lex Loci Solutionis; (4) The proper Law of a Contract; (5) Teori Most Characteristic Connection.

Penentuan teori mana yang dipakai menimbulkan permasalahan tersendiri. Penggunaan titik pertalian atau teori tersebut sangat beragam, bergantung pada titik pertalian mana yang dianut oleh masing-masing kaidah HPI (conflict of law rules) setiap negara. Kaidah HPI Indonesia yang terdapat dalam Pasal 18 AB menentukan, jika tidak ada pilihan hukum, maka hukum yang berlaku merujuk kepada hukum negara tempat dilaksanakannya kontrak.

Untuk menghindari berbagai kesulitan yang mungkin timbul dalam menentukan hukum yang tidak relevan dengan permasalahan yang dihadapi serta untuk menghindari hukum yang tidak dikehendaki, pilihan hukum merupakan cara terbaik untuk menentukan hukum yang berlaku itu.

 

D. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan atau Arbitrase Asing

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pihak asing dalam penentuan klausula pilihan yurisdiksi dan pilihan hukum umumnya lebih menghendaki pengadilan dan hukum negara mereka. Jika tidak, mereka bersedia menggunakan hukum Indonesia, tetapi pilihan yurisdiksinya mengacu kepada pengadilan atau arbitrase asing yang tidak harus mengacu kepada pengadilan atau arbitrase di negara mereka, yang penting tidak diadili di Indonesia.

Misalnya dalam salah satu kontrak bisnis internasional ditentukan klausul sebagai berikut: This contract shall be governed by and interpreted in accordance with the law of New York, United States of America. Kemudian pilihan yurisdiksinya juga mengacu kepada pengadilan di negara bagian New York.

Terhadap keadaan semacam ini, akan menimbulkan persoalan sehubungan dengan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan tersebut jika yang kalah dalam pengadilan adalah pengusaha Indonesia. Padahal, yang bersangkutan jelas berdomisili di Indonesia dan tidak mempunyai harta benda di New York, apakah putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia? Apakah putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mengadilinya lagi di Indonesia dan apakah hakim Indonesia terikap pada putusan hakim asing tersebut.

Istilah pelaksanaan (enforcement) harus dibedakan dengan istilah pengakuan (recognition). Menurut Sudargo Gautama25 pengakuan tidak begitu mendalam akibatnya daripada pelaksanaan. Melaksanakan keputusan meminta lebih banyak, seperti tindakan-tindakan aktif dari instansi tertentu yang berkaitan dengan peradilan dan administrasi, terhadap pengakuan tidak diperlukan atau diharapkan tindakan demikian itu. Oleh karena itu, kiranya mudah dimengerti mengapa orang dapat mudah sampai pada pengakuan keputusan yang diucapkan di luar negeri daripada melaksanakannya.

Sudah sejak lama dianut asas bahwa putusan-putusan badan peradilan suatu negara tidak dapat dilaksanakan di wilayah negara lain. Putusan hakim suatu negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah negaranya saja.26

Di Indonesia berlaku ketentuan bahwa putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia.27 Putusan hakim asing tidak dapat dianggap sama dan sederajat dengan putusan hakim Indonesia sendiri yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Ketentuan tersebut di atas erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan teritorial (principle of territorial sovereignty) dimana berdasar asas ini putusan hakim asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan di wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.28

Pada umumnya putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Dikatakan pada umumnya, karena ada dalam hal tertentu ada putusan hakim yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Pasal 436 R.V. menyebutkan, bahwa kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh pasal 724 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang lain, putusan-putusan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Jadi, putusan hakim asing mengenai perhitungan avarai umum (grosse avaraij) terhadap pemilik kapal atau pemilik kargo yang diangkut oleh kapal yang bersangkutan dan berdomisili di Indonesia, berdasar ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Berlainan dengan keputusan pengadilan, umumnya keputusan arbitrase dapat dilaksanakan di luar negeri. Secara internasional , pengaturan pelaksanaan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing ini diatur dalam Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award), yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Juni 1959.

Konvensi New York Tahun 1958 tersebut telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1981. Keppres ratifikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Peratiran Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Dalam perkembangannya, tata cara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di luar negeri telah diatur dalam undang-undang, yakni UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Rules yang menjadi sumber hukum tata cara pemberian exequatur putusan arbitrase asing terdiri atas Konvensi New York 1958 dan Perma No. 1 Tahun 1990. Rules yang menjadi sumber hukum pelaksanaan eksekusinya sendiri tetap berpedoman pada pasal 436 R.V. dengan menerapkan pasal-pasal tentang tata cara eksekusi yang diatutr dalama Pasal 195-224 HIR.29 Belakangan didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999.

Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990, yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan yang dijatuhkan suatu badan arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.

UU No. 30 Tahun 1999 menggunakan istilah arbitrase internasional. Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau suatu putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.

Di sini yang menjadi ciri putusan arbitrase asing didasarkan pada faktor wilayah atau teritorial. Setiap putusan yang dijatuhkan di luar teritorial Republik Indonesia dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing.30

Ciri putusan arbitrase asing yang didasarkan pada faktor teritorial, tidak menguntungkan syarat perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan tata hukum. Meskipun para pihak yang terlibat dalam putusan adalah orang-orang Indonesia, dan sama-sama warga negara Indonesia, juka putusan-putusannya dijatuhkan di luar negeri, putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing.31

Dalam Pasal 66 UU No. 30Tahun 1999 jo Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 1990 dinyatakan bahwa putusan hanya diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Putusan itu dijatuhkan oleh badan arbitrase atau arbiter perorangan di suatu negara yang dengan negara indonesia ataupun bersama-sama negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pelaksanaannya didasarkan atas timbal balik (respriositas);
  2. Putusan-putusan arbitrase asing tersebut di atas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang;
  3. Putusan-putusan arbitrase asing tersebut di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Di dalam transaksi bisnis internasional selalu terdapat kemungkinan bertemunya dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Tidak mungkin semua sistem hukum tersebut diberlakukan. Di sini sangat diperlukan adanya pilihan hukum. Ketika negosiasi dilakukan, permasalahan pilihan hukum ini harus ditempatkan sebagai prioritas pertama. Pilihan hukum tersebut diikuti dengan pilihan yurisdiksi. Bagi pengusaha Indonesia sebaiknya pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi diarahkan kepada hukum Indonesia dan pengadilan atau arbitrase Indonesia.

 

E. Penutup

Dalam suatu transaksi perdagangan internasional, pilihan hukum menjadi sebuah prioritas utama. Hal ini dilakukan demi melindungi pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak, mencegah terjadinya ketimpangan keadilan bagi salah satu pihak dalam perjanjian apabila terjadi suatu perselisihan diantara mereka. Karena setiap negara memberlakukan sistem hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan tidak mungkin untuk memberlakukan sistem-sistem hukum yang berbeda dalam satu pengadilan.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam perselisihan dalam suatu transaksi perdagangan internasional, arbitrase merupakan pilihan yang menguntungkan yang umum digunakan oleh para pengusaha, pedagang, atau investor karena beberapa hal: (1) Memberikan kebebasan, kepercayaan, dan rasa aman; (2) Arbiter memiliki keahlian terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan; (3) Pengambilan keputusan yang cepat dan hemat biaya; (4) Bersifat rahasia untuk melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan para pihak akibat penyingkapan informasi kepada umum; (5) Arbitrase bersifat non-precedent; (6) Arbiter akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas, dan praktek dagang para pihak.

Kewaspadaan dan kecermatan para pengusaha, pedagang, atau investor sangat dibutuhkan sebelum melakukan sebuah kontrak atau perjanjian dalam suatu transaksi perdagangan internasional demi mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan mereka di masa mendatang.

 

Daftar Pustaka

Freund, O. Khan, General Problem of Private International Law, A.W. Stijhoff, Leyden, 1976.

Gautama, Sudargo, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian II (Buku 8), Alumni, Bandung, 1978.

________, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1958.

________, Arbitrase Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1986.

________, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Binacipta, Bandung, 1987.

Goodpaster, Gary et.al, “Tinjauan terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia”, Dalam Felix O. Seobagjo dan Erman Rajagukguk, eds, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Harahap, M. Yahya, Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.

Khairandy, Ridwan, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Latip, Yansen Derwanto, Pilihan Hukum dan Pilihan forum dalam Kontrak Internasional, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

North, P.M. and J.J Pawcett, Private International Law, Butterworth, London, 1987.

Siegel, David D, Conflict, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1982.

Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

 

Catatan Kaki

  1. P.M. North dan J.J. Pawcett, Private International Law, Butterworth, London, 1987, hlm 7. Lihat juga David D. Siegel, Conflict, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1982, hlm 4.
  2. J.G. Casterl, op.cit., hlm 59.
  3. Ibid.
  4. Ibid.
  5. Ibid., hlm 60.
  6. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian II (Buku 8), Alumni, Bandung, 1978, hlm 210.
  7. Ibid., hlm 211.
  8. Ketentuan ini merupakan reglemen hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa. Kemudian dengan dihapuskannya Raad van Justitie dan Hooggerechtshof, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi. Namun apabila dalam HIR atau Rbg tidak terdapat pengaturan tertentu mengenai hukum acara perdata, misalnya mengenai arbitrase, ketentuan RV dapat dijadikan pedoman.
  9. Sudargo Gautama, op.cit, hlm 211.
  10. Ibid., hlm 213.
  11. Ibid.
  12. Ibid., hlm 233.
  13. Ibid., hlm 234.
  14. Misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Badan Arbitrase Syariah Nasional.
  15. Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1985, hlm 23.
  16. Lebih lanjut lihat Gary Goodpaster et.al, “Tinjauan terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia”, dalam Felix O. Seobagjo dan Erman Rajagukguk, eds, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 19-21.
  17. Di dalam kasus-kasus yang sangat rumit, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase ternyata tidak lebih cepat dari litigasi di pengadilan. Biayanya terkadang juga lebih tinggi pula, karena pihak harus membayar arbitrator yang sudah sangat profesional.
  18. Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1986, hlm 10.
    1. Di dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak mencakup: (1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) kebebasan untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; (3) kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya; (4) kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; (5) kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; (6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend). Lihat Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 47.
    2. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asas konsensualisme. Asas ini mendasarkan perjanjian pada kesepakatan (konsensus) para pihak dalam kontrak. Dengan adanya konsensus tersebut, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat kontrak sebagai mana layaknya undang-undang (pacta sunt servanda). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (cum nexum faciet mancipium que, uti linguaamncuoassit, ita jus esto). Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya kontrak (verbindende kracht van de overeenkomst). Ini bukan saja kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Perhatikah Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 29.
    3. Yansen Derwanto Latip, Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Binacipta, Bandung, 1987, hlm 169.
    4. Ibid.
    5. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Badang Pembinaan Hukum Nasional – Binacipta, Bandung, 1987, hlm 169.
    6. Ibid, hlm 64.
    7. Sudargo Gautama, op.cit. … Buku 8, hlm 278.
    8. Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1985, hlm 281.
    9. Lihat Pasal 436 Reglement op de Rechtsvordering (R.V) walaupun sebenarnya ketentuan R.V sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, namun oleh karena Herzeine Inland Reglement (HIR) yang mengatur hukum acara perdata bagi golongan Bumiputra dan yang sekarang digunakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menyebutkan atau mengatur mengenai putusan asing ini, maka ketentuan R.V. tersebut kiranya dapat dijadikan pedoman.
    10. Sudargo Gautama, op.cit. Hukum… Buku 8, hlm 279.
    11. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm 437.
    12. Ibid., hlm 438.
    13. Ibid.

 

Nama kelompok :

1)      Daniel Anugrah Wibowo

2)      Deden Muhammad

3)      Nur Rachman I.E.W

4)      Peter Burju

5)      Rahman Hidayah

6)      Sulung Panji

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/274083845.pdf

PILIHAN HUKUM PARA PIHAK DALAM SUATU KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

Review jurnal

PILIHAN HUKUM PARA PIHAK DALAM

SUATU KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

( Suatu Tinjauan Terhadap Pembatasnya )

Tjip Ismail

Abstrak

Technological Progress and the communications result economic activity shall no longer circles by State boundary. Phenomenon Regionalism that happened in various world cleft these days, like ASEAN or Uni Europe

bornedly it transactionof so-called by e-commerce. International trade have become backbone for State to become prosperous, secure and prosperous and the strength. Defrayal of International trade by letter L/C or organizable except that by other law system

 

Keyword : Punish, Contract Trade, International

 

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan arus globalisasi, perdagangan internasional merupakan bidang yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuk yang sederhana, yaitu barter, jual-beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan dan sejenisnya) hingga hubungan atau transaksi-transaksi dagang yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi dagang semakin berlangsung cepat.

Batas-batas Negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce. Perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi Negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah terbukti dalam perkembangan dunia1.

Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak lagi terkungkung oleh batas-batas Negara. Fenomena regionalisme yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini, seperti ASEAN atau Uni Eropa. Para pihak sebelum menutup suatu perjanjian dagang, perlu bersikap hati-hati terhadap calon mitra dagang, substansi perjanjian, hak dan kewajiban, resiko, pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa2.

Perdagangan internasional umumnya menggunakan dua atau lebih sistem hukum pemerintahan. Pembeli ataupun penjual mungkin melakukan fungsinya di bawah dua sistem hukum yang berbeda. Perusahaan ekspedisi yang mengangkut barang-barang dan kontrak asuransi kelautan yang menjamin pelayaran dan muatan mungkin diatur oleh sistem hukum yang terpisah. Pembiayaan perdagangan internasional dengan Surat L/C atau kalau tidak dapat diatur oleh sistem hukum yang lain. Ketika timbul perselisihan, para pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan mereka dengan menggunakan peradilan dari yurisdiksi yang dipilih.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik pokok permasalahan yang dapat dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu bagaimanakah choice of law by the parties (party autonomy), dikaitkan dengan pembatasan-pembatasan tertentu dalam suatu kontrak?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui choice of law by the parties (party autonomy), dikaitkan dengan pembatasan-pembatasan tertentu dalam suatu kontrak.

BAB II PILIHAN HUKUM DALAM SUATU KONTRAK DAGANG

A. Istilah dan Prinsip Pilihan Hukum

Pilihan hukum hanya dibenarkan dalam bidang hukum perjanjian. Tidak dapat diadakan pilihan hukum di bidang hukum kekeluargaan misalnya3.

Masalah pilihan hukum yang akan diberlakukan atau diterapkan adalah salah satu masalah yang penting dalam suatu kontrak perdagangan internasional. Istilah-istilah pilihan hukum dalam bahasa lain antara lain adalah: Partij autonomie,autonomie des parties (Perancis), intension of the parties (Inggris) atau (choice of law). Para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan, mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka. Para pihak dapat memilih hukum tertentu4.

Pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam pembuatan suatu kontrak5. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum) yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Pilihan hukum (choice of law) menentukan hukum yang berlaku (governing law), demikian pula, pilihan forum arbitrase (arbitrase clause) menentukan jurisdiksi forum penyelesaian sengketa6.

Peran choice of law di sini adalah hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan untuk:7

−        menentukan keabsahan suatu kontrak dagang,

−        menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak,

−        menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi (pelaksanaan suatu kontrak dagang),

−        menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak.

Hukum yang akan berlaku ini dapat mencakup beberapa macam hukum. Hukum-hukum tersebut adalah: hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa (applicable substantive law atau lex causae) dan hukum yang akan berlaku untuk persidangan (procedural law).

Hukum yang akan berlaku akan sedikit banyak bergantung pada kesepakatan para pihak. Hukum yang akan berlaku tersebut dapat berupa hukum nasional suatu Negara tertentu. Biasanya hukum nasional tersebut ada atau terkait dengan nasionalitas salah satu pihak. Cara pemilihan inilah yang lazim diterapkan dewasa ini. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak sepakat mengenai salah satu hukum nasional tersebut, biasanya kemudian mereka akan berupaya mencari hukum nasional yang relative lebih netral. Alternatif lainnya yang memungkinkan dalam hukum perdagangan internasional adalah menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan dan kelayakan (ex aequo et bono) namun demikian penerapan prinsip ini pun harus berdasarkan pada kesepakatan para pihak8.

Pilihan hukum sekarang ini sudah umum diterima dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional, baik oleh negara-negara barat dengan sistem kapitalisme liberal yang menerima pilihan hukum ini, juga negara-negara sosialis.

B. Macam-macam Pilihan Hukum

Terdapat 4 (empat) macam cara dalam memilih hukum yang akan dipakai dalam hukum perdagangan internasional (HPI) yaitu:

  1. pilihan hukum secara tegas,
  2. pilihan hukum secara diam-diam,
  3. pilihan hukum secara dianggap, dan
  4. pilihan hukum secara hipotesis.

Ad. 1. Pilihan hukum secara tegas

Pilihan hukum secara tegas ini, dapat kita lihat dalam klausula-klausula kontrak joint venture, management contract atau technical assistant contract, di mana para pihak yang mengadakan kontrak secara tegas dan jelas menentukan hukum mana yang mereka pilih. Hal tersebut biasanya muncul dalam klausul goverling law atau applicable law yang isinya berbunyi: “this contract will be governed by the law of the Republic of Indonesia” atau the agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with the law of England.

Sebagai contoh adalah kontrak-kontrak yang dibuat Pertamina mengenai LNG salses contract dari 3 Desember 1973, dalam pasal 12 dinyatakan bahwa: this contract shall be governed by and interpreted in accordance with the law of the State of New York, United States of America”. Pilihan hukumnya adalah Negara bagian New York, merupakan hal yang tepat karena Amerika Serikat tidak mengenal hukum perdata untuk Negara Federasi Amerika Serikatnya, tetapi tiap-tiap Negara bagian mempunyai hukum perdatanya sendiri yang masing-masing berbeda.

Jadi di dalam pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas, pilihan hukum dinyatakan dengan kata-kata yang menyatakan pilihan hukum tertentu dalam kontrak tersebut. Bilamana hakim dalam menentukan hukum mana yang harus berlaku dalam kontrak tersebut, hakim akan menggunakan pilihan hukum sebagai titik taut penentunya9.

Ad. 2. Pilihan hukum secara diam-diam.

Untuk mengetahui adanya pilihan hukum tertentu yang dinyatakan secara diam-diam, dapat disimpulkan dari maksud atau ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat dalam suatu kontrak. Fakta-fakta yang berkaitan dengan kontrak tersebut, misalnya bahasa yang dipergunakan, mata uang yang digunakan, gaya atau style Indonesia.

Kesimpulan ini adalah tafsiran hakim atau pengadilan. Dalam kenyataannya mungkin saja para pihak tidak bermaksud seperti yang disimpulkan pengadilan tersebut10.

Ad. 3. Pilihan hukum secara dianggap

Pilihan hukum secara dianggap ini hanya merupakan presumption iuris, suatu dugaan hukum. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasar dugaan belaka, Pada pilihan hukum demikian tidak dapat dibuktikan menurut saluran yang ada. Dugaan hakim merupakan pegangan yang dipandang cukup untuk mempertahankan bahwa para pihak benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu sistem hukum tertentu.

Ad. 4. Pilihan hukum secara hipotesis

Pilihan hukum secara hipotesis ini dikenal terutama di Jerman. Sebenarnya di sini tidak ada kemauan dari para pihak untuk memilih sedikitpun. Hakim yang melakukan pilihan hukum tersebut. Hakim bekerja dengan fiksi, seandainya para pihak telah memikirkan hukum mana yang dipergunakan, hukum manakah yang dipilih mereka dengan cara sebaik-baiknya, jadi, sebenarnya tidak ada pilihan hukum bagi para pihak. Hakim yang menentukan pilihan hukum tersebut.

Banyak kalangan tidak menerima pilihan hukum secara dianggap, apalagi pilihan hukum secara hipotesis. Oleh karena itu sebaiknya yang digunakan hanyalah pilihan hukum secara tegas atau pilihan hukum secara diam-diam.

Permasalahan yang akan timbul sehubungan dengan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kontrak-kontrak itu tidak memuat klausula mengenai governing law atau applicable law. Selain itu tidak selamanya kontrak dagang internasional dibuat secara tertulis. Dalam keadaan demikian tentunya tidak akan ada pula pilihan hukumnya. Berdasarkan hukum mana hakim harus mengadili perkara yang bersangkutan atau hukum mana yang seharusnya berlaku bagi kontrak-kontrak itu, hakim dapat menggunakan bantuan titik pertalian atau titik taut sekunder lainnya, yaitu tempat ditandatanganinya kontrak atau tempat dilaksanakannya kontrak.

BAB III PEMBATASAN-PEMBATASAN DALAM PILIHAN HUKUM

Pilihan hukum, walaupun sudah dapat diterima secara umum, namun masih dipersoalkan mengenai batas-batas wewenang untuk memilih hukum ini. Ada batas-batas tertentu untuk kelonggaran memilih hukum ini. Persoalan yang dihadapi adalah, seberapa jauh diperkenankan pilihan hukum ini, apakah dapat diberlakukan seluas-luasnya, atau dibatasi. Pada prinsipnya para pihak memang bebas untuk melakukan pilihan hukum yang mereka kehendaki, tetapi kebebasan ini bukan berarti sewenang-wenang.

Adapun batasan-batasan terhadap pilihan hukum adalah sebagai berikut: pilihan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang tidak melaggar apa yang dikenal sebagai “ketertiban umum” (public policy), pilihan hukum tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum, pilihan hukum dibatasi oleh sistem hukum tertentu yang memaksa (dwingen recht)11.

A. Pilihan Hukum Tidak Melanggar Ketertiban Umum

Persoalan pilihan hukum mempunyai hubungan erta dengan masalah ketertiban umum. Pilihan hukum diperkenankan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun kebebasan tidak berarti tidak ada batasnya. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan ketertiban umum (public policy)12.

Ketertiban umum merupakan suatu rem darurat yang dapat menghentikan diperlakukannya hukum asing. Juga ketertiban umum merupakan suatu rem darurat terhadap pemakaian otonomi para pihak secara terlampau leluasa. Ketertiban umum menjaga bahwa hukum yang telah dipiih oleh para pihak adalah tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dalam hukum dan masyarakat sang hakim13. Pemakaiannya juga harus secara hati-hati dan seirit mungkin, karena apabila terlalu cepat menggunakan rem darurat ini, maka hukum perdagangan internasional juga tidak dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika terlalu banyak mempergunakan lembaga ketertiban umum, berarti kita akan selalu memakai hukum nasional kita sendiri, padahal hukum perdata internasional kita sudah menentukan dipakainya hukum.

Konsep ketertiban umum berlainan di masing-masing Negara. Ketertiban umum terikat pada tempat waktu. Jika situasi dan kondisi berlainan, paham ketertiban umum juga berubah. Public policy juga mempunyai hubungan erat dengan pertimbangan-pertimbangan politis. Boleh dikatakan bahwa pembuat kebijakan memegang peranan yang penting dalam ketertiban umum ini14.

Sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangat mendasar pula bahwa dikalahkan oleh kepentingan pribadi, oleh karena itu, jika ada kontrak perdagangan yang bertentangan dengan ketertiban umum, maka kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di suatu Negara15.

B. Pilihan Hukum Tidak Boleh Menjelma sebagai Penyelundup Hukum

Ada hubungan yang jelas antara penyelundupan hukum dan pilihan hukum. Pada penyelundupan hukum sang individu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dibuatnya sendiri. Pada pilihan hukum tidak diadakan pilihan antara: mengikuti undang-undang atau mengikuti urusan yang dibuat sendiri. Pada pilihan hukum, yang dipilih adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi Negara-negara para pihak. Sedangkan pada penyelundupan hukum yang dipilih adalah titik pertalian yang bersifat obyektif seperti misalnya kewarganegaraan, domisili, tempat kontrak dilangsungkan (lex loci contractus), maupun tempat letaknya benda (lex rei sitae). Semua titik pertautan ini dipengaruhi oleh para pihak dalam penyelundupan hukum. Mereka misalnya merubah kewarganegaraan atau memindahkan tempat barang atau membuat kontrak di tempat lain. Semua ini menunjukkan perbuatan-perbuatan yang merupakan penyelundupan hukum16.

Pilihan hukum harus dilakukan secara bonafid, tidak ada khusus memilih suatu tempat tertentu untuk maksud menyelundupkan peraturan-peraturan lain. Dengan lain perkataan yang dapat dipilih adalah hukum yang mempunyai hubungan dengan kontrak.

C. Pembatasan oleh Sistem Hukum Tertentu yang Memaksa (dwingen recht)

Salah satu pembatasan dalam pilihan hukum adalah mengenai sistem hukum tertentu yang bersifat memaksa. Para pihak tidak dapat menyimpang dari kaidah-kaidah yang bersifat memaksa. Hal ini sudah umum diterima baik dalam suasana hukum intern maupun internasional17. Hukum yang memaksa (dwingen recht) membatasi kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan hukum. Pembatasan-pembatasan tersebut ditentukan oleh keadaan ekonomi kehidupan modern, seperti perlindungan konsumen, pencegahan penyalahgunaan wewenang dari penguasa ekonomi serta menjaga iklim persaingan yang adil dalam ekonomi18.

D. Kasus-kasus

1. Perkara Zechav tahun 1935.

Samuel Jones & Co (ekspor ltd) vs Louis Zecha. Zecha bertempat tinggal di Sukabumi dan berdagang di bawah merek “Soekaboemische Snelpersdrukkerij” menggugat perusahaan Inggris Samuel Jones & co. Berkedudukan di London, menuntut supaya dibayar 12 wessel yang ditarik oleh perusahaan George Mann & Coy Ltd di London. Peralihan wessel kepada Jones hanya perbuatan pura-pura untuk memudahkan penagihan terhadap Zecha. Persoalan yang timbal adalah hukum manakah yang harus dipergunakan untuk endosemen dan cessie yang telah dilakukan. Menurut hakim tingkat pertama, endosmen yang telah ditarik di London menggunakan bahasa Inggris, juga mata uang Poundsterling, Berta lex loci contractusnya adalah di London menurut cara yang berlaku disana. Maka Hakim beranggapan bahwa untuk endosmen berlaku hukum Inggris. Namun Zecha keberatan dan berpendaoat bahwa seharusnya bukan hukum Inggris tetapi hukum Indonesia lah yang dipakai. Pengadilan tinggi juga sependapat, bahwa akta cessie dibuat dalam bahasa Belanda dan juga isi dari akte, hal ini menunjukkan bahwa para pihak telah memilih hukum.

Indonesia sebagai sistem hukum yang harus berlaku. Walaupun cessie dilakukan di London, pengadilan beranggapan bahwa hukum Indonesia lah yang berlaku, bukan lex loci contractus yang menentukan, tetapi maksud dari para pihak dan mengakui pilihan hukum sebagai titik pertalian sekunder untuk kontral hukum perdagangan internasional ini.

2. Kasus “Treller Nicolas” 1924

Mahkamah Agung Belanda yang memutus perkara stoomtreiler Nicolaas, yang telah mengasuransikan sejumlah F. 80.000, untuk perjalanan dari Ijmuiden ke Immingham pulang pergi, asuransi laut ditutup dengan para tergugat, yaitu NV. Mascapai van Assurantie dan 10 maskapai lainnya (di antaranya perusahaan Denmark dan Swedia).

Asuransi ini ditutup atas Casco, ketel, mesin-mesin dan alat perlengkapan kapal tersebut. Dalam perjalanan kapal ini tenggelam, dan penggugat menuntut pembayaran dari maskapai asuransi yang tidak mau membayar. Para tergugat yang terdiri dari 11 maskapai asuransi di mana 6 berkedudukan di Nederland dan berkewarganegaraan Belanda menolak membayar. Meraka beranggapan bahwa pada saat terjadinya kontrak asuransi, para pihak menghendaki pemakaian hukum Inggris. Menurut ketentuan dalam kontrak asuransi, dinyatakan Marine Insurance Act Inggris lah yang berlaku.

Juga segala kondisi dan urgensi dari polis Llyods Inggris yang dipergunakan, sedangkan polis ini dianggap seolah-olah ditandatangani di London. Mereka beranggapan bahwa polis bersangkutan adalah batal menurut hukum Inggris, karena dalam polis memuat klausula yang melarang hukum Inggris. Dalam klausula ditentukan bahwa tidak diperlukan pembuktian lain mengenai kepentingan nilai atau anggaran kapal yang ditentukan dalam polis tersebut. Klausula ini dianggap bertentangan dengan sectie 4 Marine Insurance Act 1906 yang menetapkan bahwa tiap perjanjian asuransi yang bersifat “perkiraan” adalah batal menurut hukum Inggris, karenanya mereka menolak untuk membayar kepada pihak penggugat.

Sedangkan penggugat beranggapan bahwa, walaupun perjanjian bersangkutan pada umumnya berlakuhukum Inggris, hal ini dimungkinkan pula bahwa untuk hal yang khusus dalam klausul ini berlaku hukum Belanda, karena polis asuransi ditandatangani di Nederland dan 6 dari 11 perusahaan asuransi berkedudukan di Nederland serta berstatus warga Negara Belanda. Tidak perlu seluruh perjanjian tunduk pada satu macam hukum saja, yaitu hukum Inggris, tapi dimungkinkan pula bahwa sebagian lagi, yaitu perjanjian asuransi diatur oleh hukum Belanda.

Oleh Mahkamah Agung Belanda dipertimbangkan bahwa menurut hukum belanda, para pihak tidak diwajibkan untuk mengatur seluruh bagian perjanjian mereka oleh hanya satu macam hukum serta kaidah-kaidah yang memaksia dari suatu hukum asing juga tidak perlu diperlukan jika para pihak tidak menghendaki diberlakukannya kaidah memaksa ini walaupun merkea telah menerima berlakunya hukum asing bersangkutan, perjanjian asuransi bersangkutan tidak batal. Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menerima prinsip pilihan hukum oleh para pihak dalam keputusan ini dengan pertimbangan-pertimbangan politis. Boleh dikatakan bahwa pembuat kebijakan memegang peranan yang penting dalam ketertiban umum ini.

KESIMPULAN

Batas-batas Negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak lagi terkungkung oleh batas-batas Negara. Para pihak sebelum menutup suatu perjanjian dagang, perlu bersikap hati-hati terhadap calon mitra dagang, substansi perjanjian, hak dan kewajiban, resiko, pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum) yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Ketika timbul perselisihan, para pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan mereka dengan menggunakan peradilan dari yurisdiksi yang dipilih.

DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU:

Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2005

_____, Hukumerekonomian Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2005

Fuady, Munir, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Gautama, Sudargo, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku Kelima Jilid Kedua (Bagian Keempat), Bandung: Penerbit Alumni, 1998

_____, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Penerbit Binacipta, cet. Ke-5, 1987

H.S, Salim, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, cet. Ke-3 2006

Khairandy, Ridwan, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Jogyakarta: FH UII Press, Cet. 1, 2007

Internet:

Wibowo, Basuki Rekso, Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase, library@lib.unair.ac.id, 1 Januari 1999

Catatan Kaki:

  1. Huala Adof, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2005, hlm 2
  2. Huala Adof, Hukum Perekonomian Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2005, hlm 1
  3. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Penerbit Binacipta, cet. Ke-5, 1987, hlm. 204
  4. Ibid. Hlm 168
  5. Salim S. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, cet. Ke-3 2006, hlm. 106
  6. Basuki Rekso Wibowo, Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase, librari@lib.unair.ac.id, 1 Januari 1999
  7. Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, hlm. 214
  8. Ibid., hlm. 215
  9. Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Yogyakarta: FH UII Press, cet. 1, 2007 hlm 131
  10. Ibid., hlm 134
  11. Gautama, Op.Cit., hlm. 171
  12. Khairandy, Op.Cit, hlm. 130
  13. Gautama, Op.Cit., hlm 172
  14. Ibid. Hlm 135
  15. Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 82
  16. Ibid., hlm. 84
  17. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku Kelima Jilid Kedua (BagianKeempat), Bandung: Penerbit Alumni, 1998
  18. Khairandy, Op.Cit., hlm. 86

Nama kelompok :

1)      Daniel Anugrah Wibowo

2)      Deden Muhammad

3)      Nur Rachman I.E.W

4)      Peter Burju

5)      Rahman Hidayah

6)      Sulung Panji

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12086473.pdf